KBP RI Putuskan Terima 2 Klaim dari 18 Klaim atas Penolakan Permohonan Paten

Jakarta – Komisi Banding Paten (KBP) Republik Indonesia (RI) memutuskan menerima 2 klaim dari 18 klaim permohonan banding registrasi 03/KBP/II/2021 atas penolakan permohonan paten nomor P00201605049 dengan judul invensi Pengalihan Koneksi Otonom Dalam Suatu Jaringan Komunikasi Nirkabel.

Keputusan tersebut disampaikan Ketua Majelis, Faisal Syamsuddin, dalam sidang terbuka yang disiarkan melalui YouTube Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) pada Kamis, 24 November 2022.

“Berdasarkan data dan fakta-fakta yang telah disampaikan, Majelis Banding berkesimpulan bahwa Klaim 15 dan klaim 17 dari Permohonan Banding dinilai telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 5, Pasal 7, Pasal 8,  Pasal 25 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten,” jelas Faisal.

Pasal 3 ayat 1 tertulis, paten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a diberikan untuk invensi yang baru, mengandung langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam industri. 

Selanjutnya Pasal 7 Ayat (1) dan Ayat (2) berisikan mengenai invensi dan bagaimana menentukan sebuah invensi. Pasal 8, Invensi dapat diterapkan dalam industri jika Invensi tersebut dapat dilaksanakan dalam industri sebagaimana diuraikan dalam Permohonan. 

Pasal 25 Ayat (3), Deskripsi tentang Invensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus mengungkapkan secara jelas dan lengkap tentang bagaimana Invensi tersebut dapat dilaksanakan oleh orang yang ahli di bidangnya.

Sementara itu Pasal 25 Ayat (4), Klaim atau beberapa klaim Invensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c harus mengungkapkan secara jelas dan konsisten atas inti Invensi, dan didukung oleh deskripsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3). 

“Selanjutnya, majelis banding paten meminta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI untuk mencatat dan mengumumkan hasil putusan majelis banding melalui media elektronik dan/atau non-elektronik,” pungkasnya. 

Sebagai tambahan, klaim 1 sampai dengan klaim 14, klaim 16 dan klaim 18 dari Permohonan Banding dinilai tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. (sas/ver)





LIPUTAN TERKAIT

Sekretaris DJKI Tanamkan Tata Nilai PASTI di Jiwa PNS Kemenkumham

Pembinaan adalah sebuah kebutuhan yang mutlak untuk kemajuan Aparatur Sipil Negara (ASN). Dalam upaya meningkatkan kualitas kinerja ASN di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Biro Kepegawaian menggelar webinar pembinaan kepegawaian jabatan fungsional tertentu (JFT) di lingkungan Kemenkumham yang dilangsungkan di Hotel Grand Sahid Jakarta Kamis, 1 Desember 2022.

Kamis, 1 Desember 2022

DJKI Gelar Workshop Artificial Intelligence Bersama Anggota APEC

Bali - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM menggelar lokakarya bertajuk “Artificial Intelligence on Intellectual Property Examination” yang diselenggarakan selama lima hari di Nusa Dua Bali.

Selasa, 29 November 2022

Kemenkumham Tekankan Pentingnya Pelindungan Merek untuk UMKM

Pelindungan merek merupakan hal penting yang harus dilakukan dalam menjalankan bisnis khususnya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan bisnis rintisan berbasis digital atau startup. Hal ini karena pendaftaran tersebut memberi pelindungan hukum bagi pelaku usaha agar merek dagang atau jasanya tidak digunakan pihak lain. Selain itu, pendaftaran merek juga membuat konsumen lebih yakin terhadap kualitas produk yang dijual.

Selasa, 29 November 2022

Selengkapnya