Dirjen KI Terima Audiensi ASPILUKI

Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI), Freddy Harris menerima audiensi Asosiasi Piranti Lunak Telematika Indonesia (ASPILUKI) di ruang Dirjen KI, Gedung ex-Sentra Mulia, Jakarta, Selasa (20/3/2018).

Dalam audiensi tersebut, Ketua Umum ASPILUKI, Djarot Subiantoro menyampaikan akan membantu pemerintah dalam mengkondisikan suasana yang tepat untuk berkembangnya Karya Cipta dalam bidang piranti lunak dan komputer, yaitu dengan mendukung dan melaksanakan secara konsekuen undang-undang Hak Cipta yang berlaku.

“Salah satu fungsi ASPILUKI yaitu bekerja sama mendukung pemerintah dalam penegakan HAKI dan perundang-undangan hak cipta”, ujar Djarot Subiantoro.

Freddy Harris mengatakan bahwa persoalan software saat ini cukup kompleks yang terkait lisensi dan dan maintenance software tertentu dalam hal pencatatan sebagai aset. Hal ini menjadi penting ketika Lembaga Pemerintah akan membuat pertanggung jawaban produk software yang dibelinya.

“Oleh karena itu dibutuhkan peran sentral ASPILUKI untuk dapat memberikan keterangan kepada auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta diminta peran aktif ASPILUKI dalam hal ini”, ujar Freddy Harris.

Dirjen KI  juga menyampaikan, bahwa Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) selaku pemerintah akan membangun bank data kekayaan intelektual (KI). “Misi saya ingin membangun database yang kuat untuk pelayanan dan pelindungan kekayaan intelektual”, ujarnya.

Menurut Freddy Harris, ada 3 (tiga) komponen sederhana KI, yaitu Filling, Commercialization, Enforcement. Hal tersebut perlu dibenahi untuk membangun sistem pelindungan KI yang baik.

“Bahwa peran DJKI adalah mengurus filling database dengan menyiapkan infrastrukturnya, agar pengelolaan datanya benar, dan urusan terkait komersialisasi dilakukan oleh Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf), kemudian masalah Enforcement, melibatkan tidak hanya DJKI, tetapi juga kepolisian, serta Kejaksaan”, ucap Freddy Harris menjelaskan.


TAGS

#Hak Cipta

LIPUTAN TERKAIT

Cegah Kerugian Daerah dengan Inventarisasi KI Komunal

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumhan) menekankan pentingnya pencatatan kekayaan intelektual komunal (KIK).

Jumat, 23 September 2022

Kenali Lebih Dekat Pemeriksaan Substantif Pada PCT

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) kembali menggelar kegiatan Organisasi Pembelajar DJKI (Opera DJKI) dengan mengambil tema Pemeriksaan Substantif Permohonan Patent Cooperation Treaty (PCT) Fase Nasional melalui aplikasi zoom pada Jumat, 23 September 2022.

Jumat, 23 September 2022

Direktur HCDI Ingatkan Masyarakat Palembang Catatkan Hak Cipta dengan Pop HC

Direktur Hak Cipta dan Desain Industri Anggoro Dasananto mengatakan pencatatan hak cipta di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) kini semakin cepat.

Jumat, 23 September 2022

Selengkapnya