DTLST dan Desain Industri: Bedanya Apa Sih?

Jakarta – Di tengah perkembangan teknologi dan industri kreatif, dua rezim Kekayaan Intelektual (KI) yang kerap menimbulkan kebingungan adalah Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST) dan Desain Industri. Meskipun sama-sama dilindungi sebagai bentuk kekayaan intelektual, keduanya memiliki ruang lingkup, objek pelindungan, serta mekanisme yang berbeda. Pemahaman yang tepat menjadi kunci agar pendesain tidak salah arah dalam melindungi karyanya.

DTLST adalah kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu sirkuit terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan sirkuit terpadu.

Desain ini menjadi jantung dari kinerja perangkat elektronik modern mulai dari ponsel, komputer, hingga peralatan rumah tangga pintar. Contoh nyata DTLST adalah desain tata letak chip prosesor pada smartphone. Susunan transistor, resistor, dan kapasitor yang sangat rapat dan kompleks di dalam chip inilah yang masuk kategori DTLST, bukan bentuk luar chip tersebut.

Pelindungan hukum atas DTLST di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000, dengan jangka waktu 10 tahun sejak pertama kali dieksploitasi secara komersial atau sejak tanggal penerimaan permohonan.

“Kesalahan umum yang sering dijumpai adalah mengira layout papan sirkuit tercetak (PCB) termasuk dalam objek DTLST, padahal itu bukan”. jelas Umi, Pemeriksa Paten Ahli Muda DJKI. Selasa (9/9/2025).

Berbeda dengan DTLST, Desain Industri merujuk pada kreasi bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis dan warna yang memberikan kesan estetis pada suatu produk. Fokusnya berada pada tampilan luar yang dapat memengaruhi preferensi konsumen.

Contoh Desain Industri adalah desain bodi kendaraan listrik, bentuk unik botol minuman, motif kain modern, atau bentuk casing ponsel. Semua ini dilindungi karena aspek estetikanya, bukan fungsi teknisnya.

Pelindungan hukum Desain Industri diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000, dengan jangka waktu 10 tahun sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran.

Sementara itu, Kris, Pemeriksa Desain Industri Madya DJKI, menegaskan bahwa Desain Industri memiliki peran vital dalam membangun daya tarik produk di pasar.

“Seringkali konsumen memilih suatu produk bukan hanya karena fungsinya, tetapi juga karena tampilannya. Di sinilah Desain Industri menjadi faktor pembeda. Kalau DTLST bicara tentang ‘otak’ dari perangkat elektronik, Desain Industri lebih kepada ‘wajah’ yang pertama kali dilihat konsumen,” terang Kris.

Perbedaan keduanya dapat dilihat dari objek dan tujuan perlindungannya DTLST,  melindungi struktur internal chip/IC yang bersifat teknis dan kompleks. sedangkan Desain Industri, melindungi penampilan luar produk yang bersifat estetis dan menarik secara visual. Hak Desain Industri yang diberikan untuk desain industri yang Baru, sedangkan Hak DTLST diberikan untuk yang orisinal.

Memahami perbedaan ini penting agar pendesain atau pelaku usaha dapat mengajukan permohonan ke DJKI. Dengan begitu, pelindungan hukum yang diperoleh akan tepat sasaran, baik untuk mengamankan nilai teknis inovasi maupun nilai estetika suatu produk.

Pemerintah juga telah menetapkan tarif pendaftaran yang relatif terjangkau untuk kedua rezim, khususnya bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK), lembaga pendidikan, serta lembaga penelitian, guna mendorong semakin banyak pelaku industri memanfaatkan sistem KI untuk meningkatkan daya saing.

DTLST dan Desain Industri adalah dua sisi penting dari inovasi: teknologi yang efisien di dalam, dan tampilan yang menarik di luar. Keduanya bukan untuk dipertentangkan, melainkan saling melengkapi dalam membangun ekosistem inovasi dan industri kreatif yang kuat. (MRW/IWM)

 



TAGS

#KI Umum

LIPUTAN TERKAIT

Pelaku Usaha Kini Bisa Daftarkan Merek Sendiri, UMK Dapat Tarif Khusus

Pelaku usaha kini dapat mengajukan permohonan pendaftaran merek secara mandiri melalui layanan digital Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI. Layanan ini dihadirkan untuk mempermudah akses masyarakat terhadap pelindungan hukum merek sekaligus mempercepat proses administrasi tanpa perlu datang langsung ke kantor layanan. Transformasi ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif dan berdaya saing.

Rabu, 21 Januari 2026

DJKI Siapkan Perluasan Layanan di MPP DKI Jakarta

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI Kementerian Hukum berencana membuka layanan kekayaan intelektual (KI) di Mal Pelayanan Publik (MPP) DKI Jakarta. Rencana tersebut dibahas dalam kegiatan audiensi dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi DKI Jakarta yang dilaksanakan pada Rabu, 21 Januari 2026.

Rabu, 21 Januari 2026

Langkah 5 Menit Catatkan Hak Cipta melalui POP HC

Pencatatan hak cipta kini dapat dilakukan secara cepat dan sederhana melalui layanan Persetujuan Otomatis Permohonan Hak Cipta (POP HC). Melalui sistem ini, pencatatan hak cipta dapat diselesaikan dalam waktu di bawah lima menit selama data dan dokumen yang diajukan telah lengkap dan sesuai ketentuan.

Rabu, 21 Januari 2026

Selengkapnya