Cegah Insiden Siber Pada Data Negara, DJKI Tergabung Dalam KUMHAM-CSIRT

Jakarta - Direktorat Teknologi Informasi (TI) Kekayaan Intelektual (KI) Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mengikuti rapat Persiapan Pembentukan Computer Security Incident Response Team Kemenkumham (KUMHAM-CSIRT) melalui aplikasi Zoom pada Senin, (02/08/21).


Acara yang diselenggarakan oleh Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kemenkumham ini menghadirkan narasumber dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Republik Indonesia (RI) serta dihadiri oleh seluruh perwakilan dari unit eselon 1 Kemenkumham termasuk DJKI.


Dalam penjelasannya, CSIRT atau Tim Tanggap Insiden Siber merupakan sekelompok orang yang bertugas dan bertanggung jawab menangani insiden siber dalam ruang lingkup yang ditentukan, atau dalam arti lain, CIRST merupakan garda depan dalam sebuah instansi yang bertanggung jawab menangani serangan siber.


Seiring dengan meningkatnya layanan aplikasi-aplikasi berbasis elektronik, maka meningkat pula kejahatan-kejahatan atau insiden siber yang terjadi, terutama pada instansi pemerintahan. Hal ini terlihat adanya peningkatan sebanyak 71% serangan siber di sepanjang tahun 2020.


Oleh sebab itu, sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 18 Tahun 2020 serta Perintah Presiden RI pada Pidato Kenegaraan pada peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) RI ke 74 tentang ancaman kejahatan siber dan keamanan data negara, maka perlu dibentuk CSIRT pada sektor pemerintah.


Direktorat TI KI DJKI turut serta mendukung arahan Presiden tersebut dengan tergabung dalam KUMHAM-CSIRT untuk membangun lingkungan internet Indonesia yang aman, nyaman dan kondusif serta melindungi keamanan data negara dari ancaman insiden siber.


Sebagai tambahan informasi, saat ini permohonan dan pengaduan terkait KI dapat diakses secara online oleh masyarakat melalui dgip.go.id. Oleh sebab itu, keamanan data pemohon kekayaan Intelektual sangatlah penting demi memberikan pelindungan hukum terbaik.


LIPUTAN TERKAIT

DJKI Lakukan Pencanangan Pelayanan Publik Berbasis HAM

Melaksanakan pelayanan publik yang cepat, tepat, berkualitas, dan non-diskriminatif merupakan komitmen Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dalam menyelenggarakan pelayanan publik yang prima.

Senin, 25 Maret 2024

DJKI Lantik JFT Analis KI dan Arsiparis

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) melantik sejumlah pejabat fungsional tertentu (JFT) untuk jabatan arsiparis muda dan mada serta analis kekayaan intelektual pertama dan muda pada Senin, 25 Maret 2024 di Aula Oemar Seno Adjie, Jakarta Selatan. Pengambilan sumpah jabatan dari sejumlah 59 orang ini dilakukan melalui daring maupun luring.

Senin, 25 Maret 2024

Delegasi Indonesia Hadiri Pertemuan ANIEE ke-13 di Singapura

Delegasi Republik Indonesia yang dipimpin oleh Direktur Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa Anom Wibowo menghadiri pertemuan Asian Network of Intellectual Property Enforcement Expert (ANIEE) di Singapura pada Jum’at, 22 Maret 2024.

Sabtu, 23 Maret 2024

Selengkapnya