Kembangkan SDM, TI DJKI Selenggarakan Pelatihan Teknis System Analyst And Design

Jakarta - Dalam rangka mewujudkan kantor Kekayaan Intelektual (KI) terbaik, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) mengembangkan sistem informasi modern dan handal yang dapat mempermudah masyarakat dalam mendaftarkan sendiri permohonan KI, dengan prinsip anytime anywhere. 

Dengan membangun pelayanan publik berbasis online yang mudah, terukur, cepat dan memenuhi harapan masyarakat, DJKI menghadirkan aplikasi Intellectual Property Online (IPROLINE).

Selain mempersiapkan sebuah sistem informasi yang terkini, hal lain yang perlu dipersiapkan adalah peningkatan kualitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dalam mendukung kinerja DJKI yang lebih cepat, akurat dan akuntabel.

Oleh sebab itu, Direktorat Teknologi Informasi (TI) KI menyelenggarakan kegiatan Pelatihan Teknis Bidang Teknologi Informasi: System Analyst And Design yang berlangsung dari tanggal 28 s.d. 30 April 2021 di Hotel Royal Kuningan, Jakarta (28/4/2021). 

System Analyst and Design adalah pelatihan bidang TI yang diikuti oleh pegawai di lingkungan Direktorat TI KI, dengan harapan peserta dapat menganalisa kebutuhan sistem, menentukan dan menyusun model bisnis, struktur data dan sistem yang akan dikembangkan.

Direktur TI KI, Sucipto menghimbau agar pelatihan ini dapat dimanfaatkan dengan sungguh-sungguh, sehingga ilmu yang didapatkan dapat diimplementasikan dan diaplikasikan dengan baik.

“Terdapat filosofi jawa yang dapat diimplementasikan dalam hidup, untuk kegiatan ini tidak bisa berjalan tanpa tata, titi, titis, tatas, dan tutug," kata Sucipto.

Di mana Tata memiliki makna yaitu perencanaan, yang tertata dengan baik. Titi memiliki makna yaitu diteliti dahulu, untuk diteliti perencanaan dari kegiatan ini. Titis adalah tepat sasaran. Tatas dimaksud agar dapat dilaksanakan dengan baik pelatihan ini. Tutug, yaitu setelah dilaksanakan harus diselesaikan dan ditutup, mulai dari laporan akhir hingga penyelesaiannya,” lanjutnya.

Menurut Sucipto, bahwa semua pekerjaan ini tidak ada yang sulit, jika kita punya komitmen untuk menjalankan dan melaksanakannya dengan baik serta menerapkan tata nilai PASTI yaitu Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan dan Inovatif.

“Tolong dipahami tata nilai PASTI, pasti yaitu benar-benar profesional, akuntabilitas, dimana yang kita kerjakan agar dapat dipertanggung jawabkan, sinergi yaitu kerukunan yang harus kita jalankan dengan baik, transparansi dalam keterbukaan informasi publik, inovasi artinya diharapkan agar terus selalu berinovasi, memiliki ide, gagasan untuk mewujudkan the best ip office,” terang Sucipto.

Adapun kegiatan ini diikuti oleh 18 orang pegawai Jabatan Fungsional Tetap (JFT) dan Jabatan Fungsional Umum (JFU) serta mendapat pelatihan dari tenaga pengajar khusus bidang teknologi informasi. (ver/amh)








TAGS

LIPUTAN TERKAIT

Dirjen KI Tegaskan Percepatan Layanan dan Pelindungan KI

Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Hermansyah Siregar menegaskan komitmen Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum untuk memperkuat pelindungan Kekayaan Intelektual (KI) melalui percepatan layanan publik yang terukur, transparan, dan berbasis kepastian hukum. Penegasan tersebut disampaikan dalam rapat pimpinan bersama jajaran di ruang rapat Dirjen KI, Kamis, 22 Januari 2026.

Kamis, 22 Januari 2026

DJKI Catat 407 Ribu Permohonan KI & Raih Prestasi Strategis 2025

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum, mencatat sebanyak 412.243 permohonan Kekayaan Intelektual (KI) yang telah diajukan sepanjang 1 Januari – 31 Desember 2025, menegaskan meningkatnya kesadaran pelindungan KI di masyarakat Indonesia. Data tersebut mencakup permohonan Merek 153.351, Paten 15.192, Desain Industri 8.649, Hak Cipta 229.795, Indikasi Geografis 37, DTLST 9, dan Rahasia Dagang 18 permohonan. Adapun sebanyak 429.343 penyelesaian permohonan KI telah diselesaikan DJKI selama tahun 2025.

Selasa, 20 Januari 2026

Dirjen KI Terima Audiensi Kanwil Jabar Bahas Target 2026

Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Hermansyah Siregar, menegaskan pentingnya penyelarasan strategi pusat dan daerah untuk memastikan target kinerja kekayaan intelektual (KI) tahun 2026 tercapai secara optimal. Penegasan tersebut disampaikan saat menerima audiensi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat di Gedung Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Jakarta Selatan, Kamis, 15 Januari 2026.

Kamis, 15 Januari 2026

Selengkapnya