DJKI Sosialisasikan Rancangan Revisi Undang-undang Paten Kepada Stakeholder Terkiat

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM menggelar sosialisasi rancangan revisi undang-undang paten No. 13 Tahun 2016 (UU Paten) dengan para pemangku kepentingan terkait secara virtual pada hari Rabu (18/8/2021).

Sosialisasi ini merupakan langkah transparansi pemerintah dalam menyusun revisi UU Paten, sehingga diharapkan revisi UU Paten ini dapat mengakomodir para pemangku kepentingan di bidang paten.

Direktur Paten, DTLST dan Rahasia Dagang, Dede Mia Yusanti mengatakan bahwa sosialisasi ini untuk menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan perubahan dari amandemen UU Paten.

“Perubahan tentang UU Paten ini tentunya untuk menyesuaikan apa yang ada di UU Cipta Kerja, dan menyesuaikan dengan aturan yang terkait dengan standar internasional, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional,” kata Dede saat membuka acara.

Ia juga menambahkan bahwa revisi UU Paten ini untuk mengakomodir perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memerlukan pelindungan paten serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang paten.

Adapun perubahan-perubahan dalam revisi UU Paten ini yaitu:

1. Pasal 4 huruf d yang terkait dengan paten dalam program komputer. Apabila melihat Pasal tersebut, di sana dinyatakan bahwa program komputer yang semata-mata program komputer merupakan invensi yang tidak dapat dipatenkan.

Namun demikian, Dede mengatakan bahwa di dalam penjelasan dari pada Pasal tersebut jelas dinyatakan kalau program komputer yang semata-mata tidak program komputer tetapi ada efek teknis, ada karakter teknis di dalamnya maka program komputer tersebut dapat dipatenkan.

“Yang biasa kita sebut sebagai computer implemented invention atau computer related invention,” ujarnya.

2. Pasal 4 huruf f terkait invensi yang berupa temuan (discovery). Di mana pemerintah akan menghapus ketentuan dari Pasal 4 huruf f ini.

Tujuannya adalah memberikan kesempatan dan mendorong serta membuka inovasi nasional yang seluas-luasnya.

“Karena ternyata banyak invensi inovasi nasional yang berkaitan dengan ketentuan dari pada Pasal 4 huruf f ini,” ucap Dede.

3. Pasal 6 ayat (1) terkait grace period atau masa tenggang terhadap publikasi ilmiah.

Pemerintah akan mengubah ketentuan dari pasal ini, yaitu dengan menambahkan waktu dari sebelumnya 6 (enam) bulan menjadi 12 (dua belas) bulan masa grace period yang diberikan sebelum penerimaan invensi.

Menurut Dede, tujuan mengubahan tersebut adalah untuk memberikan kesempatan waktu yang lebih lama khususnya kepada para peneliti, inventor yang biasanya  memerlukan publikasi ilmiah terhadap hasil penelitiannya tetapi mereka juga memerlukan pelindungan patennya.

4. Pemindahan Pasal 9 huruf c yaitu teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika ke dalam Pasal 4 huruf c.

Dede menjelaskan bahwa sebetulnya ketentuan ini ada di Pasal 9 huruf c yang terkait dengan invensi yang tidak dapat diberi paten.

“Jadi ini adalah pemindahan Pasal saja dari 9 (sembilan) dimasukkan ke dalam Pasal 4 huruf c,” pungkasnya.
5. Penambahan Pasal 19 ayat (1) terkait memberi izin melaksanakan paten yang dimilikinya kepada pihak lain.

Dede mengungkapkan bahwa ini adalah penambahan Pasal 19 ayat (1) yang sesuai dengan UU Cipta Kerja. Di mana pelaksanaan paten itu tidak hanya semata-mata memproduksi, tetapi juga memberikan izin untuk melaksanakan paten tersebut kepada pihak lain.

“Karena kalau kita lihat di Pasal 28 ayat (2) TRIPS ada dinyatakan bahwa selain hak eksklusif maka disebutkan juga hak untuk mengalihkan  paten dan lisensi. Yang mana Pasal 28 ayat (2) TRIPS tersebut sebelumnya tidak muncul di Pasal 19 ayat (1) UU Paten saat ini,” ungkapnya.

6. pemerintah mengusulkan adanya Pasal baru yaitu Pasal 20A.

Pasal 20A ini berbunyi: Pemegang Paten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 wajib membuat pernyataan pelaksanaan Paten di Indonesia dan memberitahukannya kepada Menteri setiap akhir tahun setelah diberi Paten.

“Jadi yang bersangkutan tidak perlu melaksanakan atau membuat patennya di Indonesia, tetapi pemegang paten wajib membuat pernyataan pelaksanaan Paten di Indonesia,” ujar Dede menjelaskan.

7. Perubahan Pasal 26 yang terkait penetapan sumber daya genetik (SDG).

Dede menyebutkan Pasal 26 yang berbunyi jika terdapat invensi yang berkaitan dengan SDG, harus disebutkan dengan jelas dan benar asal SDG tersebut di dalam deskripsi serta informasi tersebut harus mendapat pengesahan dari lembaga resmi yang diakui oleh pemerintah.

“Nah itu kita ubah, walaupun disebutkan dan diungkapkan dalam deskripsi dan formulir permohonan paten, hal ini akan dicatat dan diumumkan secara elektronik,” ungkapnya.

Artinya kalau di dalam formulir permohonan paten itu menyebutkan sumber daya genetik, maka DJKI akan mencatat dan mengumumkannya secara elektronik.

8. Penambahan ayat baru di Pasal 25. 

Penambahan ayat tersebut berbunyi: Surat pernyataan asal Sumber Daya Genetik dan/ atau Pengetahuan Tradisional jika invensi berkaitan dengan Sumber Daya Genetik dan/ atau Pengetahuan Tradisional.

“Jadi surat pernyataan ini menggantikan surat validasi atau verifikasi yang dilakukan oleh lembaga yang ditunjuk. Karena sampai sekarang memang lembaga yang ditunjuk untuk memverifikasi asal SDG ini belum ada,” ucap Dede.

9. Penambahan ayat baru pada Pasal 24.

Bunyi ayat baru tersebut adalah Dalam hal Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan dengan jumlah klaim lebih dari 10 (sepuluh), terhadap kelebihan klaim tersebut dikenai biaya.

10. Penambahan ayat baru pada Pasal 28.

Bunyi ayat baru tersebut adalah Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyatakan dan memilih alamat Kuasa sebagai domisili hukum di Indonesia.

11. Penambahan ayat baru pada Pasal 30.

Bunyi ayat baru tersebut adalah Dalam hal Permohonan dengan Hak Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, Permohonan tetap dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 4 (empat) bulan sejak berakhirnya jangka waktu pengajuan Hak Prioritas dengan membayar biaya.

12. Penambahan ayat baru pada Pasal 34.

Bunyi ayat baru tersebut adalah Dalam hal deskripsi tentang Invensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b ditulis dalam bahasa asing berlaku ketentuanBahasa asing selain bahasa Inggris , deskripsi wajib dilengkapi dengan terjemahan dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia; atauBahasa Inggris , deskripsi wajib dilengkapi dengan terjemahan dalam Bahasa Indonesia.

13. Penambahan ayat baru pada Pasal 36.

Bunyi ayat baru tersebut adalah Dalam hal Permohonan dianggap ditarik kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan permohonan kembali dengan dikenai biaya.

14. Adanya konsep baru yaitu Pasal 51A.

Yang mana konsep tersebut berbunyi: Pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dapat dilakukan pemeriksaan substantif pendahuluan dengan dikenai biaya.

15. Adanya konsep baru yaitu Pasal 57A.

Konsep tersebut berbunyi: Pemohon dapat mengajukan permohonan percepatan pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 setelah selesainya masa pengumuman dengan dikenai biaya.

16. Adanya konsep baru yaitu Pasal 63A.

Konsep tersebut berbunyi: Permohonan pemeriksaan substantif kembali diajukan secara tertulis kepada Menteri dengan dikenai biaya.

17. Penambahan ayat baru pada Pasal 67.

Bunyi ayat baru tersebut adalah Dalam hal permohonan banding sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, pemohon banding dan termohon banding yang tidak bertempat tinggal atau tidak berkedudukan tetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus diajukan melalui Kuasanya di Indonesia.

18. Penambahan ayat baru pada Pasal 68.

Bunyi ayat baru tersebut adalah Permohonan banding terhadap penolakan permohonan diajukan paling lama 3 ( tiga ) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan Permohonan atau surat pemberitahuan penolakan pemeriksaan substantif kembali.

19. Penambahan ayat baru pada Pasal 72.

Ayat ini berbunyi: Gugatan ke Pengadilan Niaga hanya dapat diajukan setelah permohonan banding diperiksa dan ditetapkan oleh Komisi Banding.

20. Adanya konsep baru yaitu Pasal 84A.

Konsep ini berbunyi: Ketentuan Pemberian Lisensi Wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (4) dan Pasal 84 ayat (1) huruf b dikecualikan dalam hal terdapat Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang telah berkekuatan hukum tetap bahwa pelaksanaan paten terbukti mengakibatkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

21. Penambahan ayat baru pada Pasal 103.

Bunyi ayat baru tersebut adalah Pemberian Lisensi wajib ternyata tidak mampu mencegah berlangsungnya pelaksanaan Paten dalam bentuk dan cara yang merugikan kepentingan masyarakat dalam waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal pemberian Lisensi wajib yang bersangkutan atau sejak tanggal pemberian Lisensi wajib pertama dalam hal diberikan beberapa Lisensi wajib.

22. Penambahan ayat baru pada Pasal 109.

Ayat tersebut berbunyi: Dalam hal Pemerintah tidak atau belum bermaksud untuk melaksanakan sendiri Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, pelaksanaan Paten hanya dapat dilakukan oleh Pemegang Paten dengan persetujuan Pemerintah.

23. Adanya konsep baru yaitu Pasal 111A.

Konsep ini berbunyi: Menteri dapat memutuskan pelaksanaan Paten oleh pemerintah atas impor pengadaan produk farmasi yang diberi paten di Indonesia tetapi belum dapat diproduksi di Indonesia guna pengobatan penyakit pada manusia.

24. Penambahan ayat baru pada Pasal 112.

Bunyi ayat baru tersebut adalah Dalam hal Pemegang Paten tidak dapat melaksanakan hak ekslusifnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Pemegang Paten dibebaskan dari kewajiban untuk membayar biaya tahunan.