Bahan ORTA DJKI, Plt. Dirjen KI bersama Pimpinan Tinggi Pratama Adakan Rapim

Jakarta - Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Plt. Dirjen KI) bersama seluruh Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) mengadakan rapat pimpinan (rapim) pada Selasa 28 Februari 2023 di Ruang Rapat Dirjen KI.

Dalam rapim tersebut, Plt. Dirjen KI Razilu membahas mengenai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Di mana dalam Perpres tersebut, diantaranya mengatur mengenai perubahan Organisasi dan Tata Kerja (ORTA) di lingkungan DJKI.

“Bahwa Direktorat Jenderal ini tidak boleh lebih dari enam direktorat dan satu sekretariat. Berarti ada tujuh pimpinan tinggi pratama,” kata Razilu.

Adapun susunan perubahan ORTA DJKI seperti yang tertuang dalam pasal 30 Perpres No. 18 Tahun 2023 Tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut:

Unit Eselon II Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

1. Sekretariat
   I. Bagian Program dan Pelaporan

   - Subbagian Penyusunan Rencana Anggaran

   - Subbagian Evaluasi dan Pelaporan

   II. Bagian Keuangan

   - Subbagian Pelaksanaan Anggaran

   - Subbagian Akuntansi Pelaporan dan PNBP

   III. Bagian Kepegawaian

   - Subbagian Umum dan Pengembangan Pegawai

   - Subbagian Mutasi, Pemberhentian dan Pensiun

   IV. Bagian Umum

   - Subbagian Tata Usaha Pimpinan

   - Subbagian Rumah Tangga
2. Direktorat Hak Cipta, Desain Industri, dan Kekayaan Intelektual Komunal
   I. Subbagian Tata Usaha

   II. Subdirektorat Administrasi

   - Seksi Permohonan dan Publikasi

   -Seksi Sertifikasi

   III. Subdirektorat Pemeriksaan Desain Industri

   - Seksi Pelayanan Teknis

   - Seksi Klasifikasi dan Penelusuran

   IV. Subdirektorat Kekayaan Intelektual Komunal

   - Seksi Administrasi Kekayaan Intelektual Komunal

   - Seksi Verifikasi dan Pengelolaan Data Kekayaan Intelektual Komunal

   V. Subdirektorat Pelayanan Hukum

   - Seksi Fasilitasi Komisi Banding dan Lembaga Manajemen Kolektif

   - Seksi Pertimbangan Hukum, Lisensi dan Mutasi
3. Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang
   I. Subdirektorat Administrasi

   - Seksi Permohonan dan Publikasi

   - Seksi Sertifikasi

   II. Subdirektorat Pemeriksaan Paten

   - Seksi Pelayanan Teknis

   - Seksi Klasifikasi dan Penelusuran

   III. Subdirektorat Kualitas Pemeriksaan

   - Seksi Kualitas Pemeriksaan 1

   - Seksi Kualitas Pemeriksaan 2

   IV. Subdirektorat Pelayanan Hukum

   - Seksi Fasilitasi Komisi Banding

   - Seksi Pertimbangan Hukum, Lisensi dan Mutasi

   V. Subdirektorat Pemeliharaan Paten
4. Direktorat Merek dan Indikasi Geografis
   I. Subbagian Tata Usaha

   II. Subdirektorat Administrasi

   - Seksi Permohonan dan Publikasi

   - Seksi Sertifikasi

   III. Subdirektorat Pemeriksaan Merek 1

   - Seksi Pelayanan Teknis

   IV. Subdirektorat Pemeriksaan Merek 2

   - Seksi Pelayanan Teknis

   V. Subdirektorat Pelayanan Hukum

   - Seksi Fasilitasi Komisi Banding

   - Seksi Pertimbangan Hukum, Lisensi dan Mutasi

   IV. Subdirektorat Indikasi Geografis

   - Seksi Pemeriksaan Indikasi Geografis

   - Seksi Pengawasan dan Pemantauan
5. Direktorat Kerja Sama dan Edukasi
   I. Subbagian Tata Usaha

   II. Subdirektorat Kerja Sama Dalam Negeri

   - Seksi Pembinaan Konsultan Kekayaan Intelektual

   - Seksi Kerja Sama Antar Lembaga

   III. Subdirektorat Kerja Sama Luar Negeri 1

   - Seksi Kerja Sama Luar Negeri 1

   - Seksi Kerja Sama Luar Negeri 2

   IV. Subdirektorat Kerja Sama Luar Negeri 2

   - Seksi Kerja Sama Luar Negeri 1

   - Seksi Kerja Sama Luar Negeri 2

   V. Subdirektorat Edukasi

   - Seksi Penyiapan Kurikulum

   - Seksi Penyelenggaraan
6. Direktorat Teknologi Informasi
   I. Subbagian Tata Usaha

   II. Subdirektorat Tata Kelola dan Tata Laksana Teknologi Informasi

   III. Subdirektorat Infrastruktur Teknologi Informasi

   IV. Subdirektorat Sistem Informasi dan Multimedia
7. Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa
   I. Subbagian Tata Usaha

   II. Subdirektorat Pencegahan dan Penyelesaian Sengketa

   - Seksi Pencegahan

   - Seksi Penyelesaian Sengketa Alternatif

   III. Subdirektorat Pengaduan dan Administrasi PPNS

   - Seksi Penerimaan Pengaduan

   - Seksi Administrasi PPNS dan Dokumentasi

   IV. Subdirektorat Penindakan dan Pemantauan

   - Seksi Penindakan

   - Seksi Pemantauan dan Barang Bukti