Godog Regulasi Paten, Upaya DJKI Mempermudah Pemohon Paten Dalam Negeri Indonesia
Jakarta - Permohonan paten Indonesia menduduki peringkat kedua setelah Singapura di antara negara-negara Asociation of South East Asian Nation (ASEAN) dengan jumlah total permohonan paten Indonesia sebesar 12.000 permohonan per tahun pada tahun 2019, dengan jumlah permohonan domestik sebesar 3000 hingga 4000 permohonan per tahun.
Namun sayangnya, jumlah permohonan paten yang cukup banyak dalam setiap tahunnya tidak diikuti dengan baik oleh jumlah permohonan Patent Cooperation Treaty (PCT) Domestik yaitu hanya sebesar 2 hingga 4 permohonan per tahun.
PCT sendiri merupakan sistem pendaftaran paten internasional. Hal ini disampaikan oleh Direktur Paten, DTLST dan Rahasia Dagang, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Dede Mia Yusanti dalam acara Workshop Virtual Peningkatan Pemahaman Kekayaan Intelektual pada Selasa, (10/11/2020).
Workshop ini diselenggarakan secara daring selama lima hari melalui aplikasi zoom meeting dengan mengambil tema “Kebijakan Pemerintah Dalam Meningkatkan Paten Dalam Negeri”.
Dede Mia Yusanti dalam kesempatan ini menjelaskan bahwa Indonesia masih menduduki peringkat rendah dalam indikator global terkait paten dan inovasi, yaitu Global Innovation Index (GII) dengan peringkat 85 dari 131 negara, Global Intellectual Property Index (GIP) dengan peringkat 46 dari 53 negara, dan Global Competitiveness Index (GCI) dengan peringkat 50 dari 141 negara.
Oleh sebab itu dalam kesempatan ini pula, Dede mengajak para peserta workshop untuk turut serta meningkatkan nilai Indonesia di mata dunia terkait dengan inovasi, salah satunya dengan meningkatkan pendaftaran paten dari dalam negeri.
Selain itu, Dede juga menyampaikan langkah-langkah yang telah ditempuh oleh DJKI untuk meningkatkan pendaftaran paten dalam negeri, yaitu meningkatkan pelayanan masyarakat, meningkatkan intensitas sosialisasi kepada masyarakat, perbaikan regulasi, pemberian insentif dan kemudahan-kemudahan lainnya.
Dede juga memaparkan tentang perbaikan regulasi pun dilakukan agar dapat memudahkan pemohon untuk mendaftarkan patennya, beberapa diantaranya adalah dengan revisi Undang-Undang (UU) Paten dan UU Cipta Kerja yang salah satunya bertujuan untuk mempersingkat waktu pemeriksaan paten.
“Mempersingkat waktu pemeriksaan paten ini menjadi salah satu tujuan juga, bagaimana kita tidak perlu menunggu sampai waktu 30 bulan, kita bisa lakukan strategi atau siasat untuk mempersingkat waktu pemeriksaan paten,” tegas Dede.
Selain itu, salah satu sasaran perubahan regulasi yang dijalankan DJKI yaitu membuat aturan turunan dari UU Paten Nomor 13 Tahun 2016 yang bertujuan untuk memperjelas UU Paten dan mengeliminasi aturan-aturan yang tumpang tindih.
Penulis: DAW
Editor: KAD
Namun sayangnya, jumlah permohonan paten yang cukup banyak dalam setiap tahunnya tidak diikuti dengan baik oleh jumlah permohonan Patent Cooperation Treaty (PCT) Domestik yaitu hanya sebesar 2 hingga 4 permohonan per tahun.
PCT sendiri merupakan sistem pendaftaran paten internasional. Hal ini disampaikan oleh Direktur Paten, DTLST dan Rahasia Dagang, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Dede Mia Yusanti dalam acara Workshop Virtual Peningkatan Pemahaman Kekayaan Intelektual pada Selasa, (10/11/2020).
Workshop ini diselenggarakan secara daring selama lima hari melalui aplikasi zoom meeting dengan mengambil tema “Kebijakan Pemerintah Dalam Meningkatkan Paten Dalam Negeri”.
Dede Mia Yusanti dalam kesempatan ini menjelaskan bahwa Indonesia masih menduduki peringkat rendah dalam indikator global terkait paten dan inovasi, yaitu Global Innovation Index (GII) dengan peringkat 85 dari 131 negara, Global Intellectual Property Index (GIP) dengan peringkat 46 dari 53 negara, dan Global Competitiveness Index (GCI) dengan peringkat 50 dari 141 negara.
Oleh sebab itu dalam kesempatan ini pula, Dede mengajak para peserta workshop untuk turut serta meningkatkan nilai Indonesia di mata dunia terkait dengan inovasi, salah satunya dengan meningkatkan pendaftaran paten dari dalam negeri.
Selain itu, Dede juga menyampaikan langkah-langkah yang telah ditempuh oleh DJKI untuk meningkatkan pendaftaran paten dalam negeri, yaitu meningkatkan pelayanan masyarakat, meningkatkan intensitas sosialisasi kepada masyarakat, perbaikan regulasi, pemberian insentif dan kemudahan-kemudahan lainnya.
Dede juga memaparkan tentang perbaikan regulasi pun dilakukan agar dapat memudahkan pemohon untuk mendaftarkan patennya, beberapa diantaranya adalah dengan revisi Undang-Undang (UU) Paten dan UU Cipta Kerja yang salah satunya bertujuan untuk mempersingkat waktu pemeriksaan paten.
“Mempersingkat waktu pemeriksaan paten ini menjadi salah satu tujuan juga, bagaimana kita tidak perlu menunggu sampai waktu 30 bulan, kita bisa lakukan strategi atau siasat untuk mempersingkat waktu pemeriksaan paten,” tegas Dede.
Selain itu, salah satu sasaran perubahan regulasi yang dijalankan DJKI yaitu membuat aturan turunan dari UU Paten Nomor 13 Tahun 2016 yang bertujuan untuk memperjelas UU Paten dan mengeliminasi aturan-aturan yang tumpang tindih.
Penulis: DAW
Editor: KAD
TAGS
#Agenda KILIPUTAN TERKAIT
Halal Bihalal: Tradisi Positif Untuk Peningkatan Sinergi
Jakarta - Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) senantiasa menjunjung tinggi tata nilai Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif (PASTI)
Kamis, 18 April 2024
DJKI Gelar Pisah Sambut Pimpinan Tinggi di Lingkungan DJKI
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menggelar kegiatan Pisah Sambut Pimpinan Tinggi di lingkungan DJKI pada Selasa, 16 April 2024, di Aula Oemar Seno Adjie, Gedung Eks Sentra Mulia, Jakarta.
Selasa, 16 April 2024
Jadikan Momentum Introspeksi dan Evaluasi Diri, Kemenkumham Gelar Apel dan Halal Bihalal Idulfitri 1445 Hijriah
Untuk mengawali kerja pasca libur Hari Raya Idulfitri 1445 Hijriah, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menggelar apel pagi sekaligus halal bihalal secara hybrid yang dilaksanakan pada Senin, 16 April 2024 di Lapangan Upacara Kemenkumham Jakarta.
Selasa, 16 April 2024
TAG TERPOPULER
#Musik Digital #Layanan DJKI #Ujian Konsultan #Merek #UMKM #KI Komunal #Menkumham #Agenda KI #Pameran #Paten #Kunjungan Universitas #Hak Cipta #Indikasi Geografis #Dirjen KI #Desain Industri #MoU #WIPO #AWGIPC #WBK #Penyidikan #Priority Watch List #Roving Seminar Kekayaan Intelektual #Yasonna Mendengar #Mobile IP Clinic #KI sebagai Jaminan Fidusia #IP Marketplace #IP and Tourism #Mediasi Kasus Pelanggaran KI #Komisi Banding #OPERA DJKI #DTLSTLIPUTAN TERBARU
Halal Bihalal: Tradisi Positif Untuk Peningkatan Sinergi
Kamis, 18 April 2024
DJKI Gelar Pisah Sambut Pimpinan Tinggi di Lingkungan DJKI
Selasa, 16 April 2024
Jadikan Momentum Introspeksi dan Evaluasi Diri, Kemenkumham Gelar Apel dan Halal Bihalal Idulfitri 1445 Hijriah
Selasa, 16 April 2024
