"Deklarasi Bali" Sepakati Pemungutan Royalti Musik Satu Pintu Jadi Lebih Tertib dan Transparan

Bali - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) bersama Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dan 8 (delapan) Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) seperti KCI, WAMI, RAI, SELMI, PAPPRI, ARDI, ARMINDO dan SMI menyepakati ‘Deklarasi Bali’ mengenai pemungutan royalti musik sistem satu pintu, pada Jumat (26/04/2019).

Melalui Deklarasi Bali ini, disepakati bahwa LMKN menjadi satu-satunya badan yang memiliki kewenangan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti dari Pengguna yang bersifat komersial. Dimana penarikan royalti sistem satu pintu ini merupakan langkah awal dalam mewujudkan pengelolaan royalti musik yang profesional, transparan, adil dan efisien.

Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Freddy Harris mengatakan penerapan sistem satu pintu ini bertujuan agar penarikan royalti menjadi tertib. Dimana sebelumnya, masing-masing dari LMK melakukan penarikan royalti kepada pengguna lagu orang lain untuk kepentingan ekonominya.

“Sebelumnya, stakeholders bingung. Ada yang ditarik dari LMK ini dan LMK itu, ada LMKN. Jadi bingung. Sekarang sudah sepakat semuanya dalam deklarasi Bali ini hanya ada satu pintu penarikan royalti,” ujarnya.

Penarikan royalti sistem satu pintu ini mengikis dan mengakhiri silang pendapat yang terjadi selama ini diantara anggota masyarakat dalam hal penagihan (pemungutan royalti) dibeberapa daerah di Indonesia.

‘Deklarasi Bali’ menjadi tonggak bersejarah bagi perjalanan penarikan, penghimpunan dan pendistribusian royalti musik khususnya mengenai hak cipta dan hak terkait di Indonesia. Dimana LMK yang tergabung dalam deklarasi ini berkomitmen untuk menyelenggarakan sebuah pengumpulan royalti yang berorientasi pada kesejahteraan hidup pencipta dan atau pemegang hak cipta.

“Tujuan deklarasi ini untuk memberikan hak kepada para pencipta lagu, agar semakin transparan dan dapat dinikmati,” ucap Freddy Harris.

Karena selama ini royalti yang ada belum sepenuhnya dapat dirasakan manfaatnya secara utuh oleh pencipta dan atau pemegang hak cipta. Melihat potensi pendapatan royalti di Indonesia cukup besar, tetapi belum dapat seluruhnya dipungut.

"Sebenarnya potensi pendapatan royalti dalam negeri itu Rp 300 miliar. Tapi yang baru bisa ditarik Rp 70 miliar", kata Freddy.

Berdasarkan catatan LMKN, perolehan royalti musik untuk hak cipta dan hak terkait mengalami peningkatan yang sangat siginifikan sejak tahun 2016. Pada tahun 2016, LMKN berhasil mengumpulkan royalti sebanyak 22 Milyar Rupiah. Selanjutnya pada tahun 2017, terjadi peningkatan pendapatan royalti musik mencapai 36 Milyar Rupiah.

Kemudian pada akhir tahun 2018 pengumpulan royalti musik mencapai hingga mencapai 83% dengan pencapaian nilai pengumpulan royalti hingga mencapai 66 Milyar Rupiah. Merujuk pada kegiatan pengumpulan royalti tersebut terlihat progres yang sangat luar biasa.

Tingginya kepercayaan masyarakat pengguna hak cipta terhadap LMKN merupakan sebuah proses yang cukup panjang dan harus mendapatkan apresiasi. Membangun kepercayaan serta kesadaran masyarakat akan pentingnya pembayaran royalti musik di Indonesia merupakan tantangan tersendiri.


LIPUTAN TERKAIT

Miliki Prestasi dan Potensi KI, DJKI Gelar Penghimpunan Aspirasi Publik di Sulawesi Selatan

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) kembali menggelar kegiatan Penghimpunan Aspirasi Publik dalam rangka Penyusunan Rancangan Teknokratik Rencana Strategis (Renstra) DJKI Kemenkumham 2025-2029 pada tanggal 26-27 Maret 2024 di Hotel The Rinra Makassar.

Rabu, 27 Maret 2024

Indonesia Hadir Dalam WIPO Regional Meeting on Strengthening The ASEAN Regional Technology and Innovation Support Center Network

Dalam rangka mendorong pertukaran pengalaman dan praktik terbaik serta mendorong kerja sama antar negara anggota ASEAN dalam mengembangkan jaringan Technology and Innovation Support Center (TISC) nasional yang efektif dan berkelanjuntan, World Intellectual Property Organization (WIPO) dengan dukungan Japan Patent Office (JPO) menyelenggarakan WIPO Regional Meeting on Strengthening the ASEAN Regional Technology and Innovation Support Center (TISC) Network, 21 – 22 Maret 2024 di Vientiane, Laos.

Jumat, 22 Maret 2024

DJKI Terima Kunjungan Universitas Hasanuddin Bahas Peningkatan Permohonan Paten

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) menerima kunjungan perwakilan dari Universitas Hasanuddin Makassar pada Kamis, 21 Maret 2024 di Kantor DJKI, Jakarta. Kunjungan dilakukan dalam rangka untuk berdiskusi terkait upaya peningkatan permohonan paten di Universitas Hasanuddin.

Kamis, 21 Maret 2024

Selengkapnya