Direktur Hak Cipta dan Desain Industri Siap Wadahi Masukan Kreator untuk Revisi UU Hak Cipta

Jakarta - Direktur Hak Cipta dan Desain Industri Anggoro Dasananto mengharapkan masukan dari masyarakat, utamanya dari kreator terkait revisi Undang-Undang Hak Cipta (UU HC). Masukan ini menurutnya sangat penting untuk mengatur mekanisme pelindungan dan penindakan pelanggaran karya cipta seni, sastra, dan sains di era digital. 

“Saya ingin pembuat karya yang digunakan orang banyak itu merasakan dampak dari karya yang mereka dapatkan,” ujar Anggoro di Roving Seminar Kekayaan Intelektual yang dilaksanakan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) di Hotel Bidakara Jakarta, 22 November 2022.

Anggoro berharap dengan revisi tersebut para kreator merasa lebih terlindungi dan nyaman mengeksplorasi potensi dari karyanya. Sebab pada era internet ini, pencurian ide baik di aplikasi streaming dan lokapasar banyak terjadi.

“Kami sebagai pembuat peraturan mohon masukan dan diskusi untuk pengaturan karya cipta yang masuk ke dunia digital dalam rangka komersialisasi,” lanjutnya.

Dalam diskusi ini dibahas tentang Non Fungible Token atau NFT yang merupakan salah satu transformasi pelindungan hak cipta di era digital. NFT merupakan aset digital yang dapat mewakili barang berharga dengan nilai tukar yang tidak bisa diganti. Transaksinya akan tercatat di dalam sebuah data di blockchain. Data tersebut berisi informasi tentang pencipta, harga dan histori kepemilikan aset NFT. 

Oleh karena itu, IGP Rahman Desyanta selaku CEO & Co-Founder Baliola memberikan edukasi mengenai NFT dan cara kerjanya serta bagaimana penerapannya dalam pengembangan seni rupa maupun seni musik kepada para seniman di Bali. 

“Tahun 2021, 567 seniman sudah diedukasi serta 167 seniman telah terdaftar di Baliola, dan mereka juga rutin memasukan karya mereka untuk terlindungi,” kata Anta. 

Lebih lanjut, Anta mengatakan bahwa NFT adalah hal penting dalam pelindungan hak cipta. Pada NFT dapat dibuktikan bahwa sebuah karya seni lebih dulu ada karena tercatat lebih awal. Ini merupakan bukti kuat dari lahirnya karya tersebut serta hal inilah yang membuat NFT menjadi teknologi enabler untuk melindungi hak cipta.

Adapun NFT dalam pembuktian karya tercatat di jaringan blockchain juga tidak dapat diedit dan dihapus. Karya cipta berbentuk Smart Contract yang dibungkus dalam bentuk sebuah token digital yang siapapun dapat membeli atau memiliki. Mereka yang memilikinya harus tunduk dengan isi smart contract di dalamnya. 

Di sisi lain, Maswaditya sebagai animator mengatakan bahwa dalam berkarya itu sebenarnya tidak ada hal yang baru. Hasil modifikasi dari karya yang sudah ada sebelumnyalah yang akan melahirkan karya baru.  

“Di era digital ini masih terdapat masalah dari karya cipta digital, di antaranya adalah tidak sedikit seniman, termasuk desainer, yang menggunakan pola amatir atau tiruan yang kurang modifikasinya dalam berkarya,” tutur Maswaditya. 

Berdasarkan hal tersebut, pentingnya pemahaman dan kesadaran akan pelindungan hak cipta diperlukan agar para seniman dapat merasa aman dan nyaman untuk berkarya juga berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk mendapatkan manfaat ekonomi. (ver/kad)



LIPUTAN TERKAIT

Sekretaris DJKI Tanamkan Tata Nilai PASTI di Jiwa PNS Kemenkumham

Pembinaan adalah sebuah kebutuhan yang mutlak untuk kemajuan Aparatur Sipil Negara (ASN). Dalam upaya meningkatkan kualitas kinerja ASN di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Biro Kepegawaian menggelar webinar pembinaan kepegawaian jabatan fungsional tertentu (JFT) di lingkungan Kemenkumham yang dilangsungkan di Hotel Grand Sahid Jakarta Kamis, 1 Desember 2022.

Kamis, 1 Desember 2022

DJKI Gelar Workshop Artificial Intelligence Bersama Anggota APEC

Bali - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM menggelar lokakarya bertajuk “Artificial Intelligence on Intellectual Property Examination” yang diselenggarakan selama lima hari di Nusa Dua Bali.

Selasa, 29 November 2022

Kemenkumham Tekankan Pentingnya Pelindungan Merek untuk UMKM

Pelindungan merek merupakan hal penting yang harus dilakukan dalam menjalankan bisnis khususnya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan bisnis rintisan berbasis digital atau startup. Hal ini karena pendaftaran tersebut memberi pelindungan hukum bagi pelaku usaha agar merek dagang atau jasanya tidak digunakan pihak lain. Selain itu, pendaftaran merek juga membuat konsumen lebih yakin terhadap kualitas produk yang dijual.

Selasa, 29 November 2022

Selengkapnya