Direktur Anom Wibowo Kaji Hubungan Status Priority Watch List dengan Minat Investasi Asing ke Indonesia

Jakarta - Direktur Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Anom Wibowo menyampaikan hasil kajiannya terkait dampak status Priority Watch List Indonesia pada Special 301 Report tentang fasilitas Generalized System of Preference dari Amerika Serikat terhadap minat investasi dan minat ekspor di Indonesia. Kajian dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif dengan Grounded Theory type dengan teknik coding dan analisis literatur sistematis.

“Dari hasil kajian, terlihat dampak status Priority Watch List (PWL) Indonesia terhadap aspek investasi sangat besar. Hal ini dapat dilihat dari munculnya PWL, Foreign Direct Investment (FDI) Inflow dan Investor Perception nodes dengan tingkat keterkaitan yang sangat tinggi,” paparnya di Ruang Auditorium Gedung S Kampus A Universitas Trisakti, Jakarta Barat pada 6 Desember 2023.

Anom melanjutkan bahwa penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan meneliti bagaimana pendapat pemangku kepentingan tentang pentingnya status Priority Watch List Indonesia pada special 301 report tentang fasilitas generalized system of preference dari Amerika Serikat.

“Banyak orang yang menganggap ini tidak penting tetapi bagaimana kita bisa berkontribusi dan ikut dalam kancah internasional jika kita tidak mengikuti peraturan dunia? ” ucapnya.

Dari penelitian ini, Anom menemukan bahwa para pemangku kepentingan cenderung memiliki kesamaan pandangan dalam hal aspek yang penting, khususnya pada perlunya koordinasi dari setiap pemangku kepentingan. Secara teoretis hal ini mengimplikasikan bahwa kolaborasi yang kuat dari setiap pemangku kepentingan (regulator, operator, akademisi, asosiasi, bahkan masyarakat) akan membantu mendorong penanganan masalah status Priority Watch List Indonesia

“Penelitian ini juga dilakukan demi menganalisis dan menelaah implementasi strategi yang dilakukan oleh DJKI terkait status Priority Watch List Indonesia,” tambahnya.

Sebagai informasi, pemerintah melalui DJKI dan pemangku kepentingan lainnya telah mengadakan beberapa kegiatan untuk menangani masalah PWL Indonesia, seperti upaya peningkatan kesadaran masyarakat, penyidikan dan penuntutan, penegahan produk, upaya persuasif di lokapasar agar mendaftarkan HKI, yang berimplikasi pada pembentukan hak kekayaan intelektual. Tim kekayaan intelektual yang kuat, memiliki pandangan internasional, dan dapat berkomunikasi dengan pemerintah asing akan membuka mata dunia akan keseriusan pemerintah Indonesia sehingga kelak Indonesia akan dikeluarkan dari PWL.

Penelitian ini juga telah menganalisis and meneliti peranan perdagangan melalui platform elektronik terhadap Priority Watch List Indonesia pada special 301 report tentang fasilitas generalized system of preference. Anom menemukan bahwa perdagangan melalui platform elektronik di Indonesia harus menyadari pentingnya melindungi (melalui teknologi yang digunakan) produk yang dijual di platform mereka, jika tidak ingin ditinggalkan oleh konsumen dan investor. Para pelaku usaha juga harus menjaga dan mendukung produk asli Indonesia dan produk penunjang industri strategis dalam setiap aktivitasnya.

Sebagai rekomendasi, Anom menyatakan perlunya sinergitas yang kuat antar pemangku kepentingan dalam menangani isu PWL melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan/ketersediaan teknologi, administrasi yang bersih dan jelas, dan peningkatan kesadaran masyarakat.

“Karena status PWL memiliki dampak yang sangat besar terhadap investasi dan ekspor, maka direkomendasikan untuk menurunkan peringkat PWL dengan cara meningkatkan pelindungan hak kekayaan intelektual dan daya saing produk ekspor Indonesia,” ungkap Anom. 

Dengan penelitian ini, Anom Wibowo resmi mendapatkan gelar doktor dengan nilai cumlaude dari Universitas Trisakti dari promosi doktor ilmu ekonomi konsentrasi kebijakan publik. Anom berharap hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan yang terlibat dalam sistem kekayaan intelektual.

 



LIPUTAN TERKAIT

Alat Musik Tradisional Sebagai Potensi Indikasi Geografis

Indonesia kaya akan budaya termasuk alat musik tradisional yang beragam dan unik. Setiap daerah memiliki alat musik khasnya sendiri yang mencerminkan sejarah, tradisi dan kekayaan budaya setempat. Alat musik tradisional ini memiliki potensi besar untuk dilindungi dan dikembangkan sebagai Indikasi Geografis (IG).

Kamis, 29 Februari 2024

DJKI Libatkan Masyarakat dalam Perancangan Renstra 2025 - 2029

Palembang - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menilai penting adanya perspektif masyarakat dan para pemangku kepentingan dalam pembuatan kebijakan pemerintah yang berkenaan dengan kekayaan intelektual selama lima tahun mendatang. Oleh sebab itu, pihaknya menyelenggarakan kegiatan Penghimpunan Aspirasi Publik sebagai Rancangan Awal Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Tahun 2025 – 2029 pada 28 - 29 Februari 2024 di Novotel Palembang - Hotel & Residence.

Rabu, 28 Februari 2024

DJKI Dukung Penyelenggaraan Inacraft 2024

Jakarta - INACRAFT (The Jakarta International Handicraft Trade Fair) kembali digelar di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta pada tanggal 28 Februari s.d. 3 Maret 2024. Kegiatan ini merupakan acara tahunan yang menghadirkan para pengrajin handicraft dan pemerhati bidang kerajinan yang diselenggarakan oleh Asosiasi Eksportir dan Produsen Handicraft Indonesia (ASEPHI). 

Rabu, 28 Februari 2024

Selengkapnya