Kemenkumham dan Pemerintah Provinsi Bengkulu Sepakat Tingkatkan Nilai Ekonomi Daerah Melalui Indikasi Geografis

Bengkulu - Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Freddy Harris bersama Plt. Gubernur Provinsi Bengkulu, Rohidin Mersyah menandatangani Nota Kesepahaman tentang Pendayagunaan Sistem Kekayaan Intelektual yang disaksikan secara langsung oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly.

Yasonna H Laoly mengatakan, produk yang menjadi kekayaan asli atau khas suatu daerah, apabila dilindungi dengan cara mendaftarkan indikasi geografis (IG) ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) akan meningkatkan nilai jual produk tersebut.

"Jika produk itu telah didaftarkan indikasi geografisnya, maka nilai ekonominya pasti bertambah", ujar Yasonna H Laoly saat memberikan sambutannya di Hotel Grage Horizon Bengkulu, Senin (15/10/2018).

Menkumham mencontohkan lada putih Muntok yang berasal dari Bangka Belitung, harga jualnya meningkat dari Rp 30.000, menjadi ratus ribu per Kilo-nya.

Ia juga mengucapkan terima kasih kepada Plt. Gubernur Provinsi Bengkulu karena telah aktif mendorong pendaftaran IG dan berharap agar potensi Indikasi geografis di Bengkulu terus didata untuk dilindungi.

"Saya kira melalui momentum kerja sama  yang baru saja berlangsung ini, kekayaan alam yang terdapat di seluruh daerah Bengkulu dapat mendaftarkan Indikasi Geografisnya", ujar Yasonna H Laoly.

Senada dengan Menkumham, Plt Gubernur Provinsi Bengkulu, Rohidin Mersyah juga mengajak seluruh Pemerintah Kota/Daerah di Bengkulu untuk mendaftarkan potensi alam serta potensi kearifan lokal dalam bentuk kreatifitas yang khas di daerahnya di daftarkan Indikasi Geografisnya, untuk meningkatkan ekonomi masyarakat.

"Tolong ekonomi masyarakat Bengkulu melalui pendaftaran Indikasi Geografis ini, dan perlu kita dilindungi dengan baik", ujar Rohidin Mersyah.

Menurutnya, dengan didaftarkannya indikasi geografis, akan mampu menggerakan perekonomian daerah Bengkulu, dan menjaga produk tersebut dari pengakuan pihak lain.

Dari data yang disampaikan Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Bengkulu, Ilham Djaya mengatakan kantornya telah membantu mendaftarkan potensi indikasi geografis Provinsi Bengkulu secara online, yaitu kopi Sintaro, serta batik khas Bengkulu yaitu, Kain Besure dan Tenun Bumpak.

Sebagai informasi, Bengkulu juga mendaftarkan potensi IG Kopi Robusta Kepahiang yang diajukan oleh Masyarakat Pelindungan Indikasi Geografis (MPIG) Kopi Robusta Kabupaten Kepahiang.


LIPUTAN TERKAIT

DJKI Yakin Potensi Paten di Jawa Timur Tinggi

Jawa Timur menjadi provinsi ke sembilan pelaksanaan Patent One Stop Service dari total 33 provinsi yang akan disambangi DJKI. Kegiatan ini dilaksanakan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur pada Selasa, 23 April 2024.

Selasa, 23 April 2024

Dukung Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Paten Dalam Negeri, Patent One Stop Service Hadir di Bumi Melayu

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) bekerja sama dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Jambi menyelenggarakan kegiatan Patent One Stop Service (POSS) bagi Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Litbang), dan Pelaku Usaha demi meningkatkan jumlah permohonan serta penyelesaian paten pada 23 s.d. 25 April 2024.

Selasa, 23 April 2024

DJKI Hadir Pada Pertemuan AWGIPC ke-72

Delegasi Indonesia yang diwakili oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) menghadiri Pertemuan ASEAN Working Group on Intellectual Property Cooperation (AWGIPC) ke-72 yang diselenggarakan pada 22 s.d. 26 April 2024 di Da Nang, VietNam. AWGIPC merupakan forum pertemuan rutin antar negara anggota ASEAN yang dihadiri oleh perwakilan dari kantor kekayaan intelektual dari masing-masing negara untuk membahas ASEAN Intellectual Property Rights Action Plan (AIPRAP) 2016—2025 yang belum terlaksana atau sedang dalam pelaksanaan bersama dengan mitra dialog AWGIPC.

Senin, 22 April 2024

Selengkapnya