Direktur Merek pada CPNS: Pegawai Harus Bisa Jadi Contoh di Masyarakat

Jakarta - Direktur Merek dan Indikasi Geografis, Nofli, beserta jajarannya di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) memberikan arahan dan memperkenalkan tugas dan fungsi Direktorat Merek dan Indikasi Geografis pada Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) hari Senin, 1-5 Februari 2021 bertempat di Aula Lantai 8, Gedung Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

Nofli berharap kepada 12 pegawai baru dapat menjadi contoh bagi masyarakat, pada lingkungan sosial maupun lingkungan kerja. 

"Saya berharap seluruh CPNS bisa menjadi contoh bagi masyarakat baik di lingkungan sosial maupun lingkungan kerja. Pegawai adalah aset yang dimiliki oleh organisasi," kata Nofli. 

Menurutnya, hadirnya calon pegawai negeri sipil akan membawa angin segar untuk menambah ide dan gagasan serta memberikan inovasi untuk mewujudkan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual menjadi The Best IP Office In The World.

Sebagai informasi, Kemenkumham menerima 4.598 formasi yang terdiri dari 87 formasi cumlaude, 19 formasi disabilitas, 180 formasi untuk putra/putri Papua dan Papua Barat, serta 4.312 formasi umum. Dari jumlah tersebut, 12 di antaranya akan mengabdi di Kantor DJKI. 


TAGS

#Agenda KI

LIPUTAN TERKAIT

Dampingi Inventor Sulawesi Utara, DJKI Beri Edukasi Penyelesaian Substantif Paten

Inventor Indonesia dari berbagai perguruan tinggi atau pelaku UMKM pada kenyataannya belum terlalu banyak memberikan pelindungan atas temuan dan penelitiannya seperti inventor di negara lain. Hal tersebut dikarenakan minimnya informasi dan edukasi tentang tata cara pengajuan dan pendaftaran paten, khususnya pada saat menyempurnakan dokumen permohonan paten pada tahap awal.

4 Juli 2022

Sekretaris DJKI: Pegawai Harus Berikan Pelayanan Bermutu dan Anti Suap

Jakarta - Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Sucipto mengajak seluruh pegawai untuk tak hanya memenuhi pelayanan, tetapi juga meningkatkan pelayanan publik. Menurutnya, setiap pegawai di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) harus bersih dari penyuapan dan memiliki standar pelayanan yang berkualitas.

1 Juli 2022

Perkuat Sistem Manajemen Organisasi, DJKI Gelar Pelatihan ISO 37001:2016

Jakarta - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) melaksanakan kegiatan Training ISO 37001:2016 tentang Manajemen Anti Penyuapan dan Manajemen Risiko di Lingkungan DJKI pada hari Senin, 27 Juni 2022 di Aula Oemar Seno Adjie Lantai 18 Gedung Eks. Sentra Mulia.

27 Juni 2022

Selengkapnya