Melalui Artificial Intelligence, Ditjen KI wujudkan pelayanan publik yang cepat, tepat, terukur dan ekonomis
Yogyakarta – Direktorat Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual menggelar Focus Group Discussion (FGD) membahas mengenai Artificial Intelligence dan Blockchain Technology pada tanggal 24 s.d. 26 Maret 2021 bertempat di Hotel Marriot, Yogyakarta.
Dalam penyampaian laporannya, Direktur Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual, Sucipto, menyampaikan, “Pelaksanaan FGD perlu dilakukan perencanaan yang mengedepankan mitigasi resiko dalam mewujudkan pelayanan publik digital. Adapun Artificial Intelligen dan Blockchain Technology adalah salah satu rencana dan harapan untuk memberikan pelayanan publik yang cepat, tepat, terukur dan ekonomis dan tentunya hal ini perlu mengedapankan tertib administrasi, substansi, hukum,” tandasnya.
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual menyambut baik rencana Direktorat Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual untuk membangun Artificial Intelligence karena “Terdapat 5 (lima) area langkah yang cukup strategis dalam mewujudkan The Best IP Office in The World yaitu Pendaftaran KI Online, Sistem Manajemen Kualitas, Pendaftaran KI Tepat waktu, Fasilitas Informasi dan Pengembangan KI, serta Pusat Data KI. Kelima area ini diharapkan mampu meningkatkan performa DJKI menuju The Best IP Office In The World”, arahan Bapak Freddy Harris, Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual saat membuka Focus Group Discussion tanggal 24 Maret 2021.
Sebagai salah satu langkah mewujudkan pelayanan publik pendaftaran kekayaan intelektual online melalui platform modern yang dikelola Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, masyarakat dapat mengakses dan menggunakan aplikasi berbasis online anywhere dan anytime tanpa harus datang ke kantor DJKI, demikian halnya dengan pemeriksa yang dimudahkan dengan teknologi informasi sehingga mereka dapat bekerja anywhere dan anytime dengan perangkat terkoneksi internet yang dimiliki.
“Artificial Technology merupakan platform yang menggunakan kecerdasan digital baik itu secara audio dan visual yang dapat membantu pemeriksa KI working from anywhere, anytime secara efektif dan efisien. Contoh Artificial intelligence yang sederhana saja adalah bagaimana komputer mampu memilih satu dari sepuluh pilihan dan memutuskan mana yang terbaik. Orang melihat AI hanya sebuah server, atau kumpulan data server, padahal teknologi AI telah berkembang, dan sudah dapat memutuskan., “jelas Freddy Harris.
Bicara tentang Blochchain Technology, pertama kali teknologi ini dikembangkan oleh bitcoin, teknologi yang digunakan sebagai sistem penyimpanan data digital yang terhubung melalui kriptografi sehingga seluruh transaksi menjadi lebih aman dan transfparan dan otomatis dapat meminimalisasir penyelewengan data.
Kegiatan FGD dihadiri oleh beberapa narasumber yang berasal dari Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Komunikasi dan Informatika, BPPT, IBM, memberikan paparan-paparan yang sangat bermanfaat bagi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam mewujudkan pelayanan publik yang cepat, tepat, terukur dan ekonomis.
Dalam penyampaian laporannya, Direktur Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual, Sucipto, menyampaikan, “Pelaksanaan FGD perlu dilakukan perencanaan yang mengedepankan mitigasi resiko dalam mewujudkan pelayanan publik digital. Adapun Artificial Intelligen dan Blockchain Technology adalah salah satu rencana dan harapan untuk memberikan pelayanan publik yang cepat, tepat, terukur dan ekonomis dan tentunya hal ini perlu mengedapankan tertib administrasi, substansi, hukum,” tandasnya.
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual menyambut baik rencana Direktorat Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual untuk membangun Artificial Intelligence karena “Terdapat 5 (lima) area langkah yang cukup strategis dalam mewujudkan The Best IP Office in The World yaitu Pendaftaran KI Online, Sistem Manajemen Kualitas, Pendaftaran KI Tepat waktu, Fasilitas Informasi dan Pengembangan KI, serta Pusat Data KI. Kelima area ini diharapkan mampu meningkatkan performa DJKI menuju The Best IP Office In The World”, arahan Bapak Freddy Harris, Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual saat membuka Focus Group Discussion tanggal 24 Maret 2021.
Sebagai salah satu langkah mewujudkan pelayanan publik pendaftaran kekayaan intelektual online melalui platform modern yang dikelola Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, masyarakat dapat mengakses dan menggunakan aplikasi berbasis online anywhere dan anytime tanpa harus datang ke kantor DJKI, demikian halnya dengan pemeriksa yang dimudahkan dengan teknologi informasi sehingga mereka dapat bekerja anywhere dan anytime dengan perangkat terkoneksi internet yang dimiliki.
“Artificial Technology merupakan platform yang menggunakan kecerdasan digital baik itu secara audio dan visual yang dapat membantu pemeriksa KI working from anywhere, anytime secara efektif dan efisien. Contoh Artificial intelligence yang sederhana saja adalah bagaimana komputer mampu memilih satu dari sepuluh pilihan dan memutuskan mana yang terbaik. Orang melihat AI hanya sebuah server, atau kumpulan data server, padahal teknologi AI telah berkembang, dan sudah dapat memutuskan., “jelas Freddy Harris.
Bicara tentang Blochchain Technology, pertama kali teknologi ini dikembangkan oleh bitcoin, teknologi yang digunakan sebagai sistem penyimpanan data digital yang terhubung melalui kriptografi sehingga seluruh transaksi menjadi lebih aman dan transfparan dan otomatis dapat meminimalisasir penyelewengan data.
Kegiatan FGD dihadiri oleh beberapa narasumber yang berasal dari Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Komunikasi dan Informatika, BPPT, IBM, memberikan paparan-paparan yang sangat bermanfaat bagi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam mewujudkan pelayanan publik yang cepat, tepat, terukur dan ekonomis.
TAGS
LIPUTAN TERKAIT
Dirjen KI Tegaskan Percepatan Layanan dan Pelindungan KI
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Hermansyah Siregar menegaskan komitmen Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum untuk memperkuat pelindungan Kekayaan Intelektual (KI) melalui percepatan layanan publik yang terukur, transparan, dan berbasis kepastian hukum. Penegasan tersebut disampaikan dalam rapat pimpinan bersama jajaran di ruang rapat Dirjen KI, Kamis, 22 Januari 2026.
Kamis, 22 Januari 2026
DJKI Catat 407 Ribu Permohonan KI & Raih Prestasi Strategis 2025
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum, mencatat sebanyak 412.243 permohonan Kekayaan Intelektual (KI) yang telah diajukan sepanjang 1 Januari – 31 Desember 2025, menegaskan meningkatnya kesadaran pelindungan KI di masyarakat Indonesia. Data tersebut mencakup permohonan Merek 153.351, Paten 15.192, Desain Industri 8.649, Hak Cipta 229.795, Indikasi Geografis 37, DTLST 9, dan Rahasia Dagang 18 permohonan. Adapun sebanyak 429.343 penyelesaian permohonan KI telah diselesaikan DJKI selama tahun 2025.
Selasa, 20 Januari 2026
Dirjen KI Terima Audiensi Kanwil Jabar Bahas Target 2026
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Hermansyah Siregar, menegaskan pentingnya penyelarasan strategi pusat dan daerah untuk memastikan target kinerja kekayaan intelektual (KI) tahun 2026 tercapai secara optimal. Penegasan tersebut disampaikan saat menerima audiensi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat di Gedung Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Jakarta Selatan, Kamis, 15 Januari 2026.
Kamis, 15 Januari 2026
