Antusiasme Mahasiswa USU Konsultasikan Pendaftaran Paten di Kumham Goes to Campus

Medan – Ovar Leo Simatupang, salah satu mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU) menilai pelayanan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) sangat menjawab keingintahuannya tentang kekayaan intelektual (KI). Mahasiswa semester lima ini tak menyia-nyiakan kesempatan berkonsultasi mengenai dasar KI rezim paten guna keperluan penyusunan skripsinya.

“Saya sangat senang dapat bertemu langsung dengan para pakar KI, melalui konsultasi ini saya jadi paham untuk menyusun skripsi saya,” kata Ovar di acara Kumham Goes To Campus di Universitas Sumatera Utara, Medan pada 13 Oktober 2022.

Ovar juga sangat antusias menanyakan pertanyaan-pertanyaan kepada petugas layanan konsultasi KI.

"Saya sebelumnya ingin tahu paten itu apa dan perbedaan paten biasa dengan paten sederhana apa,” tanya Ovar dengan rasa antusias. 

Koordinator Permohonan dan Publikasi Paten Slamet Riyadi menjelaskan bahwa paten adalah hak eksklusif inventor atas invensi di bidang teknologi untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan invensinya.

"Pertama paten diberikan untuk invensi yang baru, mengandung langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam industri. Sementara paten sederhana diberikan untuk setiap invensi baru, pengembangan dari produk atau proses yang telah ada, dan dapat diterapkan dalam industri," jelasnya.

Lebih lanjut, Slamet juga menjelaskan paten sederhana diberikan untuk invensi yang berupa produk yang bukan sekadar berbeda ciri teknisnya, tetapi harus memiliki fungsi/kegunaan yang lebih praktis daripada invensi sebelumnya yang disebabkan bentuk, konfigurasi, konstruksi, atau komponennya yang mencakup alat, barang, mesin, komposisi, formula, senyawa, atau sistem. Paten sederhana juga diberikan untuk invensi yang berupa proses atau metode yang baru.

Tak hanya Ovar, mahasiswa lain bernama Rama Pranata juga menanyakan perbedaan klaim dalam dua jenis paten tersebut. Kemudian, dia juga ingin mengetahui pembiayaan pelindungan paten.

"Klaim paten sederhana dibatasi dengan satu klaim mandiri, sedangkan paten biasa jumlah klaimnya tidak dibatasi," terang Slamet.

Selain itu, proses teknologi dalam paten sederhana lebih sederhana dari pada proses teknologi dalam paten. Biaya pendaftaran paten untuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan pendaftaran umum juga berbeda. Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yaitu untuk permohonan paten jenis pemohon Usaha Mikro, Usaha Kecil, Lembaga Pendidikan, dan Litbang Pemerintah sebesar Rp 350.000. Sedangkan, jenis pemohon umum Rp. 1.250.000, untuk permohonan paten sederhana jenis pemohon Usaha Mikro, Usaha Kecil, Lembaga Pendidikan, dan Litbang Pemerintah Rp 200.000 dan  jenis pemohon umum Rp 800.000.

Sementara itu, konsultasi ini dilaksanakan di tengah sosialisasi Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) kepada masyarakat Medan. Ditunjuknya USU sebagai tempat sosialisasi bertujuan untuk menjaring aspirasi mahasiswa akan RUU KUHP.

Menurut Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej, dipilihnya mahasiswa sebagai target audience bukan tanpa alasan. Hal ini dikarenakan mahasiswa merupakan elemen bangsa yang kritis dan idealis yang perlu diserap aspirasinya. 

“Mahasiswa merupakan agent of change (agen perubahan) yang dapat menggerakkan perubahan untuk menuju ke dalam tatanan kehidupan yang lebih baik,” ujar pria yang karib disapa Eddy Hiariej saat memberikan sambutan di Auditorium USU.

Sebagai Informasi setelah menyelenggarakan di USU Medan, Kumham Goes to Campus rencananya juga akan dilaksanakan di Makassar, Sulawesi Selatan, Kupang, Nusa Tenggara Timur, Palangka Raya, Kalimantan Tengah, dan Bali. (dss/kad)



LIPUTAN TERKAIT

Sekretaris DJKI dan Direktur Merek & Indikasi Geografis Uji Kompetensi Jenjang Kepangkatan Pemeriksa Merek Madya

Sekretaris DJKI dan Direktur Merek & Indikasi Geografis menguji kompetensi kepangkatan untuk pemeriksa merek madya pada Jumat, 27 Januari 2023 di Gedung DJKI. Pengujian ini dilakukan untuk memastikan pemeriksa merek yang naik pangkat menjadi madya maupun utama memiliki kapasitas dan profesionalitas yang mumpuni untuk memberikan pelayanan publik terbaik pada masyarakat.

Jumat, 27 Januari 2023

DJKI Sita 1.668 Produk Krat Gelas Yang Dijual Tanpa Izin

Sidoarjo – Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia menerima pengaduan pelanggaran Kekayaan Intelektual (KI) tertanggal 20 Januari 2023 yang dilayangkan oleh salah satu pemilik desain industri “Krat Gelas” yang sudah terdaftar sejak tanggal 6 Februari 2020.

Jumat, 27 Januari 2023

Miliki Potensi, Jawa Timur Jadi Tujuan Pertama Konsultasi Teknis dan Pemberian Edukasi Penegakan Hukum KI

Surabaya – Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) melalui Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa menyelenggarakan kegiatan konsultasi teknis dan pemberian edukasi kepada pelaku usaha terkait pelindungan dan penegakan hukum Kekayaan Intelektual (KI), bertempat di JW Marriott Hotel Surabaya, pada Rabu 25 Januari 2023.

Rabu, 25 Januari 2023

Selengkapnya