Kemenkumham Bangun Pola Karir ASN yang Tak Rumit
Jakarta - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) menginisiasi gelaran Konsinyering Pola Karir Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak rumit di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) selama tiga hari.
Pembahasan ini dilakukan karena pola karir yang selama ini dijalankan dianggap perlu diubah dan harus sejalan dengan hadirnya UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN dan Manajemen PNS Nomor 11 Tahun 2017.
“Kita ingin membangun pola karir yang tidak menyulitkan kita sendiri. Bagaimana kita mendesain pola karir yang bisa kita sendiri lakukan. Jangan kita buat aturan atau pola tetapi dalam perjalanannya kita sendiri tidak bisa lakukan. Oleh karena itu, saya sering berbincang bagaimana sih caranya membuat pola karir yang tidak njlimet,” ujar Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Hukum dan HAM, M. Arifin dalam sambutannya di Hotel Novotel Bogor Golf Resort and Convention Center, Senin (11/11/2019).
Arifin mengatakan pola karir yang akan dedesain akan menjadi pedoman, penuntun dalam membangun karir seluruh pegawai Kemenkumham yang saat ini jumlah melebihi 60 ribu pegawai. Arifin ingin memastikan bahwa setiap pegawai bahkan untuk pegawai baru seperti Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sudah bisa menentukan arah cita-citanya.
“Pola karir yang kita milikii sekarang hampir tidak terlalu jauh dari pola karir yang dimiliki pada 2006. Pada 2014 ada pembahasan, tetapi pembahasan pola karir waktu itu tidak selesai karena baru saja keluar UU ASN No. 5 2014. Pola karir ini harus ada segera,” lanjut Arifin.
Selain pola karir, kegiatan ini juga akan membahas mengenai pedoman penyelenggaraan assessment ASN. Pedoman tersebut disebut Arifin sangat penting pula untuk mengukur kompetensi pegawai sehingga para pegawai mendapatkan penghargaan yang sesuai.
Kegiatan ini dihadiri oleh para pejabat dan pengemban tugas kepegawaian di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Konsinyering ini diisi oleh narasumber dari kementerian/lembaga terkait pembangunan pola karir, yaitu Badan Kepegawaian Negara dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Konsinyering juga menyelenggarakan benchmarking ke Kementerian Kelautan dan Perikanan juga pengumpulan informasi dari Pemangku Jabatan Pimpinan Tinggi dan Administrasi dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM sebagai bahan rumusan dalam penyusunan Pola Karir.
Penulis: KAD
Editor: AMH
Pembahasan ini dilakukan karena pola karir yang selama ini dijalankan dianggap perlu diubah dan harus sejalan dengan hadirnya UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN dan Manajemen PNS Nomor 11 Tahun 2017.
“Kita ingin membangun pola karir yang tidak menyulitkan kita sendiri. Bagaimana kita mendesain pola karir yang bisa kita sendiri lakukan. Jangan kita buat aturan atau pola tetapi dalam perjalanannya kita sendiri tidak bisa lakukan. Oleh karena itu, saya sering berbincang bagaimana sih caranya membuat pola karir yang tidak njlimet,” ujar Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Hukum dan HAM, M. Arifin dalam sambutannya di Hotel Novotel Bogor Golf Resort and Convention Center, Senin (11/11/2019).
Arifin mengatakan pola karir yang akan dedesain akan menjadi pedoman, penuntun dalam membangun karir seluruh pegawai Kemenkumham yang saat ini jumlah melebihi 60 ribu pegawai. Arifin ingin memastikan bahwa setiap pegawai bahkan untuk pegawai baru seperti Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sudah bisa menentukan arah cita-citanya.
“Pola karir yang kita milikii sekarang hampir tidak terlalu jauh dari pola karir yang dimiliki pada 2006. Pada 2014 ada pembahasan, tetapi pembahasan pola karir waktu itu tidak selesai karena baru saja keluar UU ASN No. 5 2014. Pola karir ini harus ada segera,” lanjut Arifin.
Selain pola karir, kegiatan ini juga akan membahas mengenai pedoman penyelenggaraan assessment ASN. Pedoman tersebut disebut Arifin sangat penting pula untuk mengukur kompetensi pegawai sehingga para pegawai mendapatkan penghargaan yang sesuai.
Kegiatan ini dihadiri oleh para pejabat dan pengemban tugas kepegawaian di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Konsinyering ini diisi oleh narasumber dari kementerian/lembaga terkait pembangunan pola karir, yaitu Badan Kepegawaian Negara dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Konsinyering juga menyelenggarakan benchmarking ke Kementerian Kelautan dan Perikanan juga pengumpulan informasi dari Pemangku Jabatan Pimpinan Tinggi dan Administrasi dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM sebagai bahan rumusan dalam penyusunan Pola Karir.
Penulis: KAD
Editor: AMH
TAGS
LIPUTAN TERKAIT
Tingkatkan Penjualan Produk Melalui GI Goes to Marketplace
Kabupaten Magelang - Rangkaian kegiatan Geographical Indication (GI) Goes to Marketplace memasuki hari kedua. Program unggulan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM di tahun 2024 ini kembali menghadirkan narasumber dan fasilitator dari Shop | Tokopedia (pada aplikasi TikTok).
Rabu, 24 April 2024
DJKI Yakin Potensi Paten di Jawa Timur Tinggi
Jawa Timur menjadi provinsi ke sembilan pelaksanaan Patent One Stop Service dari total 33 provinsi yang akan disambangi DJKI. Kegiatan ini dilaksanakan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur pada Selasa, 23 April 2024.
Selasa, 23 April 2024
Dukung Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Paten Dalam Negeri, Patent One Stop Service Hadir di Bumi Melayu
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) bekerja sama dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Jambi menyelenggarakan kegiatan Patent One Stop Service (POSS) bagi Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Litbang), dan Pelaku Usaha demi meningkatkan jumlah permohonan serta penyelesaian paten pada 23 s.d. 25 April 2024.
Selasa, 23 April 2024
