Info Terbaru: Pemenang Lomba Poster dan Kontes Desain Furnitur Tahun 2017.baca lebih lanjut

Struktur Organisasi

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual menyelenggarakan fungsi :

  1. Perumusan kebijakan di bidang perlindungan hukum kekayaan intelektual, penyelesaian permohonan pendaftaran kekayaan intelektual, penyidikan, penyelesaian sengketa dan pengaduan pelanggaran kekayaan intelektual, kerja sama, promosi kekayaan intelektual, serta teknologi informasi di bidang kekayaan intelektual;
  2. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perlindungan hukum kekayaan intelektual, penyelesaian permohonan pendaftaran kekayaan intelektual, penyidikan, penyelesaian sengketa dan pengaduan pelanggaran kekayaan intelektual, kerja sama, promosi kekayaan intelektual, serta teknologi informasi di bidang kekayaan intelektual;
  3. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan hukum kekayaan intelektual, penyelesaian permohonan pendaftaran kekayaan intelektual, penyidikan, penyelesaian sengketa dan pengaduan pelanggaran kekayaan intelektual, kerja sama, promosi kekayaan intelektual, serta teknologi informasi di bidang kekayaan intelektual;
  4. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual; dan
  5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual terdiri atas:

  1. Sekretariat Direktorat Jenderal;
  2. Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri;
  3. Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang;
  4. Direktorat Merek dan Indikasi Geografis;
  5. Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual;
  6. Direktorat Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual; dan
  7. Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa.

Read more

Sekretariat Direktorat Jenderal

Sekretariat Direktorat Jenderal

Sekretariat Direktorat Jenderal

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

  1. Koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran;
  2. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang undangan;
  3. Fasilitasi pelaksanaan penataan kelembagaan dan reformasi birokrasi;
  4. Evaluasi dan penyusunan laporan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual;
  5. Pembinaan dan pengelolaan urusan kepegawaian;
  6. Pembinaan dan pengelolaan urusan keuangan;
  7. Pelaksanaan urusan rumah tangga, pengelolaan barang milik negara, dan layanan pengadaan; dan
  8. Pelaksanaan urusan tata usaha, hubungan masyarakat, persuratan dan perjalanan dinas.

Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas:

  1. Bagian Program dan Pelaporan;
  2. Bagian Kepegawaian;
  3. Bagian Keuangan;
  4. Bagian Umum, Pengelolaan Barang Milik Negara dan Layanan Pengadaan;
  5. Bagian Tata Usaha dan Hubungan Masyarakat; dan
  6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang

Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang

Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang

Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang permohonan, publikasi dan dokumentasi, klasifikasi dan penelusuran paten, pemeriksaan, sertifikasi, pemeliharaan, mutasi, lisensi, dan pelayanan hukum paten, desain tata letak sirkuit terpadu, dan rahasia dagang.

Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang menyelenggarakan fungsi:

  1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang permohonan, publikasi, klasifikasi, penelusuran, pemeriksaan, sertifikasi, pemeliharaan, mutasi, lisensi, dan pelayanan hukum paten, desain tata letak sirkuit terpadu, dan rahasia dagang;
  2. Pelaksanaan kebijakan di bidang permohonan, publikasi, klasifikasi, penelusuran, pemeriksaan, sertifikasi, pemeliharaan, mutasi, lisensi, dan pelayanan hukum paten, desain tata letak sirkuit terpadu, dan rahasia dagang;
  3. Pelaksanaan fasilitasi komisi banding paten;
  4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang permohonan, publikasi dan dokumentasi, klasifikasi, penelusuran, pemeriksaan, sertifikasi, pemeliharaan, mutasi, lisensi, dan pelayanan hukum;
  5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang paten, desain tata letak sirkuit terpadu, dan rahasia dagang; dan
  6. Pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang.

Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang terdiri atas:

  1. Subdirektorat Permohonan dan Publikasi;
  2. Subdirektorat Klasifikasi dan Penelusuran Paten;
  3. Subdirektorat Pemeriksaan Paten;
  4. Subdirektorat Sertifikasi, Pemeliharaan, Mutasi dan Lisensi;
  5. Subdirektorat Pelayanan Hukum dan Fasilitasi Komisi Banding Paten;
  6. Subbagian Tata Usaha; dan
  7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Direktorat Merek dan Indikasi Geografis

Direktorat Merek dan Indikasi Geografis

Direktorat Merek dan Indikasi Geografis

Direktorat Merek dan Indikasi Geografis mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang permohonan, klasifikasi merek, publikasi dan dokumentasi, pemeriksaan, sertifikasi, monitoring, dan pelayanan hukum merek dan indikasi geografis serta fasilitasi komisi banding merek.

Direktorat Merek dan Indikasi Geografis menyelenggarakan fungsi:

  1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang permohonan, klasifikasi merek, publikasi dan dokumentasi, pemeriksaan, sertifikasi, monitoring, dan pelayanan hukum merek dan indikasi geografis;
  2. Pelaksanaan kebijakan di bidang permohonan, klasifikasi merek, publikasi dan dokumentasi, pemeriksaan, sertifikasi, monitoring, dan pelayanan hukum merek dan indikasi geografis;
  3. Pelaksanaan fasilitasi komisi banding merek;
  4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang permohonan, klasifikasi merek, publikasi dan dokumentasi, pemeriksaan, sertifikasi, monitoring, dan pelayanan hukum merek dan dan indikasi geografis;
  5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang permohonan, klasifikasi merek, publikasi dan dokumentasi, pemeriksaan, sertifikasi, monitoring, dan pelayanan hukum merek dan dan indikasi geografis; dan
  6. Pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Merek dan Indikasi Geografis.

Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, terdiri atas:

  1. Subdirektorat Permohonan dan Publikasi;
  2. Subdirektorat Pemeriksaan Merek;
  3. Subdirektorat Sertifikasi dan Monitoring Merek Terdaftar;
  4. Subdirektorat Indikasi Geografis;
  5. Subdirektorat Pelayanan Hukum dan Fasilitasi Komisi Banding Merek;
  6. Subbagian Tata Usaha; dan
  7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri

Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri

Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri

Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang permohonan, publikasi, pemeriksaan, sertifikasi, dokumentasi, dan pelayanan hukum hak cipta, produk hak terkait dan desain industri.

Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri menyelenggarakan fungsi:

  1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang permohonan, publikasi, pemeriksaan, sertifikasi, dokumentasi, dan pelayanan hukum hak cipta, produk hak terkait, dan desain industri;
  2. Pelaksanaan kebijakan di bidang permohonan, publikasi, pemeriksaan, sertifikasi, dokumentasi, dan pelayanan hukum hak cipta, produk hak terkait, dan desain industri;
  3. Pelaksanaan pemberian rekomendasi cakram optik dan pengawasan lembaga manajemen kolektif;
  4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang permohonan, publikasi, pemeriksaan, sertifikasi, dokumentasi, dan pelayanan hukum hak cipta, produk hak terkait, dan desain industri;
  5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang permohonan, publikasi, pemeriksaan, sertifikasi, dokumentasi, dan pelayanan hukum hak cipta, produk hak terkait, dan desain industri; dan
  6. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri.

Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri terdiri atas:

  1. Subdirektorat Permohonan dan Publikasi;
  2. Subdirektorat Pemeriksaan Desain Industri;
  3. Subdirektorat Sertifikasi dan Dokumentasi;
  4. Subdirektorat Pelayanan Hukum dan Lembaga Manajemen Kolektif;
  5. Subbagian Tata Usaha; dan
  6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa

Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa

Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa

Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, di bidang penyidikan, pencegahan, penyelesaian sengketa dan evaluasi tindak pidana kekayaan intelektual.

Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa menyelenggarakan fungsi:

  1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyidikan, pencegahan, dan penyelesaian sengketa kekayaan intelektual;
  2. Pelaksanaan kebijakan di bidang penyidikan, pencegahan, dan penyelesaian sengketa kekayaan intelektual;
  3. Pelaksanaan urusan administrasi penerimaan pengaduan dan penyusunan data, administrasi penyidikan, penghimpunan dan dokumentasi berkas perkara tindak pidana di bidang kekayaan intelektual;
  4. Pelaksanaan koordinasi penyidikan, pemberkasan, pemantauan dan evaluasi penyidikan tindak pidana di bidang kekayaan intelektual;
  5. Pelaksanaan penyiapan bahan pencegahan tindak pidana di bidang kekayaan intelektual serta perumusan, pelaksanaan, dan fasilitasi penyelesaian sengketa secara alternatif; dan
  6. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa.

Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa terdiri atas:

  1. Subdirektorat Pengaduan dan Administrasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
  2. Subdirektorat Penindakan dan Pemantauan;
  3. Subdirektorat Pencegahan dan Penyelesaian Sengketa;
  4. Subbagian Tata Usaha; dan
  5. Kelompok Jabatan Fungsional.

Direktorat Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual

Direktorat Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual

Direktorat Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual

Direktorat Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi, pemberian layanan bantuan call center, pelayanan data dan informasi kekayaan intelektual serta dukungan infrastruktur teknologi informasi di bidang kekayaan intelektual.

Direktorat Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual menyelenggarakan fungsi:

  1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang teknologi informasi kekayaan intelektual;
  2. Pelaksanaan kebijakan di bidang teknologi informasi kekayaan intelektual;
  3. Pelaksanaan standarisasi dan proses kerja di bidang teknologi informasi kekayaan intelektual;
  4. Pelaksanaan pengembangan portal web dan surat elektronik Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual;
  5. Pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan aplikasi, pemeliharaan database, serta pemantauan keamanan aplikasi dan data kekayaan intelektual;
  6. Pelaksanaan pemberian layanan bantuan call center dan dukungan infrastruktur teknologi informasi kekayaan intelektual serta pengelolaan dan pemantauan sistem jaringan;
  7. Pelaksanaan pemberian layanan data dan informasi Kekayaan Intelektual; dan
  8. Pelaksanaan urusan tata usaha, dan rumah tangga di lingkungan Direktorat Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual.

Direktorat Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual terdiri atas:

  1. Subdirektorat Perencanaan;
  2. Subdirektorat Pengembangan Sistem Informasi Kekayaan Intelektual;
  3. Subdirektorat Pendukung Infrastruktur;
  4. Subbagian Tata Usaha; dan
  5. Kelompok Jabatan Fungsional.

Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual

Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual

Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual

Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kerja sama dan pemberdayaan kekayaan intelektual.

Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual menyelenggarakan fungsi:

  1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang kerja sama dan pemberdayaan kekayaan intelektual;
  2. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kerja sama dalam negeri di bidang kekayaan intelektual;
  3. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kerja sama luar negeri di bidang kekayaan intelektual;
  4. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan pemberdayaan potensi kekayaan intelektual, diseminasi dan promosi, penyiapan media diseminasi dan promosi, inventarisasi kekayaan intelektual komunal serta pengelolaan perpustakaan; dan
  5. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual.

Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual terdiri atas:

  1. Subdirektorat Kerja Sama Dalam Negeri;
  2. Subdirektorat Kerja Sama Luar Negeri;
  3. Subdirektorat Pemberdayaan Kekayaan Intelektual;
  4. Subbagian Tata Usaha; dan
  5. Kelompok Jabatan Fungsional.

HUMAS DJKI

021-29027417