DJKI Pelajari Sistem Administrasi dan Substansi KI dari China
Jakarta - Indonesia yang diwakili oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) mempererat kerjasama bilateral dengan China National Intellectual Property Administration (CNIPA). Hal itu dilakukan dengan pertemuan dengan kantor KI China tersebut pada Selasa (17/12/2019) di Ruang Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual.
Kedua negara menyampaikan kondisi terkait kekayaan intelektual di masing-masing negara. Freddy Harris menyebut perkembangan signifikan yang telah dibuat pemerintah Indonesia dalam pemajuan pelindungan KI, misalnya dengan pendaftaran KI secara online sejak Agustus 2019 silam.
“Pengembangan sistem online ini sangat dibutuhkan untuk pelayanan KI yang lebih cepat yang menjadi tuntutan pada era perdagangan bebas saat ini. Sebagai contoh, pencatatan hak cipta yang tadinya butuh waktu 6-9 bulan dengan sistem online dapat diselesaikan dalam waktu sehari,” jelas Freddy dalam diskusi tersebut.
Sementara itu, Deputi Komisioner CNIPA, Gan Shaoning, mengatakan bahwa China akan senantiasa menyambut kerjasama bilateral dengan Indonesia dengan tangan terbuka. Pihaknya juga berniat untuk memperkuat hubungan yang sudah terjalin selama ini dengan Indonesia.
“Saya berharap kerjasama yang baru saja kita perbarui Juni lalu akan memberikan lebih banyak dukungan untuk Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang,” katanya.
DJKI memang berharap dapat mempelajari beberapa sistem administrasi dan substansi KI di CNIPA. Beberapa isu yang dapat menjadi bagian kerja sama ini antara lain adalah akademi KI, pertukaran data, sistem administrasi dan substansi pendaftaran KI, sistem IT, penanganan sengketa KI, Sumber Daya Genetik, Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional (SDGPTEBT).
Sebagai catatan, Kerjasama dengan Tiongkok dinilai penting karena negara tersebut tercatat memiliki jumlah paten terbanyak sedunia pada 2017 sebanyak 3.256 permohonan paten.
Selain itu, Tiongkok juga merupakan negara yang memiliki pendapatan dari kekayaan intelektual terbesar di antara negara-negara berpendapatan menengah ke atas. Hal ini berdasarkan data organisasi kekayaan intelektual dunia World Intellectual Property Organization (WIPO).
Penulis: KAD
Editor: AMH
Kedua negara menyampaikan kondisi terkait kekayaan intelektual di masing-masing negara. Freddy Harris menyebut perkembangan signifikan yang telah dibuat pemerintah Indonesia dalam pemajuan pelindungan KI, misalnya dengan pendaftaran KI secara online sejak Agustus 2019 silam.
“Pengembangan sistem online ini sangat dibutuhkan untuk pelayanan KI yang lebih cepat yang menjadi tuntutan pada era perdagangan bebas saat ini. Sebagai contoh, pencatatan hak cipta yang tadinya butuh waktu 6-9 bulan dengan sistem online dapat diselesaikan dalam waktu sehari,” jelas Freddy dalam diskusi tersebut.
Sementara itu, Deputi Komisioner CNIPA, Gan Shaoning, mengatakan bahwa China akan senantiasa menyambut kerjasama bilateral dengan Indonesia dengan tangan terbuka. Pihaknya juga berniat untuk memperkuat hubungan yang sudah terjalin selama ini dengan Indonesia.
“Saya berharap kerjasama yang baru saja kita perbarui Juni lalu akan memberikan lebih banyak dukungan untuk Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang,” katanya.
DJKI memang berharap dapat mempelajari beberapa sistem administrasi dan substansi KI di CNIPA. Beberapa isu yang dapat menjadi bagian kerja sama ini antara lain adalah akademi KI, pertukaran data, sistem administrasi dan substansi pendaftaran KI, sistem IT, penanganan sengketa KI, Sumber Daya Genetik, Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional (SDGPTEBT).
Sebagai catatan, Kerjasama dengan Tiongkok dinilai penting karena negara tersebut tercatat memiliki jumlah paten terbanyak sedunia pada 2017 sebanyak 3.256 permohonan paten.
Selain itu, Tiongkok juga merupakan negara yang memiliki pendapatan dari kekayaan intelektual terbesar di antara negara-negara berpendapatan menengah ke atas. Hal ini berdasarkan data organisasi kekayaan intelektual dunia World Intellectual Property Organization (WIPO).
Penulis: KAD
Editor: AMH
TAGS
LIPUTAN TERKAIT
DJKI Yakin Potensi Paten di Jawa Timur Tinggi
Jawa Timur menjadi provinsi ke sembilan pelaksanaan Patent One Stop Service dari total 33 provinsi yang akan disambangi DJKI. Kegiatan ini dilaksanakan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur pada Selasa, 23 April 2024.
Selasa, 23 April 2024
Dukung Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Paten Dalam Negeri, Patent One Stop Service Hadir di Bumi Melayu
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) bekerja sama dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Jambi menyelenggarakan kegiatan Patent One Stop Service (POSS) bagi Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Litbang), dan Pelaku Usaha demi meningkatkan jumlah permohonan serta penyelesaian paten pada 23 s.d. 25 April 2024.
Selasa, 23 April 2024
DJKI Hadir Pada Pertemuan AWGIPC ke-72
Delegasi Indonesia yang diwakili oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) menghadiri Pertemuan ASEAN Working Group on Intellectual Property Cooperation (AWGIPC) ke-72 yang diselenggarakan pada 22 s.d. 26 April 2024 di Da Nang, VietNam. AWGIPC merupakan forum pertemuan rutin antar negara anggota ASEAN yang dihadiri oleh perwakilan dari kantor kekayaan intelektual dari masing-masing negara untuk membahas ASEAN Intellectual Property Rights Action Plan (AIPRAP) 2016—2025 yang belum terlaksana atau sedang dalam pelaksanaan bersama dengan mitra dialog AWGIPC.
Senin, 22 April 2024
