Gelar Penguatan Pelayanan Publik Kekayaan Intelektual, DJKI Implementasikan Tujuan Negara

Semarang - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik yang baik dan prima kepada masyarakat. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menggelar kegiatan Penguatan Pelayanan Publik Kekayaan Intelektual pada tanggal 15 November 2022 di Hotel Gets Semarang, Jawa Tengah.

Sekretaris DJKI, Sucipto menyatakan bahwa kegiatan penguatan publik ini merupakan bagian implementasi tujuan negara yaitu menjaga integritas, mencerdaskan kehidupan bangsa, membangun kesejahteraan umum, dan melaksanakan ketertiban dunia.

“Hal ini adalah esensi yang harus kita pegang, agar tujuan untuk menjaga integritas, mencerdaskan kehidupan bangsa bisa berjalan dengan baik dengan mengedepankan tertib administrasinya, tertib substansinya, dan tertib hukumnya,” ujar Sucipto.

Sucipto juga menjelaskan kegiatan ini merupakan salah satu program DJKI yang bertujuan menumbuhkan ekonomi di Indonesia melalui pemanfaatan kekayaan intelektual (KI) secara masif. 

Selanjutnya Sucipto mengimbau para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan pegiat KI agar segera mencatatkan dan mendaftarkan karya atau inovasi agar buah ide mereka tidak diduplikasi orang pihak lain.

“Dengan terbukanya jangkauan pasar UMKM baik di nasional maupun mancanegara melalui platform digital, maka proteksi atas karya dan inovasi wajib untuk dilindungi melalui KI sehingga memberikan keamanan dan kenyamanan dari potensi pembajakan dan pemalsuan produk oleh pihak lain dalam mengembangkan usahanya,” lanjut Sucipto.

Sucipto berharap melalui kegiatan ini, Kota Semarang selalu menggali potensi wilayah, terus berkreasi, berkarya dan berinovasi, serta bersama-sama memahami pentingnya pelindungan KI kemudian dapat menjaga kualitasnya, mengembangkannya dan membuatnya semakin bernilai ekonomi tinggi.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkumham) Jawa Tengah, Bambang Setyabudi menyatakan bahwa dalam mendukung peningkatan pelayanan publik, Kanwil Jawa Tengah sudah melakukan sosialisasi ke setiap daerah yang ada di Jawa Tengah.

“Kanwil Jateng sudah terjun langsung dengan memberikan sosialisasi terkait pentingnya KI terutama bagi pelaku UMKM, musisi dan pegiat KI lainnya ke setiap kabupaten dan kota. Kita juga sudah bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk membuat Mall Pelayanan Publik (MPP) sehingga masyarakat sudah dapat datang ke MPP yang ada daerah atau kota yang bersangkutan,” ujar Bambang.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Walikota Semarang yang diwakilkan oleh Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Semarang, Satrio Imam memberikan apresiasi kepada DJKI atas penyelenggaraan kegiatan ini.

“Acara ini telah ditunggu oleh banyak pihak utamanya dari pelaku usaha UMKM, seniman atau yang lainnya sehingga mereka dapat memberikan bimbingan dan sekaligus pembinaan dari para pemangku kepentingan guna mendapatkan pemenuhan hak intelektual yang telah dihasilkan,” kata Satrio.

Satrio juga mengajak para pemangku kepentingan dan pelaku UMKM untuk memanfaatkan MPP yang sudah ada di Kota Semarang sebagai sarana untuk menyalurkan dan meningkatkan hak KI masyarakat. (arm/kad)



LIPUTAN TERKAIT

Awas, Jangan Sembarangan Daftarkan Merek Terkenal

Menurut Direktur Merek dan Indikasi Geografis, Kurniaman Telaumbanua, merek yang dianggap terkenal tersebut tidak bisa digunakan oleh sembarang orang di Indonesia. Menurut Undang-Undang Merek No. 20 Tahun 2016 pasal 21, salah satu alasan permohonan pendaftaran merek ditolak adalah karena permohonan merek tersebut memiliki persamaan pada pokoknya atau seluruhnya dengan merek terkenal.

Selasa, 31 Januari 2023

Sekretaris DJKI dan Direktur Merek & Indikasi Geografis Uji Kompetensi Jenjang Kepangkatan Pemeriksa Merek Madya

Sekretaris DJKI dan Direktur Merek & Indikasi Geografis menguji kompetensi kepangkatan untuk pemeriksa merek madya pada Jumat, 27 Januari 2023 di Gedung DJKI. Pengujian ini dilakukan untuk memastikan pemeriksa merek yang naik pangkat menjadi madya maupun utama memiliki kapasitas dan profesionalitas yang mumpuni untuk memberikan pelayanan publik terbaik pada masyarakat.

Jumat, 27 Januari 2023

DJKI Sita 1.668 Produk Krat Gelas Yang Dijual Tanpa Izin

Sidoarjo – Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia menerima pengaduan pelanggaran Kekayaan Intelektual (KI) tertanggal 20 Januari 2023 yang dilayangkan oleh salah satu pemilik desain industri “Krat Gelas” yang sudah terdaftar sejak tanggal 6 Februari 2020.

Jumat, 27 Januari 2023

Selengkapnya