DJKI Ringankan Pemegang Paten Melalui Tarif Tertentu Biaya Tahunan
Jakarta - Paten merupakan hak eksklusif yang diberikan negara kepada para inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.
Dibalik hak yang telah diberikan oleh negara, maka para pemohon paten diberikan kewajiban untuk membayar biaya tahunan atau biaya pemeliharaan paten seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia (RI) no. 13 tahun 2016 tentang paten.
Biaya pemeliharaan paten ini memiliki kontribusi yang cukup besar untuk jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).
“Pada tahun 2021 biaya pemeliharaan paten memberikan dampak sebanyak Rp. 406.441.091.252 atau sebesar 49% dari jumlah total penerimaan PNBP DJKI,” tutur Subkoordinator Pemeliharaan, Mutasi dan Lisensi Direktorat Paten, Desain Tata letak Sirkuit Terpadu (DTLST), dan Rahasia Dagang (RD) Syahroni dalam kesempatannya membuka acara organisasi Organisasi Pembelajar DJKI (Opera DJKI) melalui aplikasi zoom pada Selasa, 16 Agustus 2022.
Permohonan paten yang telah dinyatakan diterima akan mendapatkan dokumen berupa surat pemberitahuan dapat diberi paten, sertifikat paten, dan informasi biaya tahunan.
Seperti yang tercantum pada penjelasan pasal 21 UU No. 13 tahun 2016, biaya tahunan paten merupakan biaya tahunan yang wajib dibayarkan oleh pemegang paten sampai tahun terakhir masa pelindungan.
Menurut staf Pemeliharaan, Mutasi dan Lisensi Direktorat Paten, DTLST, dan RD Krisman Tarigan, apabila pemegang paten tidak membayarkan biaya tahunan hingga waktu yang ditentukan, maka paten tersebut dinyatakan dihapus sesuai dengan yang tercantum pada Pasal 128 (1) UU No. 13 Tahun 2016 Tentang Paten.
Krisman menerangkan bahwa pembayaran biaya tahunan paten untuk pertama kali dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal sertifikat paten diterbitkan, pembayaran tersebut meliputi biaya tahunan yang dihitung sejak tanggal penerimaan sampai dengan tahun diberi paten, serta ditambahkan biaya tahunan satu tahun berikutnya.
Sementara, pembayaran biaya tahunan paten untuk tahun selanjutnya dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan pada periode masa pelindungan tahun berikutnya.
“Untuk jenis pemohon dari Usaha Mikro, Usaha Kecil, Lembaga Pendidikan dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Pemerintah tidak diharuskan membayar biaya tahunan paten dari tahun ke-1 hingga tahun ke-5,” ucap Krisman.
Selain itu, ia menjelaskan melalui Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) No. 20 Tahun 2020, jenis pemohon diatas dapat dikenakan tarif tertentu untuk pembayaran biaya tahunan paten.
Tarif 0 (nol) rupiah untuk Litbang Pemerintah, Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta, Lembaga Pendidikan Pemerintah lainnya, dan Paten yang dihibahkan atau diwakafkan untuk kepentingan sosial dengan syarat paten tersebut terdaftar atas nama jenis pemohon yang mendapatkan tarif tersebut, mengajukan permohonan pengenaan tarif Rp.0 kepada Menkumham, paten belum komersil, serta paten masih dalam masa hibah.
Selanjutnya tarif 10% diberikan kepada jenis pemohon dari Usaha Mikro, Usaha Kecil, Lembaga Pendidikan, dan Litbang Pemerintah dengan mengajukan syarat paten tersebut terdaftar sebagai UMKM dan terdaftar atas nama Lembaga Pendidikan atau Litbang Pemerintah, serta mengajukan permohonan pengenaan tarif 10% biaya jasa tahunan kepada Menkumham.
“Pemohon dapat mengajukan surat permohonan tarif tertentu yang ditujukan kepada Menkumham, untuk formulir dan contoh suratnya dapat diunduh melalui dgip.go.id dan seluruh dokumen diajukan secara elektronik melalui paten.dgip.go.id,” jelas Krisman.
“Permohonan tarif tertentu ini harus diajukan setiap tahun dan mulai berlaku sejak tahun ke-6 sampai berakhirnya pelindungan. Diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jatuh tempo pembayaran biaya paten berikutnya,” pungkas Krisman. (daw/dit)
Dibalik hak yang telah diberikan oleh negara, maka para pemohon paten diberikan kewajiban untuk membayar biaya tahunan atau biaya pemeliharaan paten seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia (RI) no. 13 tahun 2016 tentang paten.
Biaya pemeliharaan paten ini memiliki kontribusi yang cukup besar untuk jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).
“Pada tahun 2021 biaya pemeliharaan paten memberikan dampak sebanyak Rp. 406.441.091.252 atau sebesar 49% dari jumlah total penerimaan PNBP DJKI,” tutur Subkoordinator Pemeliharaan, Mutasi dan Lisensi Direktorat Paten, Desain Tata letak Sirkuit Terpadu (DTLST), dan Rahasia Dagang (RD) Syahroni dalam kesempatannya membuka acara organisasi Organisasi Pembelajar DJKI (Opera DJKI) melalui aplikasi zoom pada Selasa, 16 Agustus 2022.
Permohonan paten yang telah dinyatakan diterima akan mendapatkan dokumen berupa surat pemberitahuan dapat diberi paten, sertifikat paten, dan informasi biaya tahunan.
Seperti yang tercantum pada penjelasan pasal 21 UU No. 13 tahun 2016, biaya tahunan paten merupakan biaya tahunan yang wajib dibayarkan oleh pemegang paten sampai tahun terakhir masa pelindungan.
Menurut staf Pemeliharaan, Mutasi dan Lisensi Direktorat Paten, DTLST, dan RD Krisman Tarigan, apabila pemegang paten tidak membayarkan biaya tahunan hingga waktu yang ditentukan, maka paten tersebut dinyatakan dihapus sesuai dengan yang tercantum pada Pasal 128 (1) UU No. 13 Tahun 2016 Tentang Paten.
Krisman menerangkan bahwa pembayaran biaya tahunan paten untuk pertama kali dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal sertifikat paten diterbitkan, pembayaran tersebut meliputi biaya tahunan yang dihitung sejak tanggal penerimaan sampai dengan tahun diberi paten, serta ditambahkan biaya tahunan satu tahun berikutnya.
Sementara, pembayaran biaya tahunan paten untuk tahun selanjutnya dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan pada periode masa pelindungan tahun berikutnya.
“Untuk jenis pemohon dari Usaha Mikro, Usaha Kecil, Lembaga Pendidikan dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Pemerintah tidak diharuskan membayar biaya tahunan paten dari tahun ke-1 hingga tahun ke-5,” ucap Krisman.
Selain itu, ia menjelaskan melalui Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) No. 20 Tahun 2020, jenis pemohon diatas dapat dikenakan tarif tertentu untuk pembayaran biaya tahunan paten.
Tarif 0 (nol) rupiah untuk Litbang Pemerintah, Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta, Lembaga Pendidikan Pemerintah lainnya, dan Paten yang dihibahkan atau diwakafkan untuk kepentingan sosial dengan syarat paten tersebut terdaftar atas nama jenis pemohon yang mendapatkan tarif tersebut, mengajukan permohonan pengenaan tarif Rp.0 kepada Menkumham, paten belum komersil, serta paten masih dalam masa hibah.
Selanjutnya tarif 10% diberikan kepada jenis pemohon dari Usaha Mikro, Usaha Kecil, Lembaga Pendidikan, dan Litbang Pemerintah dengan mengajukan syarat paten tersebut terdaftar sebagai UMKM dan terdaftar atas nama Lembaga Pendidikan atau Litbang Pemerintah, serta mengajukan permohonan pengenaan tarif 10% biaya jasa tahunan kepada Menkumham.
“Pemohon dapat mengajukan surat permohonan tarif tertentu yang ditujukan kepada Menkumham, untuk formulir dan contoh suratnya dapat diunduh melalui dgip.go.id dan seluruh dokumen diajukan secara elektronik melalui paten.dgip.go.id,” jelas Krisman.
“Permohonan tarif tertentu ini harus diajukan setiap tahun dan mulai berlaku sejak tahun ke-6 sampai berakhirnya pelindungan. Diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jatuh tempo pembayaran biaya paten berikutnya,” pungkas Krisman. (daw/dit)
LIPUTAN TERKAIT
Menjaga Kesehatan Jantung dan Ergonomi di Lingkungan Kerja Pegawai DJKI
Jakarta - Kesehatan adalah kebutuhan pokok dan merupakan syarat utama dalam produktivitas kerja. Terganggunya kesehatan dapat mempengaruhi kinerja, pikiran dan aktivitas sehari-hari. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan dengan memperluas wawasan dalam seminar kesehatan “Menjaga Kesehatan Jantung dan Ergonomi di Tempat Kerja” pada Kamis, 30 November 2023 di Aula Oemar Seno Adji lt. 18, Gedung Ex. Sentra Mulia.
Kamis, 30 November 2023
DJKI Lakukan Pengawasan Lebih Lanjut Terkait Pengelolaan BMN
Sebagai upaya pemanfaatan dan pengelolaan serta pengamanan Badan Milik Negara (BMN) Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menginisiasi Sistem Informasi Integrasi Data Pegawai dengan Data Pengguna BMN pada Aplikasi E-SAKI (SIDAP BMN).
Rabu, 29 November 2023
Semangat HUT KORPRI ke-52, DJKI Terus Tingkatkan Kualitas Pelayanan Publik
Upacara dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Korps Pegawai Republik Indonesia (HUT KORPRI) ke-52 yang dilaksanakan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia (Kemenkumham RI) diikuti Pimpinan Tinggi Pratama dan seluruh jajaran Direktorat Jenderal kekayaan Intelektual (DJKI) Kemenkumham RI pada hari Rabu, 29 November 2023 yang bertempat di Lapangan Upacara Kemenkumham.
Rabu, 29 November 2023
TAG TERPOPULER
#Musik Digital #Layanan DJKI #Ujian Konsultan #Merek #UMKM #KI Komunal #Menkumham #Agenda KI #Pameran #Paten #Kunjungan Universitas #Hak Cipta #Indikasi Geografis #Dirjen KI #Desain Industri #MoU #WIPO #AWGIPC #WBK #Penyidikan #Priority Watch List #Roving Seminar Kekayaan Intelektual #Yasonna Mendengar #Mobile IP Clinic #KI sebagai Jaminan Fidusia #IP Marketplace #IP and Tourism #Mediasi Kasus Pelanggaran KI #Komisi Banding #OPERA DJKI #DTLSTLIPUTAN TERBARU
DJKI Bahas WIPO Connect untuk Sistem Pengumpulan dan Pengelolaan Royalti Musik/Lagu
Rabu, 29 November 2023
Menjaga Kesehatan Jantung dan Ergonomi di Lingkungan Kerja Pegawai DJKI
Kamis, 30 November 2023
DJKI Lakukan Pertemuan Dengan Kedutaan AS di Indonesia
Kamis, 30 November 2023
