DJKI Gelar KIK Talks Bahas Keanekaragaman Hayati dan Budaya Indonesia
Jakarta - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menggelar KIK Talks di beberapa sosial media secara langsung, yakni YouTube dan Instagram Live serta Zoom pada Selasa, 15 September 2020.
Dalam kesempatan tersebut, Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Freddy Harris membahas potensi ekonomi dari pelindungan Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) bersama Deddy Corbuzier sebagai pemandu acara. Menurutnya, Indonesia memiliki potensi yang sangat besar karena negara ini kaya akan berbagai suku budaya.
“Namun sebelum kita berbicara tentang pemanfaatan, pengembangan dan pengelolaan, kita harus catatkan dulu. Jika tidak ada yang dicatatkan, apa yang akan dikembangkan dan dilindungi?” kata Freddy.
Hal ini sejalan dengan pandangan Direktur Jenderal Kebudayaan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Hilmar Farid. Menurut Hilmar, Indonesia baru mencatat segelintir kekayaan intelektual di Tanah Air, contohnya pada survei 2018 ada 8224 jenis kesenian dan pengetahuan tradisionalnya sekitar 700-an.
“Jadi kalau menurut hemat saya itu baru the tip of the iceberg saja sebetulnya. Di bawahnya masih banyak, luar biasa kekayaan yang kita miliki. Belum sifatnya yang tangible seperti cagar budaya,” ujar Hilman.
Pencatatan ini menurut keduanya sangat penting sehingga Indonesia memiliki peta kekayaan intelektual. Selanjutnya, kekayaan intelektual itu bisa dikelola dan memberikan berdampak pada ekonomi masyarakat.
“Kalau nggak dicatatkan, kita akan sulit mengklaimnya. Nanti kalau sudah diklaim negara lain baru bingung kita,” tambah Freddy.
Perbincangan ini juga membahas tentang sosialisasi tentang KIK yang masih kurang di masyarakat. Dirjen KI dan Dirjen Kebudayaan berkomitmen untuk memfokuskan KIK yang akan dipromosikan baik pada masyarakat di dalam maupun luar negeri.
Sebagai catatan, KIK merupakan kekayaan intelektual yang dimiliki sepenuhnya oleh suatu kelompok masyarakat yang hidup di suatu tempat secara tetap. Wujud hak kekayaan intelektual komunal antara lain pengetahuan tradisional, ekspresi budaya tradisional, sumber daya genetik, dan indikasi geografis.
Tahun ini, KIK menjadi prioritas sosialisasi di Kantor Wilayah, Dinas dan Masyarakat Adat. KIK dipandang sebagai salah satu kekayaan Indonesia yang unggul dari negara lain, sebab Indonesia kaya akan budaya dan sumber daya alam. DJKI menargetkan 120 pencatatan KIK baru pada 2020.
Penulis: DAW
Editor: KAD
Dalam kesempatan tersebut, Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Freddy Harris membahas potensi ekonomi dari pelindungan Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) bersama Deddy Corbuzier sebagai pemandu acara. Menurutnya, Indonesia memiliki potensi yang sangat besar karena negara ini kaya akan berbagai suku budaya.
“Namun sebelum kita berbicara tentang pemanfaatan, pengembangan dan pengelolaan, kita harus catatkan dulu. Jika tidak ada yang dicatatkan, apa yang akan dikembangkan dan dilindungi?” kata Freddy.
Hal ini sejalan dengan pandangan Direktur Jenderal Kebudayaan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Hilmar Farid. Menurut Hilmar, Indonesia baru mencatat segelintir kekayaan intelektual di Tanah Air, contohnya pada survei 2018 ada 8224 jenis kesenian dan pengetahuan tradisionalnya sekitar 700-an.
“Jadi kalau menurut hemat saya itu baru the tip of the iceberg saja sebetulnya. Di bawahnya masih banyak, luar biasa kekayaan yang kita miliki. Belum sifatnya yang tangible seperti cagar budaya,” ujar Hilman.
Pencatatan ini menurut keduanya sangat penting sehingga Indonesia memiliki peta kekayaan intelektual. Selanjutnya, kekayaan intelektual itu bisa dikelola dan memberikan berdampak pada ekonomi masyarakat.
“Kalau nggak dicatatkan, kita akan sulit mengklaimnya. Nanti kalau sudah diklaim negara lain baru bingung kita,” tambah Freddy.
Perbincangan ini juga membahas tentang sosialisasi tentang KIK yang masih kurang di masyarakat. Dirjen KI dan Dirjen Kebudayaan berkomitmen untuk memfokuskan KIK yang akan dipromosikan baik pada masyarakat di dalam maupun luar negeri.
Sebagai catatan, KIK merupakan kekayaan intelektual yang dimiliki sepenuhnya oleh suatu kelompok masyarakat yang hidup di suatu tempat secara tetap. Wujud hak kekayaan intelektual komunal antara lain pengetahuan tradisional, ekspresi budaya tradisional, sumber daya genetik, dan indikasi geografis.
Tahun ini, KIK menjadi prioritas sosialisasi di Kantor Wilayah, Dinas dan Masyarakat Adat. KIK dipandang sebagai salah satu kekayaan Indonesia yang unggul dari negara lain, sebab Indonesia kaya akan budaya dan sumber daya alam. DJKI menargetkan 120 pencatatan KIK baru pada 2020.
Penulis: DAW
Editor: KAD
TAGS
#KI KomunalLIPUTAN TERKAIT
Tim Ahli IG Bersama Dengan DJKI Lakukan Pemeriksaan Substantif Tenun Donggala
Tim Pemeriksaan Substantif Indikasi Geografis (IG) melakukan kunjungan lapangan ke Sentra Produksi Tenun Donggala dalam rangka Pemeriksaan Substantif atas Permohonan IG Tenun Donggala pada Rabu, 27 Maret 2024, di Kabupaten Donggala.
Kamis, 28 Maret 2024
Kenali Gerabah Kasongan dari Bantul Yogyakarta
Bantul - Gerabah Kasongan merupakan jenis produk yang dilestarikan oleh Masyarakat Pelindungan Indikasi Geografis (MPIG) yang menjadi ikon tersendiri Kabupaten Bantul. Kasongan sendiri merupakan industri yang berfokus pada kerajinan gerabah (tanah liat) atau kerajinan keramik yang merupakan aset dari Bantul, Yogyakarta.
Sabtu, 9 Maret 2024
DJKI Gelar Audiensi Bersama UNPAD Terkait Pemanfataan KIK
Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) adalah kekayaan intelektual (KI) yang berupa Ekspresi Budaya Tradisional (EBT), Pengetahuan Tradisonal (PT), Sumber Daya Genetik (SDG) dan Potensi Indikasi Geografis sehingga KIK merupakan identitas suatu kelompok atau masyarakat. Adapun kepemilikan KIK berbeda dengan KI lainnya karena bersifat kelompok.
Rabu, 10 Januari 2024
