INDONESIA | ENGLISH

Info Terbaru: Berita Resmi Merek Seri-A No. 28 Berdasarkan UU Merek No. 20 Tahun 2016 baca lebih lanjut

Gelar Joint Coordination Committee, Tingkatkan Sistem Kekayaan Intelektual di Indonesia

26 Juni 2019 Gelar Joint Coordination Committee Tingkatkan Sistem Kekayaan Intelektual di Indonesia2

Surabaya – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusiamelalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual(DJKI), Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA) dan Japan International Cooperation Agency(JICA) menggelar Joint Coordination Committee (JCC) of The Project on Intellectual Property Rights Protection and Legal Consistency For Improving Business Environment di Vasa Hotel, Rabu (26/6/2019).

Freddy Harris, Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual dalam sambutannya mengucapkan terimakasihkepada pemerintah Jepang melalui JICA yang telah memberi dukungan dan kontribusi terhadap pembangunan sistem kekayaan intelektual (KI)di Indonesia, juga kepada seluruh DJPP dan MA sebagai mitra DJKI dalam kerja sama ini.

“Sudah cukup banyak kegiatan yang dilaksanakan sebagai implementasi kerja sama Indonesia dengan Jepang melalui proyek JICA ini. Tentunya pada pertemuan JCC hari ini, kita perlu melakukan evaluasi dan perencanaaan untuk kegiatan proyek JICA  mulai saat ini sampai dengan tahun 2020,” tambah Freddy.

26 Juni 2019 Gelar Joint Coordination Committee Tingkatkan Sistem Kekayaan Intelektual di Indonesia1   26 Juni 2019 Gelar Joint Coordination Committee Tingkatkan Sistem Kekayaan Intelektual di Indonesia3   

Pertemuan ini sebagai sarana koordinasi antar instansi yang terlibat dalam kerja sama  antara Indonesia dengan Jepang di bidang KI. Kerja sama ini didasarkan pada Record of Discussion(RoD)antara PemerintahIndonesia melalui DJKI, DJPP, dan MA dengan Pemerintah Jepang melalui  JICA yang telah ditandatangani pada tanggal 3 Agustus 2016 lalu di Jakarta.

Dalam menguatkan legislasi di bidang KI, DJKI berkolaborasi dengan DJPP telah melakukan revisi terhadap Undang-Undang KI, yakni: Undang-Undang Hak Cipta, Paten, serta Merek dan Indikasi Geografis, termasuk peraturan pelaksana baik berupa Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden maupun Peraturan Menteri.

Selama ini juga telah dilaksanakan program pengembangan sistem KIdi Indonesia dalam bentuk pelatihan dan pendidikan bagi para pejabat serta pegawai DJKI.Selain itu, untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran KI telah diadakan kegiatan sosialisasi bagi kalangan pemerintah, industri, UMKM, dan kalangan akademis baik dari tingkat dasar sampai dengan perguruan tinggi.

Cegah Pencurian Kekayaan Intelektual di Era 4.0

25 Juni 2019 Surabaya3

Surabaya – Pemerintah Indonesia terus berusaha untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melindungi kekayaan intelektualnya. Pelindungan kekayaan intelektual tidak hanya menguntungkan kreator, tetapi juga menguntungkan masyarakat secara keseluruhan. Sayangnya, di era Industri 4.0 yang serba digital ini, kekayaan intelektual sangat mudah untuk diakses dan diduplikasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

“Pencurian kekayaan intelektual akan menyebabkan dampak pada ekonomi, investasi, transfer teknologi, beban biaya kepada pemerintah dan masyarakat, serta biaya untuk konsumen termasuk risiko kesehatan dan keselamatan, serta biaya untuk bisnis,” ujarErni Widhyastari, Direktur Kerja Sama dan Pemberdayaan kekayaan Intelektualdalam sambutannya.

Dalam kesempatan ini Erni juga mengajak para kreator dan eksekutif memberikan prioritas pelindungan pada kekayaan intelektual. Saat ini, Indonesia telah memiliki sistem pelayanan elektronik untuk memberikan akses informasi dan pelayanan kepada masyarakat yang ingin melindungi kekayaan intelektualnya.

Oleh karena itu diselenggarakanlah Seminar Bersama “Pelindungan Kekayaan Intelektual di Era Digital”, 25 Juni 2019 di Vasa Hotel, Surabaya. Seminar ini diselenggarakan atas kerja sama  Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (DJPP),Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA), serta Japan International Cooperation Agency (JICA). 

25 Juni 2019 Surabaya2   25 Juni 2019 Surabaya1   

Erni juga menambahkan bahwa dalam rangka mendukung pelindungan kekayaan intelektual di era digital ini, Indonesia telah mengaksesi Internet Treaty yakni WIPO Copyright Treaty (WCT)pada tahun 1997 dan WIPO Performances and Phonograms Treaty (WPPT)pada tahun 2004.

Saat ini, Pemerintah Indonesia telah membentuk sistem pelayanan e-government melalui penggunaan teknologi informasi untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warga, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan. 

“Sistem e-governmentini perlu didukung dengan suatu upaya untuk melindungi kekayaan intelektual dan perlindungan data dalam jaringan digital internet,” tambah Erni.

Beberapa topik menarik yang dibahas di seminar ini antara lain Internet Sevice Provider Liability, mengidentifikasi pelanggaran hak cipta di internet, peraturan perundang-undangan terkait domain & merek, regulasi nama domain  implementasinya di Jepang, serta prosedur acara & pembuktian perkara digital di pengadilan.

Adapun peserta acara ini adalah JFT Perancang Perundang-undangan Kanwil Jatim, Kejaksaan, MA, Pemda, dan Akademisi. 

Cegah Pelanggaran Kekayaan Intelektual, DJKI Sasar Rumah Bernyanyi

24 Juni 2019 Cegah Pelanggaran Kekayaan Intelektual DJKI Sasar Rumah Bernyanyi2

Direktur Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual, Reynhard P. Silitonga bersama jajarannya bekerja sama dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau melakukan konsolidasi pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual (KI) ke rumah bernyanyi Inul Vista dan toko komputer di Tanjung Pinang, Senin (24/6/2019).

Hal ini dilakukan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual(DJKI) sebagai wujudkomitmen pemerintah dalam menanggulangi pelanggaran KIseperti pembajakan hak cipta dan penggunaan softwareilegaldi wilayah Kepulauan Riau.

PelanggaranKIhingga saat ini masih menjadi ancaman serius yang tidak hanya merugikan bagi penciptajuga berdampak padapertumbuhanperekonomiannasional.

Kegiatandiharapkan dapat mengedukasimasyarakat termasuk pengelola usaha software komputer dan rumah bernyanyi agar kedepannya jumlah pelanggaran Kekayaan Intelektual ini dapat dikurangi.

Dirjen Kekayaan Intelektual Terima Delegasi Google

24 Juni 2019 Dirjen Kekayaan Intelektual Terima Delegasi Google 1

Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Freddy Harris menerima kunjungan delegasi Google, Caleb Donaldson yang menjabat selaku penasihat hak cipta Google di ruang rapat Dirjen KI, Gedung Eks Sentra Mulia, Senin (24/6/2019).

Pertemuan ini membahas mengenai bagaimana Google memerangi pembajakan yang terjadi di Internet. Nantinya Google akan bekerja sama dengan pihak terkait termasuk Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam menanggulangi pelanggaran hak cipta di Indonesia.

Pada pertemuan ini, Dirjen KI didampingi Direktur Teknologi Informasi KI, Sarno Wijaya; Kepala Sub Dit. Indikasi Geografis, Fajar Sulaeman Taman; Kepala Sub Dit. Pemeriksaan Paten, Dian Nurfitri; dan Kepala Seksi Kerja Sama Organisasi Internasional, Irni Yuslianti.

 24 Juni 2019 Dirjen Kekayaan Intelektual Terima Delegasi Google 2   24 Juni 2019 Dirjen Kekayaan Intelektual Terima Delegasi Google 3   

Pemda Bali Gelar Lokakarya Pelestarian Tradisi Budaya

22 Juni 2019 Pemda Bali Gelar Lokakarya Pelestarian Tradisi Budaya Bali 1

Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Freddy Harris menghadiri kegiatan Forum Diskusi Terarah (FGD) dan Workshop Pelestarian Tradisi Budaya Bali melalui Pelindungan Kekayaan Intelektual yang digelar Pemerintah Daerah Bali di Hotel Grand Inna Bali Beach selama tiga hari, Jumat-Minggu (21-23/6/2019).

Acara dengan tema 'Pengenalan Obyek Hak Kekayaan Intelektual' ini dibuka oleh Gubernur Bali, Wayan Koster, dan Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Megawati Soekarno Putri.

Megawati mengatakan bahwa pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya hak kekayaan intelektual (HAKI) harus diarahkan secara serius dan terus disosialisasikan.

"Banyak orang sudah bicara HAKI, namun masih banyak juga yang belum paham. HAKI itu harus diseriusi agar masyarakat paham karena orang seluruh dunia memakainya," ujar Megawati.

Banyak kekayaan intelektual Indonesia yang perlu dilindungi, seperti halnya Ekspresi Budaya Tradisional, Pengetahuan Tradisional dan Sumber Daya Genetik. Dimana Kekayaan Intelektual tersebut dapat dilindungi melalui inventarisasi kekayaan intelektual komunal (KIK) ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kemenkumham.

Hal ini ditegaskan kembali oleh Megawati bahwa aneka keragaman hayati yang dimiliki bangsa ini wajib dilindungi.

 22 Juni 2019 Pemda Bali Gelar Lokakarya Pelestarian Tradisi Budaya Bali 2   22 Juni 2019 Pemda Bali Gelar Lokakarya Pelestarian Tradisi Budaya Bali 3   

"Tanaman khas untuk obat seperti kunyit dan jahe, yang asli Indonesia, apakah sudah dilindungi secara hukum? Kalau butuh biaya mahal, pemerintah bisa mensubsidi untuk pengurusannya," tegasnya.

Acara tersebut diisi dengan pemaparan dan diskusi dengan deretan narasumber seperti Menteri Sekretaris Negara, Bambang Kesowo; Vanny Narita, dan Henry Sulistio Budi.

Selain itu, pada acara ini Menteri Koperasi dan UKM, Puspayoga menyerahankan sertifikat HKI kepada I Wayan Panjir (kerajinan perak Motif Colok) dan I Gusti Ayu Adhiatmawati (dompet khas Bali berbahan dasar Kain Endek merek Dadong Bali).

Acara ini diikuti oleh berbagai perwakilan lembaga seni di Pulau Dewata, perguruan tinggi seperti ISI, UNHI dan lainnya. Hadir pula asosiasi pelukis, pematung, penenun , pembatik hingga ikatan arsitektur Indonesia Bali.

Bali menjadi salah satu tempat dan sasaran pelestarian tradisi karena memiliki berbagai produk kekayaan intelektual yang sudah mendunia. Pemerintah ingin menjaga dan meningkatkan kekayaan tersebut untuk kesejahteraan masyarakat Bali.