DJKI Raih Sertifikasi ISO 37001:2016, Semakin Pasti dan Prima dalam Melayani

Jakarta - Dalam rangka penerapan pelayanan anti penyuapan, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) melaksanakan sertifikasi penilaian ISO 37001:2016 tahap kedua bersama Auditor TUV NORD. 

“DJKI mengikuti sertifikasi ISO 37001:2016 guna “mempersiapkan sebuah benteng yang kuat untuk mencegah kerugian yang besar akibat tindakan tidak jujur,” ujar Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Razilu pada Closing Meeting di Aula Oemar Seno Adjie, Jakarta Selatan, pada 18 November 2022.

Dalam rapat ini disampaikan hasil penilaian dan rekomendasi oleh tim auditor TUV NORD yang dipimpin oleh Auditor Leader, Wanda Sari.

"Hasil pemeriksaan tidak ada temuan dan rekomendasi sudah cukup berdasarkan hasil penilaian auditor TUV NORD, sehingga DJKI berhak mendapatkan sertifikat dengan masa berlaku 3 tahun hingga tahun 2025", ujar Wanda.

Menanggapi hal tersebut, Razilu  menyampaikan rasa syukurnya atas peraihan sertifikasi manajemen sistem anti penyuapan. Menurutnya, hal ini berkat kerja keras dan data dukung yang lengkap serta kinerja di lapangan seluruh pegawai dan bukan hasil pemberian secara cuma - cuma dari TUV NORD. 

“Hasil ini menjadikan DJKI sebagai satu - satunya unit eselon I setelah Inspektorat Jenderal Kemenkumham RI (sebagai unit pengawas) yang meraih sertifikasi di Kementerian Hukum dan HAM," kata Razilu.

Razilu juga menyampaikan sertifikasi ini berlaku untuk seluruh pelayanan kekayaan intelektual mulai dari paten, merek, hak cipta, sampai teknologi informasi. Kebijakan anti penyuapan ini kata Razilu harus diterapkan dan dipatuhi sepanjang tahun 2023.

Penilaian anti penyuapan yang dimulai pada tanggal 17-18 November 2022. Kegiatan ini dihadiri langsung dan virtual oleh seluruh jajaran DJKI dan Tim Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) DJKI dari setiap unit. (DMS & KAD)



LIPUTAN TERKAIT

Pacu Munculnya Paten Industri, Patent One Stop Service Hadir di Kota Kretek

DJKI bekerja sama dengan Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus untuk menyelenggarakan Patent One Stop Service (POSS) pada 20 Februari 2024 di Gedung A Kantor Bupati Kudus. Kegiatan ini bertujuan untuk memacu peningkatan permohonan paten di Kudus, khususnya dari sektor industri.

Selasa, 20 Februari 2024

Tim Ahli Indikasi Geografis Tahun 2024-2028 Diharapkan Dapat Membantu Meningkatkan Permohonan Indikasi Geografis

Melalui rapat koordinasi tersebut, Kurniaman berharap kepada Tim Ahli Indikasi Geografis Tahun 2024-2028 dapat meningkatkan permohonan dan pendaftaran IG. “Kita dapat menggali potensi IG dari sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan dan kelautan, peternakan, serta kerajinan tangan,” pungkas Kurniaman.

Selasa, 20 Februari 2024

DJKI Ikuti Penyusunan Naskah Soal Seleksi Kompetensi Teknis PPPK dan Seleksi Kompetensi Bidang CPNS 2024

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dan Biro Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menggelar kegiatan penyusunan naskah soal seleksi kompetensi teknis Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan seleksi kompetensi bidang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk Jabatan Fungsional dan Pelaksana di Hotel Novotel Samator Surabaya Timur, pada 19 s.d 25 Februari 2024.

Senin, 19 Februari 2024

Selengkapnya