DJKI Gelar Pembahasan EPOQUE Net untuk Tingkatkan Pelayanan Permohonan Paten

Bogor - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) berupaya meningkatkan pelayanan pemeriksaan paten bagi kreator dan inventor di Indonesia melalui penggunaan EPOQUE Net.

Hal itu disampaikan Direktur Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual (KI), Daulat P. Silitonga saat membuka Konsinyering Pembahasan Penggunaan EPOQUE Net di Hotel Sahira Butik, Bogor pada Kamis, 31 Maret 2022.

EPOQUE merupakan sistem penelusuran paten yang dimiliki The European Patent Office (EPO) untuk melayani pemeriksa EPO serta kantor paten lainnya yang menggunakan layanan EPOQUE Net.

"EPOQUE telah menjadi standar dunia untuk penelusuran paten," kata Daulat.

Daulat berharap kegiatan konsinyering ini dapat menghasilkan pedoman yang dapat digunakan dalam kontrak kerja sama dengan EPO untuk penggunaan dan pemanfaatan EPOQUE Net oleh DJKI secara tepat guna.



"Dan memberikan manfaat yang maksimal bagi proses penyelesaian permohonan paten," ujarnya.

Sementara itu, Dede Mia Yusanti selaku Direktur Teknologi Informasi KI lantas menjelaskan alasan DJKI perlu menggunakan sistem EPOQUE Net.

“Maksud dan tujuan penggunaan EPOQUE Net yaitu untuk meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan substantif paten," ucap Dede.

Menurutnya, dengan menggunakan EPOQUE Net, pemeriksa DJKI akan dimudahkan dalam memperoleh informasi yang akurat dan aktual.

"Selain itu, sebagai sarana melakukan alih teknologi atau transfer teknologi ke masyarakat, litbang, universitas dan lembaga terkait untuk mendapatkan informasi paten yang telah disediakan, serta sebagai sarana DJKI mengakses data paten dunia," terang Dede.


TAGS

#Paten

LIPUTAN TERKAIT

Patent One Stop Service untuk Peningkatan Permohonan Paten Dalam Negeri

Yogyakarta - Jumlah permohonan paten dalam negeri terus mengalami peningkatan selama tahun 2022-2023 sejumlah 40%. Seiring dengan itu, nyatanya dengan banyaknya jumlah perguruan tinggi di Indonesia telah menyumbang peningkatan permohonan paten dalam negeri. Hal baik ini tidak luput dari peran dan dukungan pemerintah melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

Rabu, 21 Februari 2024

Optimalisasi Pengelolaan PNBP, DJKI Gelar Rapat Koordinasi

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) terus berupaya memperbaiki tata kelola Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang ada di DJKI sehingga pelaksanaannya sesuai dengan amanat UU No. 9 tahun 2018 tentang PNBP.

Rabu, 21 Februari 2024

Upayakan Peningkatan Paten di Yogyakarta melalui Patent One Stop Service

Yogyakarta - Dalam upaya meningkatkan jumlah permohonan dan penyelesaian paten dalam negeri, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) kembali membuat langkah proaktif berupa Layanan Paten Terpadu (Patent One Stop Service) bagi Perguruan Tinggi/Lembaga Litbang/Pelaku Usaha.

Selasa, 20 Februari 2024

Selengkapnya