DJKI Raih Sertifikasi ISO 37001:2016, Semakin Pasti dan Prima dalam Melayani

Jakarta - Dalam rangka penerapan pelayanan anti penyuapan, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) melaksanakan sertifikasi penilaian ISO 37001:2016 tahap kedua bersama Auditor TUV NORD. 

“DJKI mengikuti sertifikasi ISO 37001:2016 guna “mempersiapkan sebuah benteng yang kuat untuk mencegah kerugian yang besar akibat tindakan tidak jujur,” ujar Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Razilu pada Closing Meeting di Aula Oemar Seno Adjie, Jakarta Selatan, pada 18 November 2022.

Dalam rapat ini disampaikan hasil penilaian dan rekomendasi oleh tim auditor TUV NORD yang dipimpin oleh Auditor Leader, Wanda Sari.

"Hasil pemeriksaan tidak ada temuan dan rekomendasi sudah cukup berdasarkan hasil penilaian auditor TUV NORD, sehingga DJKI berhak mendapatkan sertifikat dengan masa berlaku 3 tahun hingga tahun 2025", ujar Wanda.

Menanggapi hal tersebut, Razilu  menyampaikan rasa syukurnya atas peraihan sertifikasi manajemen sistem anti penyuapan. Menurutnya, hal ini berkat kerja keras dan data dukung yang lengkap serta kinerja di lapangan seluruh pegawai dan bukan hasil pemberian secara cuma - cuma dari TUV NORD. 

“Hasil ini menjadikan DJKI sebagai satu - satunya unit eselon I setelah Inspektorat Jenderal Kemenkumham RI (sebagai unit pengawas) yang meraih sertifikasi di Kementerian Hukum dan HAM," kata Razilu.

Razilu juga menyampaikan sertifikasi ini berlaku untuk seluruh pelayanan kekayaan intelektual mulai dari paten, merek, hak cipta, sampai teknologi informasi. Kebijakan anti penyuapan ini kata Razilu harus diterapkan dan dipatuhi sepanjang tahun 2023.

Penilaian anti penyuapan yang dimulai pada tanggal 17-18 November 2022. Kegiatan ini dihadiri langsung dan virtual oleh seluruh jajaran DJKI dan Tim Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) DJKI dari setiap unit. (DMS & KAD)



LIPUTAN TERKAIT

Awas, Jangan Sembarangan Daftarkan Merek Terkenal

Menurut Direktur Merek dan Indikasi Geografis, Kurniaman Telaumbanua, merek yang dianggap terkenal tersebut tidak bisa digunakan oleh sembarang orang di Indonesia. Menurut Undang-Undang Merek No. 20 Tahun 2016 pasal 21, salah satu alasan permohonan pendaftaran merek ditolak adalah karena permohonan merek tersebut memiliki persamaan pada pokoknya atau seluruhnya dengan merek terkenal.

Selasa, 31 Januari 2023

Sekretaris DJKI dan Direktur Merek & Indikasi Geografis Uji Kompetensi Jenjang Kepangkatan Pemeriksa Merek Madya

Sekretaris DJKI dan Direktur Merek & Indikasi Geografis menguji kompetensi kepangkatan untuk pemeriksa merek madya pada Jumat, 27 Januari 2023 di Gedung DJKI. Pengujian ini dilakukan untuk memastikan pemeriksa merek yang naik pangkat menjadi madya maupun utama memiliki kapasitas dan profesionalitas yang mumpuni untuk memberikan pelayanan publik terbaik pada masyarakat.

Jumat, 27 Januari 2023

DJKI Sita 1.668 Produk Krat Gelas Yang Dijual Tanpa Izin

Sidoarjo – Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia menerima pengaduan pelanggaran Kekayaan Intelektual (KI) tertanggal 20 Januari 2023 yang dilayangkan oleh salah satu pemilik desain industri “Krat Gelas” yang sudah terdaftar sejak tanggal 6 Februari 2020.

Jumat, 27 Januari 2023

Selengkapnya