DJKI Gelar Pembahasan Arsip Statis sebagai Aset yang Bernilai

Jakarta - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) sebagai unit pelayanan masyarakat perlu melakukan pengelolaan arsip statis sebagai salah satu upaya penyelamatan arsip bangsa.

Hal itu untuk menjamin ketersediaan arsip yang auntentik, utuh dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah serta menjamin informasi pada arsip yang tercipta dari kegiatan yang dilakukan oleh DJKI.

 "Pengelolaan arsip statis berfungsi untuk mewujudkan arsip sebagai tulang punggung manajemen penyelenggaraan negara. Menjamin akuntabilitas manajemen penyelenggaraan negara, menjamin penggunaan informasi hanya kepada pihak yang berhak dan menjamin kesediaan arsip sebagai memori kolektif bangsa," ujar Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Chairani Idha dalam sambutan yang disampaikan oleh Kepala Bagian TU dan Humas DJKI, Irma Mariana di Hotel Novotel pada Rabu 17 Maret 2021.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan menyatakan bahwa Arsip Statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan. Arsip ini telah habis masa retensinya dan berketerangan dipermanenkan dan telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan/atau lembaga kearsipan.

 "Tanpa arsip statis kita akan melupakan sejarah, bahkan tidak tahu sama sekali segala sesuatu yang pernah terjadi di DJKI bagi orang yang tidak mengalami," lanjutnya. Irma menyampaikan bahwa arsip memiliki kerentanan dan kerawanan rusak, baik yang disebabkan faktor internal, dari bahan arsip itu sendiri, maupun faktor eksternal yang berkaitan dengan faktor lingkungan yang mempengaruhi seperti iklim, suhu dan kelembaban.

Oleh karenanya, perlu dilakukan upaya-upaya pelestarian untuk mempertahankan fisik dan informasinya, sekaligus untuk menjamin aksesibilitas arsip. Sebelumnya, pada 2012 DJKI pernah melaksanakan penyerahan (akuisisi) arsip statis yaitu arsip Permohonan Merek tahun 1958 sampai dengan tahun 1971 dalam bentuk Berita Resmi Merek kepada Lembaga Kearsipan yaitu Arsip Nasional Republik Indonesia.

Arsip Statis DJKI yang diserahkan ke Arsip Nasional kemudian dikelola oleh Arsip Nasional merupakan Arsip bernilai guna kesejarahan yang telah diserahkan oleh Pencipta Arsip. Pengelolaan Arsip Statis telah melalui serangkaian tahapan agar dapat diakses oleh Publik antara lain Akuisisi Arsip, Pengolahan Arsip, Preservasi Arsip, dan Layanan Akses-Pemanfaatan Arsip.

Dengan diserahkannya arsip dimaksud ke lembaga kearsipan bukan berarti DJKI tidak memiliki hak lagi atas arsip dimaksud namun untuk menambah khazanah arsip.


TAGS

#Agenda KI

LIPUTAN TERKAIT

Sekretaris DJKI: Pegawai Harus Berikan Pelayanan Bermutu dan Anti Suap

Jakarta - Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Sucipto mengajak seluruh pegawai untuk tak hanya memenuhi pelayanan, tetapi juga meningkatkan pelayanan publik. Menurutnya, setiap pegawai di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) harus bersih dari penyuapan dan memiliki standar pelayanan yang berkualitas.

1 Juli 2022

Perkuat Sistem Manajemen Organisasi, DJKI Gelar Pelatihan ISO 37001:2016

Jakarta - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) melaksanakan kegiatan Training ISO 37001:2016 tentang Manajemen Anti Penyuapan dan Manajemen Risiko di Lingkungan DJKI pada hari Senin, 27 Juni 2022 di Aula Oemar Seno Adjie Lantai 18 Gedung Eks. Sentra Mulia.

27 Juni 2022

Pelaku Usaha Perlu Pahami Proses Hukum dalam Sengketa Merek

Persaingan usaha di dalam dunia bisnis merupakan suatu hal yang lazim dialami oleh para pelaku usaha. Terkadang persaingan dilakukan dengan cara-cara yang tidak sehat, salah satunya dengan mendompleng merek pihak lain. Maka apabila ini terjadi, sengketa merek pun tidak terelakkan.


24 Juni 2022

Selengkapnya