DJKI Gelar Diseminasi Kekayaan Intelektual Untuk Pelaku Ekonomi Kreatif
Tangerang - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menggelar Diseminasi Kekayaan Intelektual untuk pelaku ekonomi kreatif.
Diseminasi ini dilakukan untuk memberikan pemahaman mengenai kekayaan intelektual (KI) kepada para pelaku ekonomi kreatif, mengingat kesadaran untuk melindungi inovasi dan kreatifitasnya masih rendah terhadap KI.
Hal tersebut disampaikan Direktur Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual, Daulat P. Silitonga saat membuka acara yang digelar di Hotel Novotel, Rabu (7/4/2021).
"Padahal kekayaan intelektual dapat menjadi aset tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi," kata Daulat.
Menurutnya, KI seperti paten, hak cipta, merek, indikasi geografis, rahasia dagang maupun desain industri perlu dilindungi.
“Karenanya, melindungi produk industri kreatif dengan cara mendaftarkan KI-nya ke DJKI akan meningkatkan nilai ekonomi suatu produk atau jasa, dan membuat Indonesia mempunyai daya saing yang kuat dalam menghadapi pasar global,” ungkap Daulat.
Ia mencontohkan pendaftaran merek, bahwa merek berfungsi sebagai alat promosi, tanda pengenal produk, dan mendongkrak nilai jual aset perusahaan.
"Merek terdaftar juga untuk menghindari persaingan usaha tidak sehat dan melindungi konsumen agar tidak keliru membeli produk," ucap Daulat.
Daulat juga menyampaikan kepada pelaku usaha bahwa pendaftaran permohonan KI saat ini sudah mudah karena dilakukan secara daring.
"Pendaftaran KI online membuat mudah, cepat dan praktis, karena dapat diakses kapan saja dan di mana saja selama memiliki jaringan internet," ucapnya.
Dengan kemudahan-kemudahan yang telah difasilitasi oleh DJKI tersebut, pelaku usaha tidak perlu khawatir lagi ketika akan mendaftarkan kekayaan intelektualnya.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Seksi Diseminasi dan Promosi, Juara Pahala Marbun menyampaikan kurangnya pemahaman masyarakat tentang KI dapat dilihat dari maraknya pemanfaatan karya musik, gambar, fotografi yang beredar di internet dengan tanpa izin.
Oleh karenanya, diseminasi yang dihadiri oleh 75 orang peserta dari generasi muda milenial yang lekat dengan gadget dan pelaku usaha UMKM ini dapat memahami pentingnya pelindungan KI.
Diseminasi ini dilakukan untuk memberikan pemahaman mengenai kekayaan intelektual (KI) kepada para pelaku ekonomi kreatif, mengingat kesadaran untuk melindungi inovasi dan kreatifitasnya masih rendah terhadap KI.
Hal tersebut disampaikan Direktur Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual, Daulat P. Silitonga saat membuka acara yang digelar di Hotel Novotel, Rabu (7/4/2021).
"Padahal kekayaan intelektual dapat menjadi aset tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi," kata Daulat.
Menurutnya, KI seperti paten, hak cipta, merek, indikasi geografis, rahasia dagang maupun desain industri perlu dilindungi.
“Karenanya, melindungi produk industri kreatif dengan cara mendaftarkan KI-nya ke DJKI akan meningkatkan nilai ekonomi suatu produk atau jasa, dan membuat Indonesia mempunyai daya saing yang kuat dalam menghadapi pasar global,” ungkap Daulat.
Ia mencontohkan pendaftaran merek, bahwa merek berfungsi sebagai alat promosi, tanda pengenal produk, dan mendongkrak nilai jual aset perusahaan.
"Merek terdaftar juga untuk menghindari persaingan usaha tidak sehat dan melindungi konsumen agar tidak keliru membeli produk," ucap Daulat.
Daulat juga menyampaikan kepada pelaku usaha bahwa pendaftaran permohonan KI saat ini sudah mudah karena dilakukan secara daring.
"Pendaftaran KI online membuat mudah, cepat dan praktis, karena dapat diakses kapan saja dan di mana saja selama memiliki jaringan internet," ucapnya.
Dengan kemudahan-kemudahan yang telah difasilitasi oleh DJKI tersebut, pelaku usaha tidak perlu khawatir lagi ketika akan mendaftarkan kekayaan intelektualnya.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Seksi Diseminasi dan Promosi, Juara Pahala Marbun menyampaikan kurangnya pemahaman masyarakat tentang KI dapat dilihat dari maraknya pemanfaatan karya musik, gambar, fotografi yang beredar di internet dengan tanpa izin.
Oleh karenanya, diseminasi yang dihadiri oleh 75 orang peserta dari generasi muda milenial yang lekat dengan gadget dan pelaku usaha UMKM ini dapat memahami pentingnya pelindungan KI.
TAGS
LIPUTAN TERKAIT
KBP Kabulkan Banding Koreksi Paten Nokia dan Nippon Soda
Jakarta - Komisi Banding Paten (KBP) Republik Indonesia (RI) menggelar sidang terbuka untuk dua permohonan banding yang diajukan Nokia Technologies OY dan Nippon Soda Co., Ltd. yang berlangsung pada 13 Januari 2026 di Gedung Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.
Selasa, 13 Januari 2026
Menteri Hukum Lantik Tiga Pimpinan Tinggi DJKI
Kementerian Hukum Republik Indonesia (Kemenkum RI) menggelar Pelantikan dan Serah Terima Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama pada Kamis, 8 Januari 2026, di Graha Pengayoman, Jakarta. Pelantikan tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Hukum Supratman Andi Agtas.
Kamis, 8 Januari 2026
Pelantikan Pejabat Fungsional DJKI, Wujud Penguatan Layanan KI yang Profesional
Jakarta - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI menggelar pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan fungsional Pemeriksa Paten Ahli Madya, Pemeriksa Merek Ahli Madya, serta Analis Hukum Ahli Pertama. Pelantikan ini dipimpin langsung oleh Sekretaris DJKI Andrieansjah pada Selasa, 6 Januari 2026 di Kantor DJKI.
Selasa, 6 Januari 2026
TAG TERPOPULER
#Merek #KI Komunal #Paten #Hak Cipta #Indikasi Geografis #Desain Industri #Penegakan Hukum #KI Umum #DTLST & Rahasia Dagang #Sekretariat #Teknologi Informasi #Kerja Sama & EdukasiLIPUTAN TERBARU
Kementerian Hukum Mulai Godok Regulasi Teknis Pengumpulan Data Lagu dan Musik untuk Royalti
Senin, 12 Januari 2026
KBP Kabulkan Banding Koreksi Paten Nokia dan Nippon Soda
Selasa, 13 Januari 2026
Pemerintah Perbaiki Tata Kelola Royalti Musik Melalui Permenkum Baru
Selasa, 13 Januari 2026
