INDONESIA | ENGLISH

Info Terbaru: Berita Resmi Merek Seri A No. 01 dan 01A/I/A/2019 (Sesuai Undang-Undang Merek No. 15 Tahun 2001) baca lebih lanjut

Menkumham : DJKI Terus Fokus Selesaikan Backlog

 

 

 foto utk web 3   foto utk web 1   

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly menyampaikan bahwa di tahun 2018, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) berhasil menyelesaian backlog paten sebanyak 7000 permohonan. “Kita selesaikan backlog dari permohonan-permohonan paten yang selama ini belum terselesaikan, kita speed up, dan kita terus selesaikan backlog lainnya,” ujar Yasonna H. Laoly. Hal itu disampaikan Menkumham Yasonna H. Laoly saat memberikan sambutan acara Refleksi Akhir Tahun Kemenkumham 2018 yang diselenggarakan di Graha Pengayoman, Gedung Sekretariat Jenderal Kemenkumham, Kamis (27/12/2018).

Menkumham juga menyampaikan capaian DJKI lainnya dalam hal penyelesaian permohonan KI, yaitu menyelesaikan permohonan merek sebanyak 45.799 dari 70.800 jumlah yang masuk; dan Desain Industri sebanyak 3.710 dari 4.072 permohonan yang masuk; Dari permohonan Hak Cipta yang saat ini sudah auto approval, diselesaikan sebanyak 27.034; Rahasia Dagang sebanyak 10 permohonan; Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu 1 (satu) permohonan; serta penyelesain permohonan Indikasi Geografis sebanyak 26.

Terkait pelindungan indikasi geografis, Menkumham berpesan kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum di seluruh Indonesia untuk mendorong para pemerintah daerah untuk mendaftarkan potensi indikasi geografis daerah. “Kita mempunyai potensi indikasi geografis yang sangat kaya di Indonesia, oleh karenanya masih kita perlukan upaya yang keras untuk mendorong Pemerintah Kabupaten/ Kota, kelompok-kelompok masyarakat untuk mengajukan indikasi geografis daerahnya,” himbau Yasonna H. Laoly. Selain itu, Menkumham juga menyampaikan bahwa DJKI melalui Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) KI berhasil menyelesaikan 32 pelanggaran KI yang terdiri dari 6 (enam) kasus Desain Industri, 5 (lima) kasus Hak Cipta, dan 21 kasus Merek.

Wapres RI Jusuf Kalla: Melaksanakan HAM Harus Dengan Hukum

ham2  ham1  ham3

 

Wakil Presiden RI  Jusuf Kalla mengatakan, bahwa dalam melaksanakan Hak Asasi Manusia (HAM), semua orang berkewajiban untuk menjaga dan menghargai hak asasi orang lain dan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakatnya harus sesuai dengan hukum.

Hal itu dikatakan Jusuf Kalla saat membuka acara peringatan Hari HAM Sedunia ke 70 yang diselenggarakan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) di Kantor Kemenkumham, Jalan HR Rasuna Said, Selasa (11/12/2018).

“Pelaksanaan hukum itu bagian dari pada kita melaksanakan hak asasi manusia. Jadi Hukum dan HAM merupakan suatu kombinasi, karena melaksanakan hak asasi manusia harus dengan hukum, tidak hanya dengan kebijakan,” ucap Jusuf Kalla.

Pada acara tersebut,  Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly memberikan penghargaan kepada 271 Kabupaten Kota yang memiliki predikat peduli HAM.

“Pemberian penghargaan tersebut  untuk memotivasi dan mendorong realisasi pemenuhan hak-hak dasar masyarakat oleh pemerintah daerah, terutama pemenuhan hak dasar dibidang kesehatan, pendidikan, hak-hak perempuan dan anak, hak atas pekerjaan, perumahan yang layak, dan lingkungan yang berkelanjutan, ” ujar Yasonna H Laoly.

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) turut berpartisipasi memeriahkan acara Hari HAM Sedunia ke 70 ini dengan membuka booth layanan dan konsultasi kekayaan intelektual, termasuk mensosialisasikan Traktat Marrakesh.

Ketentuan Traktat Marrakesh merupakan fasilitasi akses atas ciptaan yang dipublikasi bagi penyandang tunanetra gangguan penglihatan, atau disabilitas dalam membaca karya cetak, serta mengijinkan adanya pertukaran antar negara terhadap format yang aksesibel bagi orang dengan hambatan membaca barang cetakan.

Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual Di Indonesia Jadi Prioritas

PHKI4  PHKI1   PHKI3  

 

Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Freddy Harris mengungkapkan pentingnya suatu negara untuk mengedepankan inovasi berbasis kekayaan intelektual.

Kekayaan intelektual (KI) menjadi hal penting dalam berbagai aspek pembahasan yang ditangani instansi pemerintah, mulai dari perundingan perdagangan, investasi dan dalam persaingan pembangunan suatu negara.

Karenanya, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) terus meningkatkan pelayanan masyarakat dari sisi pengadministrasian KI serta penegakan hukumnya.

“Indonesia menempatkan penegakan hukum KI sebagai salah satu prioritas,”, ujar Freddy Harris.

Hal tersebut disampaikan Freddy Harris saat membuka Workshop Penegakan Kekayaan Intelektual yang terselenggara atas kerja sama DJKI dengan Kedutaan Besar Denmark untuk Indonesia dan LEGO di Aula lantai 8, Gedung DJKI (10/12/2018).

Freddy menuturkan, bahwa dalam tiga tahun terakhir, DJKI melalui Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa telah menangani sebanyak 76 pelanggaran hak kekayaan intelektual.

“Jumlah pelanggaran merek sebanyak 51 kasus, 11 kasus hak cipta, 9 kasus desain industri, dan 5 kasus paten,” ungkap Freddy Harris.

Untuk mempermudah pengaduan pelanggaran KI, DJKI juga menerapkan pengaduan pelanggaran KI secara online termasuk informasi monitoring melalui website DJKI.

Acara ini dihadiri Duta Besar Denmark untuk Indonesia, Rasmus Abildgaard Kristensen; Head of Department International Project, Danish Patent and Trademark, Michael Poulsen; serta Direktur Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang, Dede Mia Yusanti; Direktur Hak Cipta dan Desain Industri, Erni Widhyastari; dan Direktur Kerja Sama dan Pemberdayaan KI, Molan Karim Tarigan.

Lomba Cerdas Cermat Dalam Rangka Peringati Hari HAM Sedunia

konsinyering tarif pelayanan KI   foto2   

Jakarta – Dalam rangka rangkaian Kegiatan Peringati Hari Hak Asasi Manusia se-Dunia ke-70 yang diperingati setiap 10 Desember di setiap tahunnya dan untuk meningkatkan pemahaman tentang Hak Asasi Manusia. Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia (Dirjen HAM) menyelenggarakan Lomba Cerdas Cermat pada tanggal 08 – 09 Desember 2018 di Gedung Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Lantai 6.

Lomba ini diikuti oleh 50 (lima puluh) Sekolah terpilih yang berasal dari Jabodetabek, Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, D.I Yogyakarta dan Bali. Para peserta lomba akan memperebutkan hadiah berupa uang tunai dan piala.

Continue Reading

Festival Indikasi Geografis (IG)

konsinyering tarif pelayanan KI      

Jakarta-Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menghadiri Festival Indikasi Geografis (IG) yang diinisiasi oleh Badan Kreatif Ekonomi (Bekraf) di Hotel Pullman, Sabtu, (8/12/2018)

Kegiatan ini dihadiri perwakilan Kemenkumham staf ahli menteri bidang ekonomi, Razilu, Pimpinan Tinggi Madya dan pratama di lingkungan Bekraf, dan masyarakat perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) dari seluruh pelosok Indonesia.

Continue Reading