Direktur Hak Cipta dan Desain Industri Ajak Masyarakat Papua Lindungi Kekayaan Intelektual
Papua - Melimpahnya kekayaan alam disertai dengan masyarakat yang memiliki darah seni yang kuat, menjadikan wilayah di Papua tentunya memiliki potensi kekayaan intelektual (KI) yang besar. Namun, potensi KI tersebut banyak yang tidak terlindungi secara hukum.
Hal ini lah yang mendasari Direktur Hak Cipta dan Desain Industri, Syarifuddin mengajak masyarakat Papua untuk mendaftarkan kekayaan intelektual, baik itu hak cipta, merek, paten, desain industri, ataupun indikasi geografis.
"Saya sudah tiba di tanah Papua, dan saya berkomitmen untuk terus memberikan terbaik bagi tanah ini, serta membantu melindungi semua karya cipta dan penciptanya memperoleh kesejahteraan," kata Syarifuddin pada Sosialisasi Kekayaan Intelektual di Kabupaten Biak Numfor, Jumat (30/4) waktu setempat.
Terkait hak cipta, ia mengatakan bahwa hakikat pelindungan hukum hak cipta bersifat otomatis yaitu sejak pertama kali ciptaan tersebut diwujudkan atau dipublikasikan pertama kali, maka sudah mendapatkan pelindungan hukum.
“Walau demikian, masyarakat dapat mencatatkannya ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkumham sebagai upaya untuk memperkuat legalitas dari karya yang kita miliki,” ujar Syarifuddin.
Hal ini lah yang mendasari Direktur Hak Cipta dan Desain Industri, Syarifuddin mengajak masyarakat Papua untuk mendaftarkan kekayaan intelektual, baik itu hak cipta, merek, paten, desain industri, ataupun indikasi geografis.
"Saya sudah tiba di tanah Papua, dan saya berkomitmen untuk terus memberikan terbaik bagi tanah ini, serta membantu melindungi semua karya cipta dan penciptanya memperoleh kesejahteraan," kata Syarifuddin pada Sosialisasi Kekayaan Intelektual di Kabupaten Biak Numfor, Jumat (30/4) waktu setempat.
Terkait hak cipta, ia mengatakan bahwa hakikat pelindungan hukum hak cipta bersifat otomatis yaitu sejak pertama kali ciptaan tersebut diwujudkan atau dipublikasikan pertama kali, maka sudah mendapatkan pelindungan hukum.
“Walau demikian, masyarakat dapat mencatatkannya ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkumham sebagai upaya untuk memperkuat legalitas dari karya yang kita miliki,” ujar Syarifuddin.
TAGS
#Hak CiptaLIPUTAN TERKAIT
DJKI Yakin Potensi Paten di Jawa Timur Tinggi
Jawa Timur menjadi provinsi ke sembilan pelaksanaan Patent One Stop Service dari total 33 provinsi yang akan disambangi DJKI. Kegiatan ini dilaksanakan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur pada Selasa, 23 April 2024.
Selasa, 23 April 2024
Dukung Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Paten Dalam Negeri, Patent One Stop Service Hadir di Bumi Melayu
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) bekerja sama dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Jambi menyelenggarakan kegiatan Patent One Stop Service (POSS) bagi Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Litbang), dan Pelaku Usaha demi meningkatkan jumlah permohonan serta penyelesaian paten pada 23 s.d. 25 April 2024.
Selasa, 23 April 2024
DJKI Hadir Pada Pertemuan AWGIPC ke-72
Delegasi Indonesia yang diwakili oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) menghadiri Pertemuan ASEAN Working Group on Intellectual Property Cooperation (AWGIPC) ke-72 yang diselenggarakan pada 22 s.d. 26 April 2024 di Da Nang, VietNam. AWGIPC merupakan forum pertemuan rutin antar negara anggota ASEAN yang dihadiri oleh perwakilan dari kantor kekayaan intelektual dari masing-masing negara untuk membahas ASEAN Intellectual Property Rights Action Plan (AIPRAP) 2016—2025 yang belum terlaksana atau sedang dalam pelaksanaan bersama dengan mitra dialog AWGIPC.
Senin, 22 April 2024
