12 KI Komunal Kabupaten Fakfak Menambah Daftar KIK Tercatat di Papua Barat

Manokwari – Penyusunan peta potensi ekonomi kekayaan intelektual komunal (KIK) serta pendampingan khusus inventarisasi KIK Papua Barat yang dilakukan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) berhasil mencatatkan 12  KIK yang terdiri dari 11  ekspresi budaya tradisional dan 1  pengetahuan tradisional dari Kabupaten Fakfak.

Agenda lanjutan ini dilaksanakan oleh DJKI bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) Provinsi Papua Barat dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Fakfak di Kanwil Kemenkumham Provinsi Papua Barat pada Kamis, 6 Oktober 2022.

Kepala Seksi Fasilitasi KIK dan Hubungan Antar Lembaga dan Wilayah Kabupaten Fakfak Petronela, mengatakan bahwa proses pencatatan KIK di Kabupaten Fakfak tidak sulit namun tetap membutuhkan koordinasi dengan masyarakat dan dewan adat setempat agar tidak terjadi kesalahpahaman antara pemerintah daerah dengan lembaga atau masyarakat adat. 

“Dengan pencatatan ini kita bisa memperjelas bahwa budaya yang dicatatkan bukan berarti milik personal, dinas atau masyarakat tertentu, namun pencatatan ini sebagai bukti kepedulian negara untuk melindungi budaya di seluruh Indonesia,” Ujar Petronela.

Petronela menambahkan bahwa pelindungan yang ia maksud adalah pelindungan atas klaim negara lain atau oknum yang berniat curang atau tidak adil atas penggunaan budaya milik Indonesia.

Dalam kesempatan yang sama, Koordinator Pemberdayaan KI Erni Purnamasari menegaskan kembali bahwa dengan pencatatan KIK, akan timbul nilai ekonomi dan nilai ekonomi tersebut berdampak pada ekonomi masyarakat daerah. 

“KIK sangat terkait dengan ekoturisme, pariwisata, ekonomi kreatif dan kebudayaan. Sehingga peran pemerintah daerah sangat besar untuk pemanfaatan KIK,” Jelas Erni.

Adapun 12 KIK tercatat pada agenda ini meliputi: Kalipan; Jer; Tumbyom (Lopalopa); Kabari; Nggehum; Titir; Tummour; Huer; Qpirianggah; Not magi; Ndaram Tekniha Teknihu; dan Singgoli Kapih. (AMO/SYL)



LIPUTAN TERKAIT

DJKI: Pendataan KIK Saja Tidak Cukup untuk Melestarikan Kekayaan Budaya Indonesia

Direktur Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual Lastami mengatakan bahwa upaya untuk melestarikan kekayaan intelektual komunal melalui pendataan saja tidak cukup. Lastami menegaskan perlu adanya langkah konkrit agar budaya tersebut semakin inklusif di mata masyarakat.

Senin, 24 Oktober 2022

DJKI Fasilitasi Layanan dan Pendampingan Inventarisasi KIK NTB

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memfasilitasi layanan dan pendampingan inventarisasi KI Komunal (KIK) di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB pada Kamis, 20 Oktober 2022.

Kamis, 20 Oktober 2022

Tari Tor Tor dan Tari Monsak Hoda Hoda Terima Surat Pencatatan KIK

Pelindungan kekayaan intelektual komunal (KIK) Provinsi Sumatera Utara yaitu Tari Tor Tor Pangurason dan Tari Monsak Hoda-Hoda telah dicatatkan. Surat pencatatan inventarisasi telah diserahkan oleh Tim Penyusunan Peta Potensi KIK Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) kepada Kepala Bidang Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Samosir Iranaya Simbolon pada Kamis, 6 Oktober 2022.

Kamis, 6 Oktober 2022

Selengkapnya