Jakarta - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI memperkuat sinergi dengan Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH) untuk membangun ekosistem kekayaan intelektual (KI), mulai dari pengembangan inovasi hingga pemanfaatan hasil riset. Hal ini dibahas dalam audiensi bersama jajaran pimpinan universitas, perwakilan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM), serta pengelola Sentra KI dari sejumlah perguruan tinggi.
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Hermansyah Siregar dalam kesempatannya menjelaskan tiga pilar ekosistem KI, yakni penciptaan atau inovasi, registrasi dan pelindungan, serta komersialisasi. Ia menjelaskan bahwa DJKI menjalankan fungsi registrasi dan pelindungan hukum KI, sekaligus mendorong penguatan sisi hulu dan hilir melalui kolaborasi dengan perguruan tinggi, pemerintah daerah, dan pelaku industri.
“Penguatan ekosistem KI di perguruan tinggi perlu dibangun melalui peningkatan kapasitas Sentra KI dan sumber daya manusianya. Kami ingin kurikulum KI tidak hanya membahas penyusunan paten, tetapi juga mencakup aspek pengembangan dan komersialisasi, sehingga perguruan tinggi memiliki bekal yang lebih utuh dalam mengelola hasil risetnya,” ujar Hermansyah dalam audiensi yang berlangsung di sela kegiatan FBPI 2026 di Jakarta Convention Centre pada 4 November 2026.
Saat ini, jumlah Sentra KI di Indonesia mencapai 1.399, meningkat dari 426 pada akhir 2025. DJKI akan menyusun penilaian tingkat maturitas Sentra KI sebagai dasar menentukan pola pembinaan sesuai kebutuhan masing-masing institusi. Penguatan kapasitas juga didorong melalui jejaring Technology and Innovation Support Center (TISC) yang dikembangkan World Intellectual Property Organization (WIPO). Keikutsertaan dalam jejaring ini memberikan akses terhadap sumber informasi, perpustakaan digital, dan modul pembelajaran KI.
DJKI juga mendorong integrasi kurikulum KI di perguruan tinggi. Sebagai langkah awal, DJKI akan mengonsolidasikan kebutuhan teknis dengan 26 PTN-BH untuk menyiapkan nota kesepahaman (MoU) yang mencakup pengembangan kurikulum serta partisipasi dalam jejaring TISC. Proses ini akan diawali dengan pertemuan teknis antarpihak sebelum dilanjutkan dengan penandatanganan MoU bersama pimpinan PTN-BH.
Upaya menghubungkan hasil riset dengan kebutuhan industri turut dilakukan melalui pengembangan IP Bridge. Platform ini dirancang sebagai penghubung inventor dan kreator dengan industri, dengan informasi teknologi dan invensi yang dikurasi DJKI berdasarkan kesiapan komersialisasinya. DJKI juga menyiapkan portal Sentra KI untuk memperkuat pengelolaan informasi dan pemantauan perkembangan Sentra KI di perguruan tinggi.
Ketua LPPM Universitas Negeri Semarang, Prof. Dr. R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., menyambut positif pengembangan IP Bridge. Menurutnya, keterhubungan antara perguruan tinggi dan industri selama ini masih menjadi tantangan dalam pemanfaatan hasil penelitian.
“Selama ini belum ada konektivitas antara perguruan tinggi dengan industri. Dengan adanya IP Bridge, produk-produk hasil riset kami bisa dimasukkan ke dalam platform tersebut sehingga ada titik temu dengan industri,” ucapnya.
Audiensi juga membahas kebijakan pencatatan hak cipta bertarif Rp0 yang telah memperoleh persetujuan Menteri Keuangan untuk diperluas ke 19 jenis ciptaan sesuai Pasal 40 Undang-Undang Hak Cipta. Perluasan ini diharapkan memudahkan perguruan tinggi mencatatkan karya ilmiah, termasuk skripsi, tesis, disertasi, dan hasil penelitian lainnya. Pencatatan menjadi salah satu upaya mendokumentasikan kepemilikan karya sekaligus mendukung pelindungan hak cipta.
Sejumlah perguruan tinggi turut menyampaikan masukan terkait kebutuhan lokakarya penyusunan atau drafting paten bagi staf Sentra KI dan LPPM, serta mekanisme pengajuan pemeliharaan paten bertarif Rp0 secara kolektif melalui integrasi kode perguruan tinggi. Masukan tersebut menjadi bahan pengembangan layanan dan pendampingan DJKI agar pengelolaan KI di lingkungan akademik semakin efektif.
Melalui sinergi ini, perguruan tinggi diharapkan semakin mampu mengidentifikasi dan melindungi potensi KI dari hasil penelitian maupun karya sivitas akademika. Pelindungan melalui pencatatan hak cipta dan pendaftaran paten, merek, desain industri, serta bentuk KI lainnya menjadi fondasi penting agar inovasi memiliki kepastian hukum dan dapat dikembangkan untuk memberikan manfaat yang lebih luas.
Modernisasi regulasi hak cipta dan tata kelola royalti digital menjadi agenda penting Indonesia dalam menghadapi perkembangan industri kreatif lintas negara. Hal tersebut disampaikan Direktur Hak Cipta dan Desain Industri Agung Damarsasongko saat memberikan keynote speech dalam China-Indonesia Cultural Industry Exchange Symposium di Gedung World Capital Tower, Jakarta, 13 November 2026.
Jumat, 13 November 2026
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI Kementerian Hukum merekomendasikan penutupan empat situs yang diduga melakukan pelanggaran hak cipta terhadap permainan Point Blank milik PT Zepetto Interactive Indonesia. Rekomendasi tersebut merupakan hasil rapat verifikasi terhadap lima permohonan yang mencakup tujuh situs, yang dilaksanakan Direktorat Penegakan Hukum DJKI pada Jumat 13 November 2026.
Jumat, 13 November 2026
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI Kementerian Hukum menerima kunjungan delegasi National Copyright Administration of the People’s Republic of China (NCAC) untuk bertukar pandangan mengenai sistem pelindungan dan penegakan hukum hak cipta di kedua negara. Pertemuan yang berlangsung di ruang rapat lantai 10 gedung DJKI, Jakarta, 13 November 2026, membahas sejumlah isu strategis, mulai dari pengelolaan royalti, pelanggaran hak cipta di ruang digital, hingga tantangan pelindungan karya di tengah perkembangan kecerdasan buatan (AI).
Jumat, 13 November 2026