Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan DJKI Semakin Optimal dengan Rekonsiliasi Data Piutang Paten
Tangerang - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka rekonsiliasi penatausahaan piutang Penerimaan Negera Bukan Pajak (PNBP) DJKI dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta II di Hotel Mercure BSD City, Tangerang (23/3/2021).
Kegiatan ini merupakan tindak lanjut hasil rekonsiliasi pemutakhiran data piutang paten yang telah dilaksanakan beberapa waktu sebelumnya dan dalam rangka tindak lanjut penyelesaian temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Adapun tujuan diselenggarakannya FGD ini adalah untuk mensinergikan upaya DJKI dan KPKNL dengan menyelenggarkan rekonsiliasi data piutang paten untuk mendapatkan angka piutang paten yang valid dan akuntabel demi mempercepat proses penyelesaian piutang paten.
Menurut data laporan keuangan DJKI Tahun 2020, jumlah outstanding piutang PNBP yang bersumber dari piutang paten yang tersaji per tanggal 31 Desember 2020 senilai Rp243,29M dengan nilai penyisihan piutang sebesar Rp241,93M.
“Ini berarti hampir 100% nilai piutang paten sudah merupakan piutang macet yang pengurusannya sudah diserahkan ke Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) melalui KPKNL Jakarta II.” ujar Sekretaris DJKI, Chairani Idha.
Selanjutnya Idha menyampaikan bahwa DJKI telah melakukan banyak upaya dan terebosan pengelolaan piutang paten sesuai rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Mulai dari validasi data piutang, penagihan piutang, kunjungan dan penelitian lapangan ke debitur, mengajukan surat permohonan PSBDT atas debitur dengan nilai piutang di bawah Rp8.000.000,00, melakukan penundaan layanan bagi pemegang paten yang masih memiliki kewajiban tertunggak sampai pengajuan penghapusan secara bersyarat bagi debitur yang tidak aktif.” papar Idha.
Idha berharap pengelolaan piutang negara harus terus dilakukan secara optimal agar mendapatkan manfaat sesuai dengan yang diharapkan. Optimal berarti dapat mengubah piutang menjadi hal yang bermanfaat yaitu mengubah menjadi Penerimaan Negara.
“Dengan demikian akuntabilitas pengelolaan keuangan pada DJKI akan semakin optimal.” tutup Idha.
Adapun kegiatan FGD ini diselenggarakan pada 23 – 26 Maret 2021 dengan menitikberatkan pada pemberian materi terkait dan pemutakhiran data piutang paten. DJKI turut mengundang Ali Azcham Noveansyah selaku Kepala KPKNL Jakarta II, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan sebagai salah satu pengisi materi diskusi ini. (AMO/DIT)
Kegiatan ini merupakan tindak lanjut hasil rekonsiliasi pemutakhiran data piutang paten yang telah dilaksanakan beberapa waktu sebelumnya dan dalam rangka tindak lanjut penyelesaian temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Adapun tujuan diselenggarakannya FGD ini adalah untuk mensinergikan upaya DJKI dan KPKNL dengan menyelenggarkan rekonsiliasi data piutang paten untuk mendapatkan angka piutang paten yang valid dan akuntabel demi mempercepat proses penyelesaian piutang paten.
Menurut data laporan keuangan DJKI Tahun 2020, jumlah outstanding piutang PNBP yang bersumber dari piutang paten yang tersaji per tanggal 31 Desember 2020 senilai Rp243,29M dengan nilai penyisihan piutang sebesar Rp241,93M.
“Ini berarti hampir 100% nilai piutang paten sudah merupakan piutang macet yang pengurusannya sudah diserahkan ke Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) melalui KPKNL Jakarta II.” ujar Sekretaris DJKI, Chairani Idha.
Selanjutnya Idha menyampaikan bahwa DJKI telah melakukan banyak upaya dan terebosan pengelolaan piutang paten sesuai rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Mulai dari validasi data piutang, penagihan piutang, kunjungan dan penelitian lapangan ke debitur, mengajukan surat permohonan PSBDT atas debitur dengan nilai piutang di bawah Rp8.000.000,00, melakukan penundaan layanan bagi pemegang paten yang masih memiliki kewajiban tertunggak sampai pengajuan penghapusan secara bersyarat bagi debitur yang tidak aktif.” papar Idha.
Idha berharap pengelolaan piutang negara harus terus dilakukan secara optimal agar mendapatkan manfaat sesuai dengan yang diharapkan. Optimal berarti dapat mengubah piutang menjadi hal yang bermanfaat yaitu mengubah menjadi Penerimaan Negara.
“Dengan demikian akuntabilitas pengelolaan keuangan pada DJKI akan semakin optimal.” tutup Idha.
Adapun kegiatan FGD ini diselenggarakan pada 23 – 26 Maret 2021 dengan menitikberatkan pada pemberian materi terkait dan pemutakhiran data piutang paten. DJKI turut mengundang Ali Azcham Noveansyah selaku Kepala KPKNL Jakarta II, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan sebagai salah satu pengisi materi diskusi ini. (AMO/DIT)
TAGS
LIPUTAN TERKAIT
Indonesia Patent Awards Dorong Paten Tak Berhenti pada Sertifikasi
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) menyosialisasikan pelaksanaan Indonesia Patent Awards 2026 kepada konsultan kekayaan intelektual (KI) dalam pertemuan daring pada 3 September 2026. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkenalkan mekanisme dan kategori penghargaan yang akan diberikan dalam ajang apresiasi paten tersebut.
Kamis, 3 September 2026
DJKI Dorong Deteksi Dini dan Vaksinasi Cegah Kanker Serviks
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI Kementerian Hukum mendorong peningkatan kesadaran perempuan untuk melakukan deteksi dini dan vaksinasi sebagai langkah pencegahan kanker serviks. Upaya tersebut dilakukan melalui seminar kesehatan bertema “Sayangi Dirimu: Deteksi Dini dan Vaksinasi untuk Hidup Lebih Sehat, Perempuan Berdaya, Bebas Kanker Serviks” yang digelar di Aula Niko Kansil, Lantai 8 Gedung DJKI, Selasa, 1 September 2026.
Selasa, 1 September 2026
Komisi Banding Paten Tolak Permohonan Banding Metode Atap
Jakarta - Komisi Banding Paten (KBP) Republik Indonesia menolak permohonan banding yang diajukan Darmawan Utomo atas penolakan permohonan paten berjudul Metode Pelangsiran dan Pemasangan Atap Panjang Bergelombang. Putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka yang dipimpin Ketua Majelis Banding Paten, Mahruzar, di Gedung Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Jakarta, pada Kamis, 27 Agustus 2026.
Kamis, 27 Agustus 2026
