DJKI Terima Audiensi PP Muhammadiyah, Bahas Penguatan KI di Lingkungan Pendidikan

Jakarta - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) menerima audiensi perwakilan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah di gedung DJKI pada 11 Juni 2026. Agenda tersebut bertujuan membahas peluang kerja sama dalam penguatan ekosistem kekayaan intelektual (KI) di lingkungan pendidikan Muhammadiyah.

Dalam pertemuan tersebut, Agus Suradika selaku perwakilan PP Muhammadiyah menyampaikan bahwa Muhammadiyah memiliki potensi KI yang besar yang berasal dari berbagai sektor, antara lain pendidikan, penelitian, kesehatan, kewirausahaan, dan teknologi yang berkembang di lingkungan Muhammadiyah. Potensi tersebut perlu didukung melalui peningkatan pemahaman serta akses terhadap layanan KI agar dapat memberikan manfaat yang lebih luas.

"Kami berharap kerja sama yang akan dibangun dengan DJKI dapat mendukung percepatan layanan dan peningkatan pemanfaatan KI di lingkungan Muhammadiyah," ujar Agus.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Jenderal KI Hermansyah Siregar, menyampaikan bahwa kerja sama dengan Pimpinan Pusat Muhammadiyah merupakan langkah strategis untuk menjangkau seluruh unsur Muhammadiyah. Menurutnya, pendekatan melalui organisasi induk akan mempermudah koordinasi sekaligus memastikan berbagai unit pendidikan dan organisasi di bawah Muhammadiyah dapat berinteraksi dengan Kementerian Hukum, khususnya dalam pemanfaatan layanan KI.

"Kalau dilakukan satu per satu, bisa jadi ada yang tertinggal. Namun, melalui Pimpinan Pusat Muhammadiyah, arahan dapat disampaikan kepada seluruh unit di bawahnya sehingga paling tidak mereka mengetahui dan dapat berinteraksi dengan Kementerian Hukum," ujar Hermansyah.

Hermansyah melanjutkan, dengan adanya kerja sama tersebut sekaligus dapat menjadi payung kolaborasi yang membuka peluang lebih luas bagi pengembangan dan pelindungan KI di lingkungan Muhammadiyah. Tidak hanya itu, Ia juga menekankan pentingnya menanamkan pemahaman mengenai KI sejak dini sebagai bagian dari upaya membangun budaya inovasi dan penghargaan terhadap hasil karya KI.

Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak juga membahas potensi kerja sama antara Kementerian Hukum dan Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang direncanakan akan dituangkan dalam Nota Kesepahaman (MoU) sebagai payung kerja sama. Sebagai tindak lanjut, akan dijajaki penyusunan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara DJKI dengan majelis atau unit terkait di lingkungan Pimpinan Pusat Muhammadiyah guna mendukung implementasi program KI secara lebih luas.