DJKI Berikan Kemudahan dalam Pelindungan Merek bagi UMKM
Jakarta - Direktur Merek dan Indikasi Geografis, Nofli menjelaskan, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terus berupaya memberikan kemudahan kepada masyarakat khususnya pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) dalam mendaftar merek usahanya. Hal ini dilakukan untuk memberi pelindungan eksklusif kepada pelaku UMKM agar dapat terus mengembangkan usahanya tanpa perlu khawatir akan plagiasi atau duplikasi.
“Merek adalah hal yang sangat penting sebagai tanda pengenal dalam perdagangan. Penggunaan merek sudah dikenal lama untuk memperkenalkan suatu benda yang diproduksi perusahaan agar produk dapat diketahui asal usulnya oleh masyarakat,” jelas Nofli dalam wawancara pada Kamis (30/9/2021).
Nofli juga menjelaskan bahwa merek memiliki 3 (tiga) fungsi pembeda, yaitu fungsi jaminan mutu, fungsi reputasi, dan fungsi promosi. Apabila pelaku usaha tidak mendaftarkan mereknya atau terlambat dalam mendaftarkan, maka ketika merek tersebut ditiru oleh orang lain akan sangat merugikan bagi pemegang merek yang asli.
Untuk meningkatkan kesadaran pelaku UMKM dalam mendaftarkan mereknya, hingga saat ini DJKI terus berupaya melakukan diseminasi terkait hak kekayaan intelektual, khususnya mengenai pelindungan merek baik untuk kalangan umum, profesional, universitas, termasuk UMKM. DJKI juga melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Kantor Wilayah Kemenkumham, Sentra KI dan Dinas terkait untuk melakukan kegiatan sosialisasi dan diseminasi di wilayah.
“Terdapat peningkatan yang cukup signifikan terhadap jumlah permohonan pendaftaran merek dari tahun ke tahun, termasuk peningkatan jumlah pendaftaran merek dari UMKM. Secara berturut-turut, tahun 2017 pendaftar UMKM sebanyak 8.261; tahun 2018 sebanyak 8.823; tahun 2019 sebanyak 10.782; dan tahun 2020 sebanyak 10.529,” ujar Nofli.
Meskipun begitu, masih terdapat anggapan mengenai proses pendaftaran merek yang membutuhkan waktu yang lama dan prosesnya susah. Hal ini dibantah oleh Nofli karena saat ini pendaftaran merek dapat dilakukan secara daring dengan proses yang mudah karena pelaku usaha dapat mendaftarkan mereknya dari mana saja dan kapan saja.
“Kalau proses pendaftaran merek yang sulit itu tidak benar, namun perlu diketahui bahwa proses pendaftaran merek memang lebih lama dibandingkan mengurus izin lainnya, karena pada pendaftaran merek ada proses pemberian hak bukan izin,” tegas Nofli
Nofli menyampaikan, bahwa pemberian hak secara eksklusif harus dilakukan secara hati-hati. Proses pendaftaran merek juga harus sesuai kaidah-kaidah hukum internasional yang telah diratifikasi oleh pemerintah seperti Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) dan Paris Convention.
Selain itu, bagi para pelaku UMKM yang ingin mendaftarkan mereknya, ada beberapa hal yang harus diperhatikan terlebih dahulu sebelum melakukan pendaftaran.
“Tentunya persiapkan dahulu label merek yang ingin didaftarkan lalu lampirkan surat rekomendasi dari kementerian maupun dinas terkait. Pemohon sebaiknya melakukan penelusuran terlebih dahulu sebelum mendaftarkan mereknya di situs resmi kami, yaitu dgip.go.id,” jelas Nofli.
Dalam mendaftarkan merek saat ini tidak lagi memerlukan biaya besar untuk UMKM hanya dikenakan biaya sebesar Rp. 500.000 sedangkan untuk umum dikenakan biaya sebesar Rp. 1.800.000.
“Selain itu terdapat fasilitas pembiayaan yang disediakan oleh kementerian dan lembaga terkait, seperti Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KemenKopUKM) dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota/Provinsi.” tutup Nofli. (SYL/KAD)
“Merek adalah hal yang sangat penting sebagai tanda pengenal dalam perdagangan. Penggunaan merek sudah dikenal lama untuk memperkenalkan suatu benda yang diproduksi perusahaan agar produk dapat diketahui asal usulnya oleh masyarakat,” jelas Nofli dalam wawancara pada Kamis (30/9/2021).
Nofli juga menjelaskan bahwa merek memiliki 3 (tiga) fungsi pembeda, yaitu fungsi jaminan mutu, fungsi reputasi, dan fungsi promosi. Apabila pelaku usaha tidak mendaftarkan mereknya atau terlambat dalam mendaftarkan, maka ketika merek tersebut ditiru oleh orang lain akan sangat merugikan bagi pemegang merek yang asli.
Untuk meningkatkan kesadaran pelaku UMKM dalam mendaftarkan mereknya, hingga saat ini DJKI terus berupaya melakukan diseminasi terkait hak kekayaan intelektual, khususnya mengenai pelindungan merek baik untuk kalangan umum, profesional, universitas, termasuk UMKM. DJKI juga melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Kantor Wilayah Kemenkumham, Sentra KI dan Dinas terkait untuk melakukan kegiatan sosialisasi dan diseminasi di wilayah.
“Terdapat peningkatan yang cukup signifikan terhadap jumlah permohonan pendaftaran merek dari tahun ke tahun, termasuk peningkatan jumlah pendaftaran merek dari UMKM. Secara berturut-turut, tahun 2017 pendaftar UMKM sebanyak 8.261; tahun 2018 sebanyak 8.823; tahun 2019 sebanyak 10.782; dan tahun 2020 sebanyak 10.529,” ujar Nofli.
Meskipun begitu, masih terdapat anggapan mengenai proses pendaftaran merek yang membutuhkan waktu yang lama dan prosesnya susah. Hal ini dibantah oleh Nofli karena saat ini pendaftaran merek dapat dilakukan secara daring dengan proses yang mudah karena pelaku usaha dapat mendaftarkan mereknya dari mana saja dan kapan saja.
“Kalau proses pendaftaran merek yang sulit itu tidak benar, namun perlu diketahui bahwa proses pendaftaran merek memang lebih lama dibandingkan mengurus izin lainnya, karena pada pendaftaran merek ada proses pemberian hak bukan izin,” tegas Nofli
Nofli menyampaikan, bahwa pemberian hak secara eksklusif harus dilakukan secara hati-hati. Proses pendaftaran merek juga harus sesuai kaidah-kaidah hukum internasional yang telah diratifikasi oleh pemerintah seperti Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) dan Paris Convention.
Selain itu, bagi para pelaku UMKM yang ingin mendaftarkan mereknya, ada beberapa hal yang harus diperhatikan terlebih dahulu sebelum melakukan pendaftaran.
“Tentunya persiapkan dahulu label merek yang ingin didaftarkan lalu lampirkan surat rekomendasi dari kementerian maupun dinas terkait. Pemohon sebaiknya melakukan penelusuran terlebih dahulu sebelum mendaftarkan mereknya di situs resmi kami, yaitu dgip.go.id,” jelas Nofli.
Dalam mendaftarkan merek saat ini tidak lagi memerlukan biaya besar untuk UMKM hanya dikenakan biaya sebesar Rp. 500.000 sedangkan untuk umum dikenakan biaya sebesar Rp. 1.800.000.
“Selain itu terdapat fasilitas pembiayaan yang disediakan oleh kementerian dan lembaga terkait, seperti Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KemenKopUKM) dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota/Provinsi.” tutup Nofli. (SYL/KAD)
TAGS
#MerekLIPUTAN TERKAIT
Mudik Aman dan Berkah, Yasonna Lepas Keberangkatan Para Abdi Negara dengan 28 Bus
Jakarta - Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly mengatakan bahwa mudik merupakan momen penting yang selalu ditunggu ketika bulan Ramadan akan mencapai akhirnya. Perjalanan pulang kampung yang dilakukan bukan hanya sekedar perjalanan fisik, tetapi juga perjalanan spiritual dalam rangka mencari kebersamaan yang membahagiakan diri di hari kemenangan.
Jumat, 5 April 2024
Menkumham Yasonna Lantik Pejabat Eselon I dan II Baru di Lingkungan Kemenkumham
Jakarta - Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly, melantik sejumlah pejabat baru pada Jumat, 5 Maret 2024 di Graha Pengayoman, Jakarta Selatan. Di antara para pejabat yang dilantik yakni Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga Kemenkumham, Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Sekretaris DJKI) dan Direktur Hak Cipta dan Desain Industri di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).
Jumat, 5 April 2024
DJKI Kembalikan 1.668 Krat Gelas kepada PT Karya Indah Multikreasindo
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), dalam hal ini Direktur Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual (KI) Anom Wibowo menyerahkan barang bukti sebanyak 1.668 Krat Gelas kepada PT Karya Indah Multikreasindo pada Kamis, 4 April 2024, di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) Kelas I Surabaya.
Jumat, 5 April 2024
TAG TERPOPULER
#Musik Digital #Layanan DJKI #Ujian Konsultan #Merek #UMKM #KI Komunal #Menkumham #Agenda KI #Pameran #Paten #Kunjungan Universitas #Hak Cipta #Indikasi Geografis #Dirjen KI #Desain Industri #MoU #WIPO #AWGIPC #WBK #Penyidikan #Priority Watch List #Roving Seminar Kekayaan Intelektual #Yasonna Mendengar #Mobile IP Clinic #KI sebagai Jaminan Fidusia #IP Marketplace #IP and Tourism #Mediasi Kasus Pelanggaran KI #Komisi Banding #OPERA DJKI #DTLSTLIPUTAN TERBARU
Halal Bihalal: Tradisi Positif Untuk Peningkatan Sinergi
Kamis, 18 April 2024
DJKI Gelar Pisah Sambut Pimpinan Tinggi di Lingkungan DJKI
Selasa, 16 April 2024
Jadikan Momentum Introspeksi dan Evaluasi Diri, Kemenkumham Gelar Apel dan Halal Bihalal Idulfitri 1445 Hijriah
Selasa, 16 April 2024
