ARIPO Resmi Adopsi Sistem e-HakCipta Indonesia

Harare - Organisasi Kekayaan Intelektual Regional Afrika/African Regional Intellectual Property Organization (ARIPO) resmi mengadopsi sistem teknologi pelindungan hak cipta Indonesia, e-hakcipta. Sistem teknologi pelindungan Indonesia dinilai canggih dan dapat membantu mempermudah pelindungan hak cipta di Afrika.

Pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM dan ARIPO telah memiliki kerja sama di bidang kekayaan intelektual yang saling menguntungkan sejak 2020. Pengadopsian sistem ini merupakan hasil kerja sama tersebut.

“Tim DJKI telah melakukan instalasi sistem hak cipta dan berdiskusi tentang penyesuaian sistem ARIPO,” ujar Budhi Pratomo Mahardiko, Koordinator Pengembangan Sistem Informasi Kekayaan Intelektual, mewakili Direktur Teknologi Informasi Kekayan Intelektual pada 12 Oktober 2022 di Harare, Zimbabwe.

“Saya berharap penerapan sistem oleh ARIPO ini dapat membantu membangun database yang komprehensif dan bermanfaat bagi negara-negara anggota ARIPO untuk menginventarisasi dan melindungi HKI mereka, khususnya karya cipta,” tambahnya.

Selain itu, sistem ini juga diharapkan dapat menciptakan efisiensi dan efektivitas dalam memberikan pelayanan kekayaan intelektual melalui sistem pendaftaran hak cipta karena permohonan pencatatan selesai dalam satu hari. Ini merupakan upaya penting untuk meringankan kontribusi proyek bantuan teknis kekayaan intelektual untuk mengembangkan dan meningkatkan ekonomi di kawasan Afrika.

Sebagai informasi, sistem pencatatan hak cipta di Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan. Sistem e-HakCipta sendiri pernah mendapatkan Penghargaan TOP Inovasi Pelayanan Publik 2018 dari Kementerian Pendayaangunaan Aparatur Sipil Negara, Reformasi, dan Birokrasi melalui Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik. 

Layanan ini telah berkembang pesat jika dibandingkan pada 2015 ketika pencatatan memakan waktu sembilan bulan untuk selesai karena masih manual. Pada 2015, sistemnya diperbaiki sehingga permohonan pencatatan bisa selesai dalam 14 hari.

Pada 2018, pemohon mulai menggunakan e-HakCipta dan hanya perlu menunggu satu hari untuk pencatatan selesai. Kendati demikian sistem tersebut kini telah ditingkatkan lagi kecanggihannya sehingga dapat merilis surat pencatatan hanya dalam waktu maksimal 10 menit saja. Sistem terbaru tersebut dikenal dengan Persetujuan Otomatis Pencatatan Hak Cipta (POP HC). 



LIPUTAN TERKAIT

Sekretaris DJKI dan Direktur Merek & Indikasi Geografis Uji Kompetensi Jenjang Kepangkatan Pemeriksa Merek Madya

Sekretaris DJKI dan Direktur Merek & Indikasi Geografis menguji kompetensi kepangkatan untuk pemeriksa merek madya pada Jumat, 27 Januari 2023 di Gedung DJKI. Pengujian ini dilakukan untuk memastikan pemeriksa merek yang naik pangkat menjadi madya maupun utama memiliki kapasitas dan profesionalitas yang mumpuni untuk memberikan pelayanan publik terbaik pada masyarakat.

Jumat, 27 Januari 2023

DJKI Sita 1.668 Produk Krat Gelas Yang Dijual Tanpa Izin

Sidoarjo – Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia menerima pengaduan pelanggaran Kekayaan Intelektual (KI) tertanggal 20 Januari 2023 yang dilayangkan oleh salah satu pemilik desain industri “Krat Gelas” yang sudah terdaftar sejak tanggal 6 Februari 2020.

Jumat, 27 Januari 2023

Miliki Potensi, Jawa Timur Jadi Tujuan Pertama Konsultasi Teknis dan Pemberian Edukasi Penegakan Hukum KI

Surabaya – Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) melalui Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa menyelenggarakan kegiatan konsultasi teknis dan pemberian edukasi kepada pelaku usaha terkait pelindungan dan penegakan hukum Kekayaan Intelektual (KI), bertempat di JW Marriott Hotel Surabaya, pada Rabu 25 Januari 2023.

Rabu, 25 Januari 2023

Selengkapnya