DJKI Gelar Evaluasi Layanan Permohonan Merek dan Indikasi Geografis Berbasis Elektronik

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menggelar Evaluasi Standar Layanan Permohonan Pendaftaran Merek dan Indikasi Geografis Berbasis Elektronik selama tiga hari pada 21 sampai 23 Oktober 2021 di Hotel Amaroossa Bogor, Jawa Barat.

Hal ini bertujuan agar DJKI dapat memberikan kemudahan dan pelayanan terbaik untuk masyarakat, terutama pada perbaikan standar waktu pelayanan.

“Di masa pandemi ini, pelayanan publik dituntut untuk menyesuaikan kebutuhan masyarakat dengan terus meningkatkan kualitas layanan online,” kata Nofli Direktur Merek dan Indikasi Geografis dalam sambutannya pada Kamis, 21 Oktober 2021. 

Nofli berpendapat bahwa standar pelayanan KI perlu untuk diselaraskan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (PermenPAN) Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.

Hal ini tentunya juga harus disesuaikan dengan PermenPAN Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Layanan.

“Kita harus memperbaiki jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan agar dapat memberikan pelayanan yang baik serta cepat dan tepat,” jelas Nofli.

Nofli berharap standar layanan Direktorat Merek dan Indikasi Geografis dapat disusun dengan lebih baik, sistematis dan responsif sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga DJKI dapat mempertahankan kualitas pemberian layanan terbaik.


LIPUTAN TERKAIT

DJKI Lakukan Pencanangan Pelayanan Publik Berbasis HAM

Melaksanakan pelayanan publik yang cepat, tepat, berkualitas, dan non-diskriminatif merupakan komitmen Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dalam menyelenggarakan pelayanan publik yang prima.

Senin, 25 Maret 2024

DJKI Lantik JFT Analis KI dan Arsiparis

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) melantik sejumlah pejabat fungsional tertentu (JFT) untuk jabatan arsiparis muda dan mada serta analis kekayaan intelektual pertama dan muda pada Senin, 25 Maret 2024 di Aula Oemar Seno Adjie, Jakarta Selatan. Pengambilan sumpah jabatan dari sejumlah 59 orang ini dilakukan melalui daring maupun luring.

Senin, 25 Maret 2024

Delegasi Indonesia Hadiri Pertemuan ANIEE ke-13 di Singapura

Delegasi Republik Indonesia yang dipimpin oleh Direktur Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa Anom Wibowo menghadiri pertemuan Asian Network of Intellectual Property Enforcement Expert (ANIEE) di Singapura pada Jum’at, 22 Maret 2024.

Sabtu, 23 Maret 2024

Selengkapnya